Home Pemda Intan Jaya Konsultasi Publik, Mekanisme Wajib Dalam Susun Ranwal RPJMD

Konsultasi Publik, Mekanisme Wajib Dalam Susun Ranwal RPJMD

Suroso  Rabu, 23 Mei 2018 20:50
Konsultasi Publik, Mekanisme Wajib Dalam Susun Ranwal RPJMD
NABIRE - Konsultasi publik sebagai salah satu mekanisme wajib yang harus dipenuhi dalam penyusunan rancangan awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017-2022. Konsultasi public merupakan media atau ruang terbuka bagi semua pemangku kepentingan untuk menelaah, menganisa, dan mengkaji dokumen ranwal RPJMD ini. Agar setiap aspek-aspeknya memperoleh masukan, saran penyempurnaan. Sehingga dokumen ini mampu mengakomodasi semua kebutuhan daerah masyarakat dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Demikian dikatakan Bupati Intan Jaya melalui Wakil Bupati Yann R. Kobogoyauw, S.Th, M.Div, saat membuka konsultasi public rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017-2022, Kamis (17/5), di gedung serbaguna Kodim 1705/PN. Dikatakan, semua hal yang disajikan oleh tim penyusun secara substansi akan disampaikan oleh tim dari PPKK Fisipol UGM yang telah berpengalaman dalam melahirkan dokumen-dokumen seperti ini. Akan tetapi diperlukan justifikasi dari pemangku kepentingan sebagai pihak pelaksana dan penerima manfaat. Oleh karena itu, Bupati Intan Jaya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada panitia pelaksana yang telah mampu menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten. Terutama dari Ditjend Bangda Kemendagri sebagai inisiator Permendagri 86 tahun 2017. Dengan harapan dapat memberikan masukan, sarana dan pandangannya serta inisiasinya. Sehingga dokumen ini layak dari aspek legalitas, aspek substansi dan sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku. “Harapan saya, dokumen RPJMD 2017-2022 mampu membuat kita semua berlari kencang untuk mengejar ketertinggalan dan mampu mengatasi semua hambatan yang ada guna meningkatkan IPM pada porsi yang ideal atau minimal berada pada level sedang pada angka komposit 60 yang saat ini masih berada pada angka komposit 44, 35 atau urutan 25 dari 29 kab/kota Provinsi Papua,” tuturnya. Bupati Intan Jaya juga meminta kepada seluruh pimpinan OPD agar benar-benar mencermati strategi dan arah kebijakan. Sehingga mampu diimplementasi dalam program/kegiatan prioritas sesuai dengan masing-masing urusan. Dirinya juga meminta tidak ada lagi pimpinan OPD memaksakan usulan program/kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan visi dan misi. “Stop dengan bahasa ini penting, ini prioritas akan tetapi harus sesuai dengan dokumen RPJMD. Tidak perlu banyak program/kegiatan namun yang diperlukan adalah program/kegiatan skala prioritas yang didukung data dan informasi yang valid serta memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya. Lanjutnya, setiap program/kegiatan prioritas yang dituangkan dalam RPJMD wajib memiliki indikator kinerja yang pasti dan terukur sehingga terjadi korelasi antara input, output dan outcome. Instruksi dari presiden bahwa pengalokasian  anggaran tidak lagi berdasarkan fungsi (money follow function), tetapi harus berbasis program (money follow programme). Ada fungsi belum tentu teralokasi anggaran kalau tidak memiliki program prioritas. Oleh karena itu setiap OPD harus mampu menterjemahkan visi/misi kepala daerah kedalam fungsinya secara baik yang didukung dengan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Program/kegiatan harus berdasrkan kebutuhan masyarakat bukan berdasarkan kepentingan pimpinan OPD. “Saya minta kepada kepala Bappeda untuk segera menerapkan e-planning dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan sehingga program/kegiatan yang tertuang dalam RPJMD tidak diutak-atik oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Setelah Ranwal ini disempurnakan agar dibuat edaran bupati kepada OPD untuk segera menyiapkan rancangan awal Renstra berdasarkan dokumen ini agar dapat dilakukan sinkronisasi antara Ranwal Renstra dengan Ranwal RPJMD, Renstra OPD provinsi dan renstra k/l serta telaah terhadap RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis,” paparnya. Kepada pimpinan dan anggota legislatif sebagai mitra kerja pemerintah daerah, bupati sangat harapkan kerjasama yang baik. Agar dokumen ini dapat segera ditetapkan menjadi Perda. Oleh karena itu dirinya mengajak, mari kita duduk bersama untuk membahas dan memecahkan semua persoalan daerah secara arif dan bijaksana. Sehingga berbagai masalah dan hambatan yang kita hadapi dapat terpecahkan tanpa menimbulkan konflik kepentingan. Kita sudahi semua konflik kepentingan yang selama ini terjadi, mari kita bergandengan tangan, melangkah bersama dan membangun daerah. Kita bangun Intan Jaya dengan Firman Tuhan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah saatnya kita pecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat Intan Jaya secara keseluruhan terbebas dari sekat ras, suku, agama dan antar golongan melalui prinsip-prinsip persaudaraan, kebersamaan, sebangsa dan setanah air. “Kepada utusan dari Ditjend Bangda Kemendagri, saya selaku pimpinan daerah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bahwa kegiatan yang sangat strategis ini terpaksa harus dilaksanakan diluar wilayah administratif Kabupaten Intan Jaya dikarenakan kondisi infrastruktur pemerintahan di ibukota Sugapa 90% telah hancur akibat konflik Pilkada 2017 yang lalu. Saat ini Forkopimda bersama-sama dengan stake holder telah membangun komunikasi yang intensif menuju rekonsiliasi dan perdamaian yang permanen sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan kembali normal seperti sediakala. Untuk membangun kembali sarana dan prasarana pemerintahan yang hancur kami sangat mengharapkan perhatian pemerintah pusat kiranya dapat membantu kami dari aspek pendanaan karena apabila kami sendiri yang mendanai tentu kemampuan kami sangat terbatas,? paparnya. (ros)
Suroso  Minggu, 17 Februari 2019 20:34
Menanti Saat Seleksi CASN Yang Tak Pasti
RASANYA lama betul, menanti saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengumumkan dimulainya seleksi penerimaan Calon Aparat Sipil Negara (CA
Suroso  Selasa, 16 Oktober 2018 3:52
Orang Papua Harus Bangkit Dengan Potensi Tambangnya
Oleh : John Gobai ORANG Papua harus bangkit dengan tambangnya. Sesuai judul tersebut, diperlukan suatu upaya sistematis dari Pemerintah
Agenda Nabire
Kapolres Nabire Champion Series
 Minggu, 17 Februari 2019 21:3

Grasstrack & Motorcross Kapolres Nabire Champion Series

Akan diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 17 Maret 2019

Bertempat di Sirkuit Bumi Mulia SP C

Kelas yang diperlombakan : Bebek Standar pemula 110 cc s/d 125 cc, Bebek Modifikasi 110 cc 4Tak Non Kategori, Bebek Modifikasi 125 cc 4Tak Non Kategori,Sport & Trail 2Tak s/d 150 cc dan 4Tak s/d 200 cc, KLX s/d 200 cc, Bebek Modifikasi Mix 2Tak s/d 116 cc dan 4Tak s/d 125 cc, FFA Non SE, Special Engine, Exhibition Non Pembalap/Lokal Nabire, FFA + SE/Lokal Nabire, Bebek 4Tak 110 cc s/d 125 cc/Lokal Nabire.

Memperebutkan total hadiah 150 Juta Rupiah.

Hubungi : Irwanto 0852 5490 9827, Habibi 0811 4833 349

HAHAEEE...
Nilai Raport
 Senin, 18 Februari 2019 1:28

Tinus : "Bapa.... belikan sa sepeda kah untuk pigi sekolah ? Sa pu teman-teman semua su naik sepeda kalo pigi sekolah"

Bapa : "Gampang itu anak. Yang penting ko pu nilai raport ada angka 9 minimal tiga. Kalau bisa, bapa langsung belikan ko sepeda baru."

Setelah ambil raport, Tinus pulang deng semangat. Tinus langsung cari dia pu bapa di rumah.

Tinus : "Bapa ini sa pu raport ada angka 9 ada tiga. Jadi bapa pu janji untuk belikan sa sepeda itu yang sa tagih."

Deng mata kabur-kabur sedikit, Tinus pu bapa liat Tinus pu raport. Memang di raport ada angka 9 ada tiga. Pace dia langsung tepati janji belikan Tinus sepeda baru.

Tapi pace dia rasa ada yang kurang pas di hati. Pace penasaran deng Tinus pur raport. Pace ko ambil kacamata dan perhatikan baik-baik nilai-nilai yang ada di dalam Tinus pu raport. Pace dia kaget tra baik punya waktu liat keterangan di depan angkat 9 yang ada tiga itu ternyata angka 9 itu bukan nilai mata pelajaran. Tapi angka 9 itu masing-masing ijin tidak sekolah 9, ijin sakit 9, dan alpa 9. Pace dia pu hati soak sampe.....

 

Populer

Pemilu Tahun 2019, Pemilu yang Berat di Indonesia
Suroso  Kamis, 17 Januari 2019 22:16
KPU Lantik PPD Se Nabire, Dua Anggota Dicoret
Suroso  Kamis, 17 Januari 2019 22:21
Anggota Kodim Terlibat Narkoba, Langsung Pecat!
Suroso  Kamis, 17 Januari 2019 22:19
Merusak atau Menghilangkan APK Kena Sangsi Pidana
Suroso  Kamis, 17 Januari 2019 22:23
Kebijakan KPU Pusat Imbas ke Rakyat Kecil
Suroso  Rabu, 6 Februari 2019 20:11

Info Loker