Home Papua Gaji Guru Masih Tanggungjawab Pemda Kabupaten/Kota

Gaji Guru Masih Tanggungjawab Pemda Kabupaten/Kota

Suroso  1/10/2018 10:30:14 AM
Gaji Guru Masih Tanggungjawab Pemda Kabupaten/Kota
JAYAPURA,- Pengalihan status kepegawaian guru SMA/SMK dari pegawai kabupaten/kota ke provinsi tentu berdampak pada pembayaran gaji guru. Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Protasius Lobia, gaji guru masih menjadi tanggungjawab dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota. “jangan kita hanya melihat pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, masih ada UU tentang status Kepegawaian, Peraturan Badan Kepegawain Nasional (BKN) tentang kepegawaian, dan juga UU yang mengatur tentang Keuangan,” tegasnya. Oleh karena itu, jika kabupaten/kota memutuskan gaji guru pasca pengalihan status kepegawaian dari kabupaten/kota ke provinsi, maka harus memastiskan bahwa sudah ada persetujuan BKN tentang pengalihan status kepegawaian guru ke Provinsi. Dengan persetujuan BKN, kata Lobia, maka gubernur akan menandatangani Surat Keputusan (SK) sebagai status pengalian pegawai dari kabupaten/kota ke provinsi. “ini ada keterkaitan masalah transfer Dana Alokasi Umum (DAU) untuk gaji guru sesuai dengan status kepegawaian, kalau status pengalihan guru dari kabupaten/kota ke Provinsi sudah disetujui BKN, maka pasti tembusannya ke Kementerian Keuangan terkait dengan gagi para guru,” tegasnya. Ditegasnnya, saat ini provinsi belum bisa membayar gaji guru karena, transfer DAU untuk gaji guru masih ke Kabupaten/Kota.  Jadi, saya ingin tegaskan lagi bahwa gaji guru untuk bulan ini masih di kabupaten/kota sampai ada persetujuan status pegawau dari BKN turun dan SK gubernur tentang status kepegawaian diahlihan ke provinsi baru gajinya dibayar provinsi,” jelasnya. Lobia menambahkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua bersama Badan Kepegawain Nasional (BKN) saat ini sedang memproses data-data tentang status Pengalihan status kepegawaian guru SMA/SMK dari pegawai kabupaten/kota ke provinsi. Diketahui, sebanyak 5.886 Guru SMU/SMK yang tersebar di 29 Kabupaten/Kota se-Papua secara resmi dialih status kan dari pegawai Kabupaten/Kota menjadi pegawai Provinsi Papua. Hal ini berdasarkan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dalam hal urusan pengelolaan pendidikan menengah (SMA-SMK). Pengalihan pengelolaan baik personil, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D) SMA/SMK ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati dari perwakilan lima wilayah adat kepada Gubernur Papua di Gedung Negara Dok V Jayapura, bulan Oktober 2017 lalu. Saat ini jumlah SMA di Papua sebanyak 228 sekolah, dan SMK 148 sekolah, dan hanya tiga kabupaten yang belum ada SMK.
Suroso  12/26/2017 1:19:36 AM
ORANG ASLI PAPUA (OAP) MENGALAMI KEMATIAN BERLAPIS
Oleh Ernest Pugiye Orang asli Papua (Selanjutnya and abaca: OAP) masih tetap mengalami kematian di mana-mana. Kondisi ini teramat memilukan
Suroso  11/5/2017 9:32:24 AM
Pemuda Sebagai Tulang Punggung Pembangunan
oleh:Willy Andhika, SST                Momentum Hari Sumpah Pemuda sud
Agenda Nabire
Kejuaraan Bulutangkis Nabire Open 2017
 11/18/2017 6:31:58 PM

Tanggal : 12 s/d 17Desember 2017

Pukul    : 10.00 WIT s/d Selesai

Tempat : GOR Kotalama, Nabire

HAHAEEE...
Panggilan Sayang Tete ke Nene
 11/12/2017 8:22:53 AM
Satu kali cucu tanya ke tete: "Tete ni tiap kali panggil nene selalu deng panggilan darling, sayang, honey. Darling su makan? Sayang kopi mana? Honey mo ikut? Tete ni paleng romantis sampeee... de pu rahasia apa ka?" Tete: "Ssstttt mari sini tete bisik-bisik, ko jang bilang-bilang sama nene e?" Cucu: "Kenapa jadi Tete?" Tete: "Tete su lupa Nene pu nama..."