Home Papua Barat DAP Harus Segera Dorong Terbitnya Perdasus Hak Adat OAP

DAP Harus Segera Dorong Terbitnya Perdasus Hak Adat OAP

Suroso  Rabu, 21 Maret 2018 10:17
DAP Harus Segera Dorong Terbitnya Perdasus Hak Adat OAP
Manokwari,- Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 35/PUU-X/2012, maka Dewan Adat Papua (DAP) saat ini memiliki peluang besar untuk segera mendorong terbit atau lahirnya pertauran khusus (perdasus) tentang adat orang asli Papua (OAP). Dewan adat bersama masyarakat adat dan masyarakat hukum adat Orang Asli Papua (OAP) berdasarkan amanat pasal 1 huruf p dan huruf r Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 dapat segera mendorong dan mendesak pemerintah Indonesia melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Provinsi Papua Barat untuk melahirkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Papua. Demikian dikatakan Yan Christian Warinussy selaku Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari  dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi , Selasa (20/3). Lebih lanjut dijelaskannya, putusan MK nomor 35 tahun 2012 yang diucapkan dalam sidang MK tanggal 16 Mei 2013 tersebut "mencabut hak negara" atas sebutan "hutan negara" dalam kawasan hutan adat di seluruh Indonesia. Hal ini terkait dengan uji materil (judicial review) yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu-Provinsi Riau dan Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu, Provinsi Banten terhadap Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan Undang Undang Dasar 1945. "Dikabulkannya permohonan uji materil ketiga kelembagaan adat tersebut melalui putusan MK tersebut hendaknya menjadi dasar bagi masyarakat adat dan masyarakat hukum adat di Tanah Papua untuk dapat melakukan langkah hukum menyangkut status tanah-tanah adat di bumi cenderawasih yang mayoritas masih merupakan tanah-tanah adat," ujar Wainarussy. Dikatakannya lagi,  hal ini bisa dilakukan demi memperoleh legaliasasi status (legal standing) dari Dewan Adat Papua (DAP) sesuai amanat pasal 1 huruf p dan huruf r UU No.21 Tahun 2001 tentang Otsus tersebut. "Perlindungan hak-hak masyarakat adat asli Papua tidak hanya terbatas dalam konteks hak adat atas hutan, tetapi juga hak adat atas tanah, air dan perairan, serta sungai maupun danau serta sumber daya alam," ujarnya. Dikatakannya lebih lanjut, hak adat OAP dalam memperoleh akses untuk menjalankan usaha-usaha ekonomi produktif serta hak berpartisipasi penuh dan luas dalam bidang politik, birokrasi pemerintahan. Juga hak untuk memperoleh akses kesempatan kerja, memperoleh pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi pada semua jenjang serta hak adat atas akses pelayanan kesehatan yang maksimal dan bermutu tinggi di seluruh tanah airnya, yaitu Tanah Papua dari Sorong sampai ujung Skouw dan Wutung dan Waropko. "Berkenaan dengan itu sebagai Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, saya mendorong DAP untuk mengambil peran pertama dan utama dalam memperjuangkan penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat Papua. Utamanya Orang Asli Papua (OAP) yang tercakup dalam masyarakat adat dan masyarakat hukum adat asli Papua berdasarkan amanat pasal 43 UU Otsus Papua tersebut," ujarnya. Bahkan sebagai Peraih penghargaan internasional HAM "John Humphrey Freedom Award" Tahun 2005 di Canada, Wainarussy mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberi dukungan politik dan perlindungan hukum yang kuat dan maksimal bagi DAP dalam upaya pemajuan, perlindungan dan penghormatan serta pemberdayaan hak-hak masyarakat adat Orang Asli Papua (OAP) di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. (Laporan : Fani )
Suroso  Minggu, 17 Februari 2019 20:34
Menanti Saat Seleksi CASN Yang Tak Pasti
RASANYA lama betul, menanti saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengumumkan dimulainya seleksi penerimaan Calon Aparat Sipil Negara (CA
Suroso  Selasa, 16 Oktober 2018 3:52
Orang Papua Harus Bangkit Dengan Potensi Tambangnya
Oleh : John Gobai ORANG Papua harus bangkit dengan tambangnya. Sesuai judul tersebut, diperlukan suatu upaya sistematis dari Pemerintah
Agenda Nabire
Kapolres Nabire Champion Series
 Minggu, 17 Februari 2019 21:3

Grasstrack & Motorcross Kapolres Nabire Champion Series

Akan diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 17 Maret 2019

Bertempat di Sirkuit Bumi Mulia SP C

Kelas yang diperlombakan : Bebek Standar pemula 110 cc s/d 125 cc, Bebek Modifikasi 110 cc 4Tak Non Kategori, Bebek Modifikasi 125 cc 4Tak Non Kategori,Sport & Trail 2Tak s/d 150 cc dan 4Tak s/d 200 cc, KLX s/d 200 cc, Bebek Modifikasi Mix 2Tak s/d 116 cc dan 4Tak s/d 125 cc, FFA Non SE, Special Engine, Exhibition Non Pembalap/Lokal Nabire, FFA + SE/Lokal Nabire, Bebek 4Tak 110 cc s/d 125 cc/Lokal Nabire.

Memperebutkan total hadiah 150 Juta Rupiah.

Hubungi : Irwanto 0852 5490 9827, Habibi 0811 4833 349

HAHAEEE...
Nilai Raport
 Senin, 18 Februari 2019 1:28

Tinus : "Bapa.... belikan sa sepeda kah untuk pigi sekolah ? Sa pu teman-teman semua su naik sepeda kalo pigi sekolah"

Bapa : "Gampang itu anak. Yang penting ko pu nilai raport ada angka 9 minimal tiga. Kalau bisa, bapa langsung belikan ko sepeda baru."

Setelah ambil raport, Tinus pulang deng semangat. Tinus langsung cari dia pu bapa di rumah.

Tinus : "Bapa ini sa pu raport ada angka 9 ada tiga. Jadi bapa pu janji untuk belikan sa sepeda itu yang sa tagih."

Deng mata kabur-kabur sedikit, Tinus pu bapa liat Tinus pu raport. Memang di raport ada angka 9 ada tiga. Pace dia langsung tepati janji belikan Tinus sepeda baru.

Tapi pace dia rasa ada yang kurang pas di hati. Pace penasaran deng Tinus pur raport. Pace ko ambil kacamata dan perhatikan baik-baik nilai-nilai yang ada di dalam Tinus pu raport. Pace dia kaget tra baik punya waktu liat keterangan di depan angkat 9 yang ada tiga itu ternyata angka 9 itu bukan nilai mata pelajaran. Tapi angka 9 itu masing-masing ijin tidak sekolah 9, ijin sakit 9, dan alpa 9. Pace dia pu hati soak sampe.....

 

Populer

Pemilu Tahun 2019, Pemilu yang Berat di Indonesia
Suroso  Kamis, 17 Januari 2019 22:16
KPU Lantik PPD Se Nabire, Dua Anggota Dicoret
Suroso  Kamis, 17 Januari 2019 22:21
Anggota Kodim Terlibat Narkoba, Langsung Pecat!
Suroso  Kamis, 17 Januari 2019 22:19
Merusak atau Menghilangkan APK Kena Sangsi Pidana
Suroso  Kamis, 17 Januari 2019 22:23
Kebijakan KPU Pusat Imbas ke Rakyat Kecil
Suroso  Rabu, 6 Februari 2019 20:11

Info Loker