Home Artikel MENOLAK POLITIK UANG DAN SARA

MENOLAK POLITIK UANG DAN SARA

Suroso  Selasa, 20 Februari 2018 22:52
MENOLAK POLITIK UANG DAN SARA

OLEH ERNEST PUGIYE

MENOLAK POLTIK UANG DAN POLITISASI SARA dalam konteks demokrasi damai kini sedang aktual dibicarakan di berbagai kalangan baik, di kalangan politisi, pemerintah maupun di kalangan intelektual muda Papua dan masyrakat. Gagasan utamanya yang ramai dibicarakan mereka itu yakni “Pilkada mantap, jika tra pake politik uangan dan politisasi sara!!!” Begitulah ungkapan singkat yang ramai dibicarakan secara menarik dari mulut ke mulut di banyak pihak, seantero Papua (bdk Papuapos Nabire, Kamis 15, hal.1-2). Maka dalam tulisan ini, saya terpanggil untuk memberikan gagasan tentang demokrasi damai dan adil bagi rakyat, meskipun dibutuhkan telaah lebih lanjut oleh pihak akademisi dan para pengamat terhadap situasi politik dan pembangunan damai di Papua. Memaknai Esensi Demokrasi Pilkada Pemaknaan atas esensi demokrasi damai yang dibicarakan dewasa ini sudah tentunya merupakan panggilan bersama bagi kita di Papua. Panggilan ini patut dihargai, dipahami dan dijalani dengan setia, penuh bertanggung jawab dan bijaksana karena menyangkut cita harapan dan kepentingan bersama. Harapan akan adanya demokrasi damai dan adil untuk Papua ini juga lahir dari harapan dan cita-cita rakyat. Bahkan demokrasi damai dan adil pun memanggil setiap orang dari berbagai kategorial untuk merealisasikannya bagi kesejahteraan sosial dan kemakmuraan rakyat. Tanpa keadilan, kita tidak akan menikmati demokrasi damai yang berdampak pada kesejahteraan dan perdamaian bersama.  Oleh karena demokrasi damai dan adil merupakan cita-cita dan harapan bersama, team Panwaslu dan KPU Nabire bersama masyarakat, pemerintah dan kaum intelektual serta pelajar dan tokoh adat masih nampak kerja keras dan tidak tinggal diam. Mereka peka, kritis dan cerdas serta jujur dalam mengawal dan menyelengarakan proses perjuangan demokrasi damai. Mereka masih terbukti ujung tombak dalam berbagai tahapan dan upaya menciptakan demokrasi damai di Papua. Kerja keras dari para aktor tersebut yang nampaknya merupakan komitmen bersama bagi mereka untuk menciptakan demokrasi damai yang berwawasan pancasilais, berkebhinekaan, berketuhanan dan demokratis. Maka ajakan Panwaslu dan KPU Nabire untuk semua pihak terlibat dalam agenda demokrasi pilkada damai ini dipandang penting dan mendasar karena didorong oleh semangat pancasilais dan filosofi bhineka tunggal Ika (satu dalam beragaraman suku dan bangsa dan semua untuk satu). Bagi mereka, upaya menciptakan demokrasi damai, jujur dan adil sudah harusnya didasarakan pada filosofi (pancasilais) Indonesia tersebut. Berbagai perbedaan baik ras, bangsa maupun perbedaan pandangan dan kepentingan bukan tempat untuk berbeda dan berbangga, melainkan satu sarana kesatuan untuk terlibat aktif dalam menyelenggarakan demokrasi pilkda secara damai, adil dan bermartabat di Papua. Semua perbedaan itu justru membantu kita untuk terlibat secara aktif dan penuh dalam keseluhan proses demokras damai. Maka mereka telah menyatakan komitmennya bersama untuk menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA melalui kegiatan deklarasi pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati di Pantai Nabire, Rabu 14 Februari 2018. Demokrasi damai Vs Politik Uang dan Sara Nampaknya, dalam deklarasi demokrasi damai itu dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah Vahalia, An.Dandim  Jegum.DR dan Kapolres Nabire AKP Cain Ktasiowo, Kejaksaan Ibu Alnolda Awom, Kesbang Pol Namik Setyo.P serta Perwakilan Partai Hanura Aleks K dan partai Nasdem Apner Semu, Kepala RRI Nabire Aser EA dan perwakilan Pers Modes Magai, para intelektual muda Papua, Pelajar Papua dan masyarakat Papua di Nabire. Mereka datang dari segenap hati untuk turut mendukung kegiatan demokrasi damai. Kehadiran mereka tersebut diwarnai dengan semangat pagi. “demokrasi damai, semangat pagi. Panwaslu, semangat pagi,” begitulah yel-yel yang menandai dari setiap tahapan yang satu ke tahap berikutnya dalam kegiatan deklarasi damai tersebut. Waktu pelaksanaan kegiataan deklarasi demokrasi pilkda yang menunjukkan