Home Papua Pilkada Serentak 2018, Pemrov Papua Akan Tunjuk Plt Bupati

Pilkada Serentak 2018, Pemrov Papua Akan Tunjuk Plt Bupati

Suroso  Kamis, 9 Nopember 2017 5:38
Pilkada Serentak 2018,  Pemrov Papua Akan Tunjuk Plt Bupati
JAYAPURA,- Berdasarkan tahapan Pimilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) masa kampanye akan dimuluai bulan Februari dan jadwal pemungutan suara tanggal 28 Juni 2018 mendatang. Selain Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2018-2023, sebanyak tujuh Kabupaten di Provinsi Papua juga akan melaksanakan Pilkada Serentak, yakni Kabupaten Mamberamo Tengah, Paniai, Puncak, Deiyai, Jayawijaya, Biak Numfor dan Mimika. Untuk memastikan penyelenggaraan roda pemerintahan di tujuh Kabupaten tersebut, Pemerintah Provinsi Papua akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt). “Yang pasti kan ada bupati dan wakil bupati yang masa jabatannya habis, Tidak lantas pemerintahan harus jalan di tempat karena pemerintan provinsi papua sudah mengatisipasinya,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen, kepada wartawan di ruang kerjanya, akhir pekan kemarin. Menurutnya, pemerintah Kabupaten yang masa jabatanya habis  maka menjadi kewenangan Gubernur untuk menentukan siapa pelaksana Tugas (Plt) Bupati. “Tentu pasti akan ada pelaksana tugas yang ditunjuk, dan pelaksana tugas itu harus memiliki uji kompetensi dan kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan,” kata Hery. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa untuk Kabupaten/Kota yang masa jabatan kepala daerahnya habis, maka menjadi kewenangan gubernur untuk menentukan siapa plt bupati. Sementara Plt Gubernur Kementerian Dalam Negeri yang akan tunjuk siala Plt-nya. Ketentuan mengenai kewenangan Plt kepala daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dikutip dari situs setkab.go.id, Permendagri itu mengatur bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi menjalani cuti di luar tanggungan negara. Selama cuti itu dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Permendagri itu menegaskan,  Gubernur memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Bupati dan dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon.  Dalam hal Gubernur tidak memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud, Menteri memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Selama Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara, menurut Permendagri ini, ditunjuk Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota sampai selesainya masa kampanye. Pelaksana Tugas Gubernur sebagaimana dimaksud, menurut Permendagri ini, ditunjuk oleh Menteri. Sedangkan. Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana ditunjuk oleh Menteri atas usul Gubernur. Permendagri ini menyebutkan, Gubernur mengusulkan 3 (tiga) calon Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud kepada Menteri untuk mendapat persetujuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum penetapan pasangan calon. Dalam hal Gubernur tidak mengusulkan calon Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud, Menteri menunjuk Pelaksana Tugas Bupati/Walikota. Sedangkan dalam hal usulan Gubernur untuk calon Pelaksana Tugas Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud tidak mendapat persetujuan, Menteri menunjuk Pelaksana Tugas Bupati/Walikota. Jabatan Pelaksana Tugas berakhir pada saat: a) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota selesai menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; b) Ditunjuknya Pelaksana Harian Gubernur, Pelaksana Harian Bupati dan Pelaksana Harian Walikota; atau c) Dilantiknya Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota. Plt mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 3. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil; 4. Menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri; dan 5. Melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
Suroso  Selasa, 17 April 2018 4:14
Di Ujung Panggung Kebosanan
Oleh: Engelbertus P Degey BANYAK hal mengerikan muncul setelah teori terbentuknya bumi "disoda" dengan ilmu antropologi, archeologi dan
Suroso  Selasa, 20 Februari 2018 22:52
MENOLAK POLITIK UANG DAN SARA
OLEH ERNEST PUGIYE MENOLAK POLTIK UANG DAN POLITISASI SARA dalam konteks demokrasi damai kini sedang aktual dibicarakan di berbagai kalangan
Agenda Nabire
Kejuaraan Bulutangkis Super Series II Tahun 2018
 Minggu, 25 Februari 2018 19:35

Kejuaraan Bulutangkis Nabire Super Series II Tahun 2018 akan digelar pada :

Hari/tanggal : Sabtu, 10 Maret 2018 s/d Selesai

Waktu : 20.00 WIT s/d Selesai

Tempat : GOR Kotalama - Nabire

Nomor yang dipertandingkan : Kategori A, Kategori B, dan Kategori C

HAHAEEE...
Tra Bisa Reuni
 Selasa, 17 April 2018 4:40

Ada tete satu dia ada kasih nasehat dia pu cucu yang ada pamalas sekolah.

Tete : "Cucu... kamu itu harus sekolah tra boleh pamalas"

Cucu : "Memang kenapa tete kalo sa malas sekolah ?"

Tete : "Adooooohhh cucu ……. sekolah itu sangat penting !  Kalo ko tram au sekolah, besok kalau su besar kamu mau reuni deng siapa ?"

Populer

Info Loker