Home Papua DPR Papua Tak Setuju Masyarakat Tiga Kampung Dievakuasi

DPR Papua Tak Setuju Masyarakat Tiga Kampung Dievakuasi

Suroso  Rabu, 29 Nopember 2017 8:20
DPR Papua Tak Setuju Masyarakat Tiga Kampung Dievakuasi

Jayapura,- Legislator Papua tak setuju jika masyarakat di tiga kampung yang berada di area  penambangan PT Freeport Indonesia  harus dievakuasi. Tiga kampung yang dimaksud ini yakni, Kampung Kimmbely, Arwanok, dan kampung Banti. Pasalnya, mereka itu adalah masyarakat asli yang punya kampung disana dan seharusnya dibantu oleh Freeport untuk memberikan kesejahteraan, bukan malah mendukung evakuasi itu. “Saya tidak setuju kalau masyarakat asli penghuni dari tiga Kampung itu dievakuasi, saya harap itu jangan dilakukan lagi karena mereka adalah masyarakat asli yang punya Kampung disana,” kata Sekretaris Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Mathea Mamoyau dari daerah pemilihan (Dapil) Mimika kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (29/11). Pihak Freeport  seharusnya lanjut Mathea, mencari jalan keluar untuk membantu mensejahterakan masyarakat diatas tanahnya sendiri, bukan malah membiarkan masyarakat di tiga kampung tersebut  diungsikan. Masalah terhindar dari masyarakat yang mengatasnamakan. Terkait dengan kelompok yang mengatasnamakan KKB atau TPN-OPM, Mathea menegaskan, bahwa masyarakat itu sudah ada sebelum perusahaan Amerika itu  ada di kabupaten Mimika, dan mereka sudah lama berbicara tentang kemerdekaan. “Apakah setelah mereka berbicara merdeka, lalu hari itu juga mereka merdeka? Kan tidak, meskipun misalnya mereka mengucapkan kata merdeka, itu karena ada ketidak puasan mereka terhadap pemerintah dan  juga karena ada ketidak beresan yang mereka rasakan setelah kehadiran Freeport,” ujar Mathea yang juga sebagai mantan karyawan PT Freeport Indonesia. Untuk itu,  wanita asal Komoro ini menyarankan agar masyarakat diundang secara baik oleh pihak PT. Freeport Indonesia, duduk dan dan  bicara dari hati ke hati. Sebab mereka adalah manusia-manusia yang sama seperti kita. Saat disinggung soal tuntutan mahasiswa yang meminta Freeport harus ditutup,  Mathea merasa tidak setuju  karena Freeport punya kewajiban membangun fasilitas, membangun seluruh kebutuhan masyarakat setempat untuk mereka tinggal diatas tanah mereka sendiri. “Mengapa sampai masyarakat itu menunutut Freeport harus ditutup.  Itu karena mereka tidak merasakan kehadiran Freeport itu seutuhnya dan sebagai tuan yang bisa memberikan mereka sebuah kesejahteraan. Bahkan mereka melihat kehadiran Freeport sebagai malapetaka,”  tandas Mathea Mamoyau. Oleh karena itu, ia berharap agar oknum-oknum yang bertanggungjawab  dapat melihat secara jeli masyarakat di Timika karena masyarakat  yang memiliki hak ulayat dan tanah. “ jadi  tanggungjawab Freeport, bangun lapangan pekerjaan buat masyarakat yang ada disana, berikan lah mereka sebuah kesejahteraan. Bukan memberikan uang dan melepaskan tangan begitu saja kepada masyarakat tapi bagaimana merangkul mereka dan membangun mereka secara manusiawi untuk mereka bisa hidup berkepanjangan diatas tanah mereka itu sendiri,” pungkasnya.

Suroso  Selasa, 1 Mei 2018 9:42
MEMBENTUK GENERASI BANGSA YANG BERCORAK PAPUA
Oleh Ernest Pugiye Anak-anak asli Papua (selanjutnya akan disebut anak-anak Papua) sebagai generasi penerus bangsa masih nampak kehilanga
Suroso  Selasa, 1 Mei 2018 9:43
Menyambut MTQ XXVII Propinsi Papua di Nabire Refleksi Al Qur’an sebagai Spirit Kebersamaan dan Berkemajuan
oleh : Basirun Samlawi (Dosen STAI As Syafi’iyyah Nabire) Perhelatan besar Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXVII propinsi Papua tahun
Agenda Nabire
PENGUMUMAN
 Selasa, 24 April 2018 2:1

Pengumuman
Kepada Yth : Para Guru SMA/SMK se Kabupaten Nabire

Dengan ini diinformasikan bahwa pembayaran Gaji Guru SMA/SMK bulan April 2018 telah dibayarkan pada tanggal 3 April 2018, selanjutnya untuk pembayaran gaji bulan Januari, Februari dan Maret 2018 melalui mekanisme SP2D Gaji Susulan (Rapel) tiga (3) bulan saat ini sedang dalam proses penginputan nama-nama sejumlah 398 orang guru SMA/SMK oleh BPKAD Provinsi Papua (Subdit Belanja Gaji ASN) yang akan dibayarkan pada bulan ini juga.Hal tersebut sesuai hasil koordinasi dan konsultasi pihak Pemkab Nabire, kepada Kepala BPKAD Provinsi Papua.

Demikian informasi ini disampaikan terima kasih.

 

Kepala BPKAD Nabire

Slamet, SE.,M.Si

HAHAEEE...
Tra Bisa Reuni
 Selasa, 17 April 2018 4:40

Ada tete satu dia ada kasih nasehat dia pu cucu yang ada pamalas sekolah.

Tete : "Cucu... kamu itu harus sekolah tra boleh pamalas"

Cucu : "Memang kenapa tete kalo sa malas sekolah ?"

Tete : "Adooooohhh cucu ……. sekolah itu sangat penting !  Kalo ko tram au sekolah, besok kalau su besar kamu mau reuni deng siapa ?"

Info Loker