pada pukul  00.16.00 sore di hari itu menawarkan sejumlah keindahan, perdamaian dan keadilan bagi mereka. Di Pantai Nabire yang biasanya ramai dijual pangan dan barang-barang modern oleh para pendatang pada sore hari juga turut menambah kualitas pemaknaan mereka atas kegiatan deklarasi demokrasi damai tersbut. Jadi kesemuanya itu justru memberikan dukungan spesial bagi kegiatan deklarasi demokrasi damai dan adil dalam konteks pilkada di Papua. Kehadiran dari semua pihak dengan semangat pagi tersebut dipertemukan dalam satu nilai mendasar. Satu nilai mendasar yang mendasari kesatuan dan kehadiran mereka itu yakni “Panwaslu menolak dan melawan politik uang dan politisasi sara”. Atas suatu nilai dasar dan prinsip utama ini disetujui dan diiyakan dengan membubui tanda-tangan bertinta hitam di baliho deklarasi demokrasi damai. Ada sebanyak dua puluhan orang dari perwakilan semua pihak di Papua telah memenuhi tempat yang konsong di baliho dengan tanda-tandangan. Itu artinya setiap mereka dan bersama semua orang di Papua sudah bersepakat dan berkehendak baik seturut kodrat kebebasan manusia sebagai makhluk pribadi dan sosial untuk menolak segala bentuk manipulasi, intimidasi, praktek politik uang dan politisasi sara dengan kedua tangan perdamai. Gambar kedua telapak tangan yang masih terbuka dan terpampang di baliho justru menunjukan penolakan dan perlawan setiap kita terhadap praktek politik uang dan politisasi sara. Maka semua orang, entah siapapun dan apapun latar belakangnya, tidak akan menerima dan diberi uang politik dan melawan pengaruhi kekerasannya demi menciptakan demokrasi yang sungguh-sungguh adil dan damai bagi Papua. Komitmen mereka atas penolakan tersebut merupakan jalan damai dan upaya pencegahan atas berbagai potensi ancaman terhadap proses penyelenggaraan demokrasi yang damai dan adil bagi Papua. Menolak terhadap segala tindakan kekerasan, diskriminasi dan semua aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mencederai, mereduksi dan membatalkan esensi demokrasi damai dan adil di Papua. Maka semua pihak dalam kesempatan tersebut telah menyatakan niat dan komitmen bersama mereka untuk mendorong, menyelenggarakan dan memaknai asas-asas demokrasi damai dan adil yang berangkat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat guna menciptakan keadilan dan perdamaian Papua.             Sambil menghargai semua upaya damai dari seorang pribadi dan keluarga, mereka sempat menyatakan komitmen bersama untuk tetap akan melaksanakan pemilihan umum yang jatuh pada 7 April itu. Komitmen mereka tersebut telah dinyatakan dalam lima (5) tugas utama yakni (1) Mengawal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 dari praktik politik uang dan politisasi Sara karena merupakan acaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat. (2) Tidak menggunakan politik uang dan sara sebagai cara mempengaruhi pemilih karena  mencederai integritas penyelenggara pilkada. (3) Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan sara. (4) Mendukung pengawas dan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas pemilu terhadap praktik politik uang dan sara. (5) Tidakan akan melaksanakan intimidasi, ujaran kebencian dan kekerasan, atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan sara.             Dalam kesempatan itu juga, Ketua Komi Pemilihan Umum (Pemilukada) Kabupaten Nabire Nelius Agapa, Ketua Panwaslu Andriana Sahempa dan Sekretaris Panwaslu Oktopianus Tebai S.Pd menegaskan kebulatan komitmen mereka untuk tetap akan menyelenggarakan demokrasi Pilkada secara damai, jujur, adil dan bermartabat tersebut. Namun demokrasi damai dan adil ini dapat tercipta hanya jika setiap pihak merefleksikan, memahami dan menghayati serta melaksanakan asas-asan demokrasinya dalam hidup sehari. “Semua pihak harus perlu terlibat dengan segenap hati dan pikiran dalam keseluruhan proses demokrasi damai dan adil,” kata mereka. Dan hal ini harus dimulai dari hati nurani, pikiran rakyat demi kedaulatan dan emansipasi Papua daripada mencintai uang dan kekuasaan kelompok tertentu, itukan jelas tidak baik. Penulis adalah Alumnus pada Sekolah Tinggi Filasfat Teologi “Fajar Timur” Abepura

