Home Papua Barat Kapolres Kaimana: Penambang Emas Illegal Akan Dijerat Hukum

Kapolres Kaimana: Penambang Emas Illegal Akan Dijerat Hukum

Suroso  Sabtu, 10 Februari 2018 6:14
Kapolres Kaimana: Penambang Emas Illegal Akan Dijerat Hukum
KAIMANA - Kapolres Kaimana AKBP Robertus A. Pandiangan angkat bicara terkait adanya aktivitas penambangan emas secara illegal di wilayah Distrik Teluk Etna. Ia menegaskan, kegiatan pemanfaatan kekayaan Negara yang tidak mendapat izin resmi dari pemerintah, merupakan sebuah tindakan melanggar hukum. Sanksi hukum bagi yang melanggar aturan lanjut Kapolres, adalah selain hukuman badan berupa penjara, juga sanksi denda dalam bentuk uang. Selain kepada pihak pengusaha atau investor, sanksi hukum juga akan dikenakan kepada masyarakat yang memberikan izin pengelolaan kekayaan alam dimaksud. “Kita acuannya jelas yakni Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang ada diatasnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Itu artinya kekayaan alam itu harus dikelola oleh negara,” jelas Kapolres. Dilanjutkan, berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap orang atau perusahaan yang hendak mengelola kekayaan Negara harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Khusus penambangan emas di Etna lanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sudah secara jelas mengatur bahwa siapa pun yang berkeinginan untuk mengelola harus mendapat izin resmi dari pemerintah. “Orang datang kesini itu tidak seenaknya saja. Kalau mau melakukan usaha harus mendapat izin dari pemerintah. Disini ada Bupati sebagai kepala pemerintahan. Dan karena Etna ini masuk dalam salah satu wilayah distrik di Kabupaten Kaimana, maka harus ada izin yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kaimana,” ujar Kapolres. Dengan demikian lanjutnya, jika penambangan emas di Distrik Teluk Etna dilakukan tanpa izin maka hal tersebut merupakan sebuah tindakan melanggar hukum. Sanksi hukum yang patut diberikan kepada pihak yang melakukan penambangan tanpa izin resmi sesuai Pasal 158-162, adalah 10 tahun penjara ditambah denda sebesar 10 miliar. “Kegiatan penambangan itu diatur undang-undang. Kalau tidak ada izin pengelolaan, itu sudah melanggar undang-undang. Ada sanksi pidananya, apabila dilakukan secara illegal, yang bersangkutan akan dikenakan hukuman badan 10 tahun penjara dan denda 10 miliar. Masyarakat yang melakukan penambangan tanpa ijin juga bisa dipidana, dalam hal ini karena masyarakat menjual hasil kepada perusahaan yang tidak mengantongi izin tersebut,” jelas Kapolres. Ditambahkan, untuk melaksanakan sebuah usaha penambangan, harus ada uji Amdal (Analisa Masalah Dampak Lingkungan). Hal ini perlu dilakukan agar kegiatan penambangan tidak berdampak buruk pada lingkungan. “Setelah mendapat izin, tidak bisa langsung operasi karena harus ada Amdalnya. Kalau tidak dipenuhi maka ini juga melanggar aturan,” pungkasnya. (ist)
Suroso  Selasa, 17 April 2018 4:14
Di Ujung Panggung Kebosanan
Oleh: Engelbertus P Degey BANYAK hal mengerikan muncul setelah teori terbentuknya bumi "disoda" dengan ilmu antropologi, archeologi dan
Suroso  Selasa, 20 Februari 2018 22:52
MENOLAK POLITIK UANG DAN SARA
OLEH ERNEST PUGIYE MENOLAK POLTIK UANG DAN POLITISASI SARA dalam konteks demokrasi damai kini sedang aktual dibicarakan di berbagai kalangan
Agenda Nabire
Kejuaraan Bulutangkis Super Series II Tahun 2018
 Minggu, 25 Februari 2018 19:35

Kejuaraan Bulutangkis Nabire Super Series II Tahun 2018 akan digelar pada :

Hari/tanggal : Sabtu, 10 Maret 2018 s/d Selesai

Waktu : 20.00 WIT s/d Selesai

Tempat : GOR Kotalama - Nabire

Nomor yang dipertandingkan : Kategori A, Kategori B, dan Kategori C

HAHAEEE...
Tra Bisa Reuni
 Selasa, 17 April 2018 4:40

Ada tete satu dia ada kasih nasehat dia pu cucu yang ada pamalas sekolah.

Tete : "Cucu... kamu itu harus sekolah tra boleh pamalas"

Cucu : "Memang kenapa tete kalo sa malas sekolah ?"

Tete : "Adooooohhh cucu ……. sekolah itu sangat penting !  Kalo ko tram au sekolah, besok kalau su besar kamu mau reuni deng siapa ?"

Populer

Info Loker