Home Papua DPR Papua Tak Setuju Masyarakat Tiga Kampung Dievakuasi

DPR Papua Tak Setuju Masyarakat Tiga Kampung Dievakuasi

Suroso  11/29/2017 8:20:48 AM
DPR Papua Tak Setuju Masyarakat Tiga Kampung Dievakuasi

Jayapura,- Legislator Papua tak setuju jika masyarakat di tiga kampung yang berada di area  penambangan PT Freeport Indonesia  harus dievakuasi. Tiga kampung yang dimaksud ini yakni, Kampung Kimmbely, Arwanok, dan kampung Banti. Pasalnya, mereka itu adalah masyarakat asli yang punya kampung disana dan seharusnya dibantu oleh Freeport untuk memberikan kesejahteraan, bukan malah mendukung evakuasi itu. “Saya tidak setuju kalau masyarakat asli penghuni dari tiga Kampung itu dievakuasi, saya harap itu jangan dilakukan lagi karena mereka adalah masyarakat asli yang punya Kampung disana,” kata Sekretaris Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Mathea Mamoyau dari daerah pemilihan (Dapil) Mimika kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (29/11). Pihak Freeport  seharusnya lanjut Mathea, mencari jalan keluar untuk membantu mensejahterakan masyarakat diatas tanahnya sendiri, bukan malah membiarkan masyarakat di tiga kampung tersebut  diungsikan. Masalah terhindar dari masyarakat yang mengatasnamakan. Terkait dengan kelompok yang mengatasnamakan KKB atau TPN-OPM, Mathea menegaskan, bahwa masyarakat itu sudah ada sebelum perusahaan Amerika itu  ada di kabupaten Mimika, dan mereka sudah lama berbicara tentang kemerdekaan. “Apakah setelah mereka berbicara merdeka, lalu hari itu juga mereka merdeka? Kan tidak, meskipun misalnya mereka mengucapkan kata merdeka, itu karena ada ketidak puasan mereka terhadap pemerintah dan  juga karena ada ketidak beresan yang mereka rasakan setelah kehadiran Freeport,” ujar Mathea yang juga sebagai mantan karyawan PT Freeport Indonesia. Untuk itu,  wanita asal Komoro ini menyarankan agar masyarakat diundang secara baik oleh pihak PT. Freeport Indonesia, duduk dan dan  bicara dari hati ke hati. Sebab mereka adalah manusia-manusia yang sama seperti kita. Saat disinggung soal tuntutan mahasiswa yang meminta Freeport harus ditutup,  Mathea merasa tidak setuju  karena Freeport punya kewajiban membangun fasilitas, membangun seluruh kebutuhan masyarakat setempat untuk mereka tinggal diatas tanah mereka sendiri. “Mengapa sampai masyarakat itu menunutut Freeport harus ditutup.  Itu karena mereka tidak merasakan kehadiran Freeport itu seutuhnya dan sebagai tuan yang bisa memberikan mereka sebuah kesejahteraan. Bahkan mereka melihat kehadiran Freeport sebagai malapetaka,”  tandas Mathea Mamoyau. Oleh karena itu, ia berharap agar oknum-oknum yang bertanggungjawab  dapat melihat secara jeli masyarakat di Timika karena masyarakat  yang memiliki hak ulayat dan tanah. “ jadi  tanggungjawab Freeport, bangun lapangan pekerjaan buat masyarakat yang ada disana, berikan lah mereka sebuah kesejahteraan. Bukan memberikan uang dan melepaskan tangan begitu saja kepada masyarakat tapi bagaimana merangkul mereka dan membangun mereka secara manusiawi untuk mereka bisa hidup berkepanjangan diatas tanah mereka itu sendiri,” pungkasnya.

Suroso  11/26/2017 9:14:14 AM
Delapan Tahun Krisis Pemimpin di Dogiyai
KARAKTER sosok Pamong murni seperti, Drs. Adauktus Takerubun, yang memimpin di sebuah kabupaten otonomi baru Lembah Hijau, sekarang Kabupate
Suroso  11/5/2017 9:32:24 AM
Pemuda Sebagai Tulang Punggung Pembangunan
oleh:Willy Andhika, SST                Momentum Hari Sumpah Pemuda sud
Agenda Nabire
Kejuaraan Bulutangkis Nabire Open 2017
 11/18/2017 6:31:58 PM

Tanggal : 12 s/d 17Desember 2017

Pukul    : 10.00 WIT s/d Selesai

Tempat : GOR Kotalama, Nabire

HAHAEEE...
Panggilan Sayang Tete ke Nene
 11/12/2017 8:22:53 AM
Satu kali cucu tanya ke tete: "Tete ni tiap kali panggil nene selalu deng panggilan darling, sayang, honey. Darling su makan? Sayang kopi mana? Honey mo ikut? Tete ni paleng romantis sampeee... de pu rahasia apa ka?" Tete: "Ssstttt mari sini tete bisik-bisik, ko jang bilang-bilang sama nene e?" Cucu: "Kenapa jadi Tete?" Tete: "Tete su lupa Nene pu nama..."