Home Papua Barat DAP Harus Segera Dorong Terbitnya Perdasus Hak Adat OAP

DAP Harus Segera Dorong Terbitnya Perdasus Hak Adat OAP

Suroso  Rabu, 21 Maret 2018 10:17
DAP Harus Segera Dorong Terbitnya Perdasus Hak Adat OAP
Manokwari,- Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 35/PUU-X/2012, maka Dewan Adat Papua (DAP) saat ini memiliki peluang besar untuk segera mendorong terbit atau lahirnya pertauran khusus (perdasus) tentang adat orang asli Papua (OAP). Dewan adat bersama masyarakat adat dan masyarakat hukum adat Orang Asli Papua (OAP) berdasarkan amanat pasal 1 huruf p dan huruf r Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 dapat segera mendorong dan mendesak pemerintah Indonesia melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Provinsi Papua Barat untuk melahirkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) tentang Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Papua. Demikian dikatakan Yan Christian Warinussy selaku Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari  dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi , Selasa (20/3). Lebih lanjut dijelaskannya, putusan MK nomor 35 tahun 2012 yang diucapkan dalam sidang MK tanggal 16 Mei 2013 tersebut "mencabut hak negara" atas sebutan "hutan negara" dalam kawasan hutan adat di seluruh Indonesia. Hal ini terkait dengan uji materil (judicial review) yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu-Provinsi Riau dan Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu, Provinsi Banten terhadap Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan Undang Undang Dasar 1945. "Dikabulkannya permohonan uji materil ketiga kelembagaan adat tersebut melalui putusan MK tersebut hendaknya menjadi dasar bagi masyarakat adat dan masyarakat hukum adat di Tanah Papua untuk dapat melakukan langkah hukum menyangkut status tanah-tanah adat di bumi cenderawasih yang mayoritas masih merupakan tanah-tanah adat," ujar Wainarussy. Dikatakannya lagi,  hal ini bisa dilakukan demi memperoleh legaliasasi status (legal standing) dari Dewan Adat Papua (DAP) sesuai amanat pasal 1 huruf p dan huruf r UU No.21 Tahun 2001 tentang Otsus tersebut. "Perlindungan hak-hak masyarakat adat asli Papua tidak hanya terbatas dalam konteks hak adat atas hutan, tetapi juga hak adat atas tanah, air dan perairan, serta sungai maupun danau serta sumber daya alam," ujarnya. Dikatakannya lebih lanjut, hak adat OAP dalam memperoleh akses untuk menjalankan usaha-usaha ekonomi produktif serta hak berpartisipasi penuh dan luas dalam bidang politik, birokrasi pemerintahan. Juga hak untuk memperoleh akses kesempatan kerja, memperoleh pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi pada semua jenjang serta hak adat atas akses pelayanan kesehatan yang maksimal dan bermutu tinggi di seluruh tanah airnya, yaitu Tanah Papua dari Sorong sampai ujung Skouw dan Wutung dan Waropko. "Berkenaan dengan itu sebagai Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, saya mendorong DAP untuk mengambil peran pertama dan utama dalam memperjuangkan penghormatan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat Papua. Utamanya Orang Asli Papua (OAP) yang tercakup dalam masyarakat adat dan masyarakat hukum adat asli Papua berdasarkan amanat pasal 43 UU Otsus Papua tersebut," ujarnya. Bahkan sebagai Peraih penghargaan internasional HAM "John Humphrey Freedom Award" Tahun 2005 di Canada, Wainarussy mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberi dukungan politik dan perlindungan hukum yang kuat dan maksimal bagi DAP dalam upaya pemajuan, perlindungan dan penghormatan serta pemberdayaan hak-hak masyarakat adat Orang Asli Papua (OAP) di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. (Laporan : Fani )
Polling
Apakah anda setuju jika diberlakukan pembayaran parkir di sejumlah titik keramaian di dalam Kota Nabire ?
Suroso  Rabu, 14 Oktober 2020 22:52
Selisih Waktu Sebulan Rapatkan Barisan Tak Ada Ruang Rahasia Lembaga KPU Nabire
Oleh: Donatus Degei      SEBUAH catatan ‘sangat amat penting’ perhatian serius penuh kesungguhan, merapatkan
Suroso  Selasa, 8 September 2020 9:28
WILLPOWER PERJUANGAN DALAM PENDIDIKAN, PERSEPSI PEMUDA RANTAU ASAL ASSOYELIPELE, WALESI, WAMENA
 Oleh : Dr. Sarmini, S.Pd.,MM.Pd Masih dalam memaknai kemerdekaan, pemuda, perjuangan dan pendidikan, adalah 3 kata yang sangat erat ko
Agenda Nabire
JADWAL MUSYAWARAH SENGKETA PILKADA NABIRE 2020
 Senin, 10 Agustus 2020 3:30

SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA NABIRE TAHUN 2020

 

Akan digelar sidang penyelesaian sengketa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 :

Tempat : Kantor Bawaslu Nabire, Jl. PDAM Nabire

Pukul  : 11.00 s/d Selesai, 14.00 s/d selesai

Agenda : Jawaban Termohon (KPU Nabire)

 

 

HAHAEEE...
Tanah milik KODIM dan POLRES
 Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Populer

Diduga Covid, Pasien Meninggal Dunia
Suroso  Kamis, 10 September 2020 11:22
KPU Nabire Bertemu Kubu Natalis Degei
Suroso  Senin, 14 September 2020 21:47
Pemda Wajib Umumkan Hasil CPNS 2018 dari Panselnas
Suroso  Rabu, 9 September 2020 21:14

Info Loker

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan