Home Pemda Intan Jaya Putusan MK Menangkan Tabuni-Kobogoyauw di Pilkada Intan Jaya

Putusan MK Menangkan Tabuni-Kobogoyauw di Pilkada Intan Jaya

Suroso  Kamis, 31 Agustus 2017 8:34
Putusan MK Menangkan Tabuni-Kobogoyauw di Pilkada Intan Jaya
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, Selasa (29/8) pukul 10.00 WIB menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan atas perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Intan Jaya tahun 2017. Dalam amar putusan untuk nomor perkara 54/PHP.BUP-XV/2017, MK mengabulkan permohonan pemohon (pasangan Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Yann Robert Kobogoyauw, S.Th, M.Div) untuk seluruhnya. Dalam amar putusan MK disebutkan, pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk 7 TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa, dan TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga adalah sah dan selanjutnya digabungkan dengan hasil Penghitungan Ulang yang dilakukan oleh Mahkamah terhadap seluruh TPS yang tidak diperintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.Ketiga, menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang untuk 7 TPS yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa, dan TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Bartolomeus Mirip dan Deni Miagoni, sebanyak 120 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme, sebanyak 1.076 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Natalis Tabuni dan Yann Kobogoyauw, sebanyak 2.048 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Tobias Zonngonau dan Hermanus Miagoni, sebanyak 0 suara.Keempat, menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan Formulir Model C1-KWK yang telah dihitung ulang oleh Mahkamah, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Bartolomeus Mirip dan Deni Miagoni, sebanyak 6.047 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme, sebanyak 33.319 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Natalis Tabuni dan Yann Kobogoyauw, sebanyak 34.835 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Tobias Zonngonau dan Hermanus Miagoni, sebanyak 1.856 suara. Kelima, menetapkan hasil akhir perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon setelah dilakukan penggabungan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Bartolomeus Mirip dan Deni Miagoni, sebanyak 6.167 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme, sebanyak 34.395 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Natalis Tabuni dan Yann Kobogoyauw, sebanyak 36.883 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Tobias Zonngonau dan Hermanus Miagoni, sebanyak 1.856 suara.Keenam, memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya) untuk melaksanakan putusan ini.Hal tersebut diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku ketua merangkap anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Aswanto,   masing-masing sebagai anggota,  pada hari Rabu (22/8), yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari  Selasa (29/8), selesai diucapkan pada pukul 10.39 WIB. Sejumlah Warga Memprotes Keputusan MKSetelah selesai pembacaan putusan, sejumlah warga yang berada di halaman Gedung MK memprotes putusan MK. Menurut mereka putusan MK yang telah memenangkan Pemohon dalam hal ini pasangan nomor urut 3, dinilainya tidak tepat. Warga yang memprotes berkeinginan mempertanyakan dasar putusan kepada para hakim MK. Bahkan sejumlah warga tersebut juga berniat untuk memasuki ruang sidang MK, namun aparat kepolisian dari Satuan Brimob telah bersiaga sejak pagi, tidak mengijinkan kelompok warga untuk memasuki ruang sidang untuk bertemu para hakim. MK Kabulkan Perkara PHP Bupati Intan JayaMahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruhnya perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya. Putusan Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 tersebut diucapkan Selasa (29/8) di Ruang Sidang Pleno MK.“Mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Arief Hidayat membacakan amar putusan didampingi para Hakim Konstitusi lainnya.Dalam amar putusan, setelah melakukan penghitungan dan penggabungan dari hasil pemungutan suara ulang (PSU), Mahkamah memperoleh hasil, yakni Paslon Nomor Urut 1 Bartolomeus Mirip dan Deny Miagoni mendapatkan 6.167 suara, Paslon Nomor Urut 2 Yulius Yapugau dan Yunus Kalabetme (Pihak Terkait) mendapatkan 34.395, Paslon Nomor Urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw  (Pemohon) mendapatkan 36.883 suara, dan Paslon Nomor  Urut 4 Tobias Zonngonau dan Hermanus Miagoni mendapatkan 1.856 suara, dengan total suara 79.301 suara dan 36 suara tidak sah.Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyebutkan bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Intan Jaya Tahun 2017 sehingga memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan a quo. Namun demikian, Mahkamah mempersyaratkan bahwa permohonan harus didasarkan adanya selisih perolehan suara maksimum 2% sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Intan Jaya.“Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan setelah diketahui hasil PSU, maka kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan dengan pokok permohonan,” tegas Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna di hadapan sidang yang dihadiri Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang Yann Robert Kobogoyauw selaku Pemohon beserta kuasa hukum Nahar A. Nasada dan rekan.Berkaitan dengan hal itu, Mahkamah menyampaikan bahwa ternyata diperoleh adanya perbedaan data jumlah perolehan suara sah. Mengenai hal tersebut pun telah diakui oleh Termohon pada persidangan Mahkamah pada 10 Mei 2017 dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan pengesahan alat bukti. Termohon menjelaskan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar adalah sebagaimana yang ada dalam data C1-KWK yang kemudian diunggah pada laman KPU RI, sedangkan perolehan suara lainnya adalah tidak benar karena dibuat dalam keadaan terpaksa di bawah ancaman, intimidasi, dan kekerasan yang ditujukan kepada pimpinan KPU Intan Jaya.Berdasarkan uraian dan fakta hukum, Mahkamah berpendapat penetapan hasil perolehan suara yang dilakukan Termohon menunjukkan tidak adanya konsistensi yang berujung pada diragukannya validitas perolehan hasil penghitungan suara. Dengan uraian itu, Termohon sendiri tidak meyakini hasil yang telah dihitungnya.“Oleh karena itu, demi validitas dan akurasi serta sinkronisasi dengan DPT, mengingat sistem pemilihan yang digunakan adalah noken sehingga tidak terdapat pilihan lain bagi Mahkamah selain melakukan pemeriksaan dan penghitungan ulang yang didasarkan pada seluruh bukti Formulir C1-KWK sebagaimana yang telah diajukan Pemohon dan Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan data-data yang bersifat fundamen dan original,” sebut Hakim Konstitusi Suhartoyo.“Menimbang bahwa demi memberikan kepastian hukum agar penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Intan Jaya dapat berjalan lebih efektif, maka putusan akhir terhadap pekara a quo sebagaimana dimuat dalam amar putusan,” tandasnya. (ros)
Suroso  Selasa, 17 April 2018 4:14
Di Ujung Panggung Kebosanan
Oleh: Engelbertus P Degey BANYAK hal mengerikan muncul setelah teori terbentuknya bumi "disoda" dengan ilmu antropologi, archeologi dan
Suroso  Selasa, 20 Februari 2018 22:52
MENOLAK POLITIK UANG DAN SARA
OLEH ERNEST PUGIYE MENOLAK POLTIK UANG DAN POLITISASI SARA dalam konteks demokrasi damai kini sedang aktual dibicarakan di berbagai kalangan
Agenda Nabire
PENGUMUMAN
 Selasa, 24 April 2018 2:1

