Home Papua Barat Kapolres Kaimana: Penambang Emas Illegal Akan Dijerat Hukum

Kapolres Kaimana: Penambang Emas Illegal Akan Dijerat Hukum

Suroso  Sabtu, 10 Februari 2018 6:14
Kapolres Kaimana: Penambang Emas Illegal Akan Dijerat Hukum
KAIMANA - Kapolres Kaimana AKBP Robertus A. Pandiangan angkat bicara terkait adanya aktivitas penambangan emas secara illegal di wilayah Distrik Teluk Etna. Ia menegaskan, kegiatan pemanfaatan kekayaan Negara yang tidak mendapat izin resmi dari pemerintah, merupakan sebuah tindakan melanggar hukum. Sanksi hukum bagi yang melanggar aturan lanjut Kapolres, adalah selain hukuman badan berupa penjara, juga sanksi denda dalam bentuk uang. Selain kepada pihak pengusaha atau investor, sanksi hukum juga akan dikenakan kepada masyarakat yang memberikan izin pengelolaan kekayaan alam dimaksud. “Kita acuannya jelas yakni Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada diatasnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Itu artinya kekayaan alam itu harus dikelola oleh negara,” jelas Kapolres. Dilanjutkan, berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap orang atau perusahaan yang hendak mengelola kekayaan Negara harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Khusus penambangan emas di Etna lanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sudah secara jelas mengatur bahwa siapa pun yang berkeinginan untuk mengelola harus mendapat izin resmi dari pemerintah. “Orang datang kesini itu tidak seenaknya saja. Kalau mau melakukan usaha harus mendapat izin dari pemerintah. Disini ada Bupati sebagai kepala pemerintahan. Dan karena Etna ini masuk dalam salah satu wilayah distrik di Kabupaten Kaimana, maka harus ada izin yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kaimana,” ujar Kapolres. Dengan demikian lanjutnya, jika penambangan emas di Distrik Teluk Etna dilakukan tanpa izin maka hal tersebut merupakan sebuah tindakan melanggar hukum. Sanksi hukum yang patut diberikan kepada pihak yang melakukan penambangan tanpa izin resmi sesuai Pasal 158-162, adalah 10 tahun penjara ditambah denda sebesar 10 miliar. “Kegiatan penambangan itu diatur undang-undang. Kalau tidak ada izin pengelolaan, itu sudah melanggar undang-undang. Ada sanksi pidananya, apabila dilakukan secara illegal, yang bersangkutan akan dikenakan hukuman badan 10 tahun penjara dan denda 10 miliar. Masyarakat yang melakukan penambangan tanpa ijin juga bisa dipidana, dalam hal ini karena masyarakat menjual hasil kepada perusahaan yang tidak mengantongi izin tersebut,” jelas Kapolres. Ditambahkan, untuk melaksanakan sebuah usaha penambangan, harus ada uji Amdal (Analisa Masalah Dampak Lingkungan). Hal ini perlu dilakukan agar kegiatan penambangan tidak berdampak buruk pada lingkungan. “Setelah mendapat izin, tidak bisa langsung operasi karena harus ada Amdalnya. Kalau tidak dipenuhi maka ini juga melanggar aturan,” pungkasnya. (ist)
Suroso  Minggu, 17 Februari 2019 20:34
Menanti Saat Seleksi CASN Yang Tak Pasti
RASANYA lama betul, menanti saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengumumkan dimulainya seleksi penerimaan Calon Aparat Sipil Negara (CA
Suroso  Selasa, 16 Oktober 2018 3:52
Orang Papua Harus Bangkit Dengan Potensi Tambangnya
Oleh : John Gobai ORANG Papua harus bangkit dengan tambangnya. Sesuai judul tersebut, diperlukan suatu upaya sistematis dari Pemerintah
Agenda Nabire
Kapolres Nabire Champion Series
 Minggu, 17 Februari 2019 21:3

Grasstrack & Motorcross Kapolres Nabire Champion Series

Akan diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 17 Maret 2019

Bertempat di Sirkuit Bumi Mulia SP C

Kelas yang diperlombakan : Bebek Standar pemula 110 cc s/d 125 cc, Bebek Modifikasi 110 cc 4Tak Non Kategori, Bebek Modifikasi 125 cc 4Tak Non Kategori,Sport & Trail 2Tak s/d 150 cc dan 4Tak s/d 200 cc, KLX s/d 200 cc, Bebek Modifikasi Mix 2Tak s/d 116 cc dan 4Tak s/d 125 cc, FFA Non SE, Special Engine, Exhibition Non Pembalap/Lokal Nabire, FFA + SE/Lokal Nabire, Bebek 4Tak 110 cc s/d 125 cc/Lokal Nabire.

Memperebutkan total hadiah 150 Juta Rupiah.

Hubungi : Irwanto 0852 5490 9827, Habibi 0811 4833 349

HAHAEEE...
Nilai Raport
 Senin, 18 Februari 2019 1:28

Tinus : "Bapa.... belikan sa sepeda kah untuk pigi sekolah ? Sa pu teman-teman semua su naik sepeda kalo pigi sekolah"

Bapa : "Gampang itu anak. Yang penting ko pu nilai raport ada angka 9 minimal tiga. Kalau bisa, bapa langsung belikan ko sepeda baru."

Setelah ambil raport, Tinus pulang deng semangat. Tinus langsung cari dia pu bapa di rumah.

Tinus : "Bapa ini sa pu raport ada angka 9 ada tiga. Jadi bapa pu janji untuk belikan sa sepeda itu yang sa tagih."

Deng mata kabur-kabur sedikit, Tinus pu bapa liat Tinus pu raport. Memang di raport ada angka 9 ada tiga. Pace dia langsung tepati janji belikan Tinus sepeda baru.

Tapi pace dia rasa ada yang kurang pas di hati. Pace penasaran deng Tinus pur raport. Pace ko ambil kacamata dan perhatikan baik-baik nilai-nilai yang ada di dalam Tinus pu raport. Pace dia kaget tra baik punya waktu liat keterangan di depan angkat 9 yang ada tiga itu ternyata angka 9 itu bukan nilai mata pelajaran. Tapi angka 9 itu masing-masing ijin tidak sekolah 9, ijin sakit 9, dan alpa 9. Pace dia pu hati soak sampe.....

 

Populer

Pemilu Tahun 2019, Pemilu yang Berat di Indonesia
Suroso  Kamis, 17 Januari 2019 22:16
KPU Lantik PPD Se Nabire, Dua Anggota Dicoret
Suroso  Kamis, 17 Januari 2019 22:21
Anggota Kodim Terlibat Narkoba, Langsung Pecat!
Suroso  Kamis, 17 Januari 2019 22:19
Merusak atau Menghilangkan APK Kena Sangsi Pidana
Suroso  Kamis, 17 Januari 2019 22:23
Kebijakan KPU Pusat Imbas ke Rakyat Kecil
Suroso  Rabu, 6 Februari 2019 20:11

Info Loker