Home Papua Komnas HAM: Perlu Ada Perundingan Untuk Masalah Freeport

Komnas HAM: Perlu Ada Perundingan Untuk Masalah Freeport

Suroso  11/12/2017 9:30:26 PM
Komnas HAM: Perlu Ada Perundingan Untuk Masalah Freeport
JAYAPURA - Peristiwa yang terjadi di Areal PT Freeport, Tembagapura, Kabupaten Mimika, akhir-akhir ini cukup menyita perhatian. Tak terkecuali Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua, yang juga ikut prihatin dan menanggapi peristiwa tersebut. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan, peristiwa yang terjadi itu merupakan kasus yang baru dan semacam ada sebuah aktor baru yang melatarbelakanginya. "Karena itu kan tuntutannya sederhana meminta ada semacam pengakuan atas kedaulatan. Pemda sudah membentuk tim mediasi dan Komnas HAM pun sebenarnya juga sudah melakukan sebuah upaya negosiasi, tapi kemudian kami mengakui bahwa upaya kita belum maksimal," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (11/11). Menurut Frits, peristiwa tersebut ada di wilayah hukum pemerintah Republik Indonesia, tapi pemegang saham di wilayah perusahaan PT Freeport itu bukan pemerintah Indonesia semata, sehingga perlu ada sebuah pertemuan antara manajemen PT Freeport dengan pemerintah Indonesia. " manajemen Freeport itu dia mewakili beberapa perwakilan negara pemegang saham disana. Kemudian, masyarakat itu telah menjadi korban di wilayah tersebut, dan memang di wilayah tersebut ada aktifitas ekonomi yang cukup menjanjikan, jadi ini bisa dilihat bukan semata-mata hanya satu persoalan saja, tetapi memang ada banyak kepentingan disitu," tuturnya. Frits mengatakan, atas nama kemanusiaan, Komnas HAM meminta kepada para pihak yang berada disana untuk kemudian tidak membuat masyarakat lokal menjadi korban. Dan secepatnya bagi para pihak untuk segera berunding dan duduk satu meja untuk saling bicara. Oleh sebab itu, anggota keamanan yang diperbantukan disana itu harus bisa memahami kondisi masyarakat lokal. Saya pikir kasus Freeport ini telah menarik perhatian, seperti Menkopolhukam yang sudah berada disana, Kapolda dan Pangdam, yang juga sudah beberapa hari disana. Jadi sudah ada perhatian yang serius," imbuhnya. "Sekali lagi atas nama kemanusiaan, berbagai macam tindakan kekerasan yang terjadi disana, terutama kepada kaum perempuan, warga sipil yang terdiri dari anak-anak, guru dan petugas kesehatan, untuk kita minta mereka tidak dijadikan sasaran ataupun masyarakat lokal jangan dijadikan sebagai tameng," tambahnya. (Ridwan)
Suroso  11/10/2017 8:06:12 AM
Merubah Pola Hidup Papua dengan Sistim Unggulan/Percontohan
Oleh: Drs Anthon Agapa GUNA terjadinya suatu perubahan pola hidup Papua di era modern, kini dalam pelaksanaan pembangunannya mesti digalakk
Suroso  11/5/2017 9:32:24 AM
Pemuda Sebagai Tulang Punggung Pembangunan
oleh:Willy Andhika, SST                Momentum Hari Sumpah Pemuda sud
Agenda Nabire
Kirim Agenda ke Redaksi
 11/12/2017 8:13:32 AM
Kepada kantor pemerintah/swasta yang akan melaksanakan agenda/kegiatan, silahkan kirim datanya ke redaksi www.papuaposnabire.com untuk dimuat di halaman website. 
HAHAEEE...
Panggilan Sayang Tete ke Nene
 11/12/2017 8:22:53 AM
Satu kali cucu tanya ke tete: "Tete ni tiap kali panggil nene selalu deng panggilan darling, sayang, honey. Darling su makan? Sayang kopi mana? Honey mo ikut? Tete ni paleng romantis sampeee... de pu rahasia apa ka?" Tete: "Ssstttt mari sini tete bisik-bisik, ko jang bilang-bilang sama nene e?" Cucu: "Kenapa jadi Tete?" Tete: "Tete su lupa Nene pu nama..."