Pengumuman
Kepada Yth : Para Guru SMA/SMK se Kabupaten Nabire

Dengan ini diinformasikan bahwa pembayaran Gaji Guru SMA/SMK bulan April 2018 telah dibayarkan pada tanggal 3 April 2018, selanjutnya untuk pembayaran gaji bulan Januari, Februari dan Maret 2018 melalui mekanisme SP2D Gaji Susulan (Rapel) tiga (3) bulan saat ini sedang dalam proses penginputan nama-nama sejumlah 398 orang guru SMA/SMK oleh BPKAD Provinsi Papua (Subdit Belanja Gaji ASN) yang akan dibayarkan pada bulan ini juga.Hal tersebut sesuai hasil koordinasi dan konsultasi pihak Pemkab Nabire, kepada Kepala BPKAD Provinsi Papua.

Demikian informasi ini disampaikan terima kasih.

 

Kepala BPKAD Nabire

Slamet, SE.,M.Si

HAHAEEE...
Tra Bisa Reuni
 Selasa, 17 April 2018 4:40

Ada tete satu dia ada kasih nasehat dia pu cucu yang ada pamalas sekolah.

Tete : "Cucu... kamu itu harus sekolah tra boleh pamalas"

Cucu : "Memang kenapa tete kalo sa malas sekolah ?"

Tete : "Adooooohhh cucu ……. sekolah itu sangat penting !  Kalo ko tram au sekolah, besok kalau su besar kamu mau reuni deng siapa ?"

Populer

Info Loker