Suroso  Selasa, 1 Mei 2018 9:42
MEMBENTUK GENERASI BANGSA YANG BERCORAK PAPUA
Oleh Ernest Pugiye Anak-anak asli Papua (selanjutnya akan disebut anak-anak Papua) sebagai generasi penerus bangsa masih nampak kehilanga
Suroso  Selasa, 1 Mei 2018 9:43
Menyambut MTQ XXVII Propinsi Papua di Nabire Refleksi Al Qur’an sebagai Spirit Kebersamaan dan Berkemajuan
oleh : Basirun Samlawi (Dosen STAI As Syafi’iyyah Nabire) Perhelatan besar Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXVII propinsi Papua tahun
Agenda Nabire
PENGUMUMAN
 Selasa, 24 April 2018 2:1

Pengumuman
Kepada Yth : Para Guru SMA/SMK se Kabupaten Nabire

Dengan ini diinformasikan bahwa pembayaran Gaji Guru SMA/SMK bulan April 2018 telah dibayarkan pada tanggal 3 April 2018, selanjutnya untuk pembayaran gaji bulan Januari, Februari dan Maret 2018 melalui mekanisme SP2D Gaji Susulan (Rapel) tiga (3) bulan saat ini sedang dalam proses penginputan nama-nama sejumlah 398 orang guru SMA/SMK oleh BPKAD Provinsi Papua (Subdit Belanja Gaji ASN) yang akan dibayarkan pada bulan ini juga.Hal tersebut sesuai hasil koordinasi dan konsultasi pihak Pemkab Nabire, kepada Kepala BPKAD Provinsi Papua.

Demikian informasi ini disampaikan terima kasih.

 

Kepala BPKAD Nabire

Slamet, SE.,M.Si

HAHAEEE...
Tra Bisa Reuni
 Selasa, 17 April 2018 4:40

Ada tete satu dia ada kasih nasehat dia pu cucu yang ada pamalas sekolah.

Tete : "Cucu... kamu itu harus sekolah tra boleh pamalas"

Cucu : "Memang kenapa tete kalo sa malas sekolah ?"

Tete : "Adooooohhh cucu ……. sekolah itu sangat penting !  Kalo ko tram au sekolah, besok kalau su besar kamu mau reuni deng siapa ?"

Info Loker