Home Pemda Intan Jaya Kepala BP4D Intan Jaya Minta Pimpinan OPD Berikan Data

Kepala BP4D Intan Jaya Minta Pimpinan OPD Berikan Data

Suroso  Minggu, 12 Agustus 2018 13:4
Kepala BP4D Intan Jaya Minta Pimpinan OPD Berikan Data
 NABIRE – Saat rapat koordinasi (Rakor) tindak lanjut atas hasil konsultasi RPJMD Kabupaten Intan Jaya tahun 2017-2022, beberapa hari lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Intan Jaya, Asir Mirip, S.Pd, M.Si, meminta sumbangan pikiran para pimpinan OPD untuk dapat memberikan data dan informasi yang dimiliki sebagai bahan penyempurnaan dokumen. Agar pada saat evaluasi di tingkat provinsi nantinya, tidak mentah atau ditolak karena penyajian data sangat lemah. Disamping itu, tanpa data dan informasi yang valid, sulit bagi kita semua untuk menetapkan program prioritas kalau indikatornya tidak dapat diukur. “Kesempurnaan dokumen ini menjadi penting karena dokumen ini akan digunakan dalam penyelengaraan e-planning,” ujarnya.  Lebih lanjut dikatakan, bagi OPD yang tidak dapat memberikan data kondisi awal, maka sulit untuk menetapkan capaian 2017-2022. Hal ini akan memberikan pengaruh kepada pengalokasian anggaran pada e-planning. Karena kedepan tidak ada ruang untuk mengajukan program dan kegiatan ditengah jalan seperti selama ini terjadi. Lebih jauh dikatakan Asir Mirip, RPJMD merupakan dokumen paling strategis setelah dokumen RTRW. Karena dasar hukum untuk melaksanakan pembangunan sebagai perwujudan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menangah dan tahunan. Kata dia, setiap pergantian pimpinan daerah yang dilakukan melalui Pilkada, maka wajib hukumnya untuk disusun dokumen perencanaan 5 tahunan yang disebut RPJMD. Dokumen ini berisikan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Terpilih sebagai pedoman untuk mewujudkan janji-janji politik saat kampanye maupun dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional, provinsi dan kabupaten. Demikian pula halnya dengan Kabupaten Intan Jaya yang telah melaksanakan Pilkada tahun 2017 lalu dan telah dilantiknya Bupati/Wakil Bupati terpilih. Setelah 6 bulan dilantik, RPJMD harus sudah diperdakan. Namun karena situasi dan kondisi daerah yang kurang stabil pasca Pilkada, menyebabkan dokumen RPJMD mengalami keterlambatan penetapan dan baru berproses sampai dengan konsultasi rancangan awal (Ranwal). “Proses penyusunan Ranwal RPJMD telah dilakukan pada tahun anggaran 2017 dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 54 tahun 2010. Tetapi pada bulan September 2017 diterbitkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 yang disosialisasikan pada bulan November 2017 dan diminta kepada daerah yang sedang menyusun dokumen RPJMD untuk menyesuaikan dengan Permendagri yang baru. Oleh sebab itu dokumen Ranwal yang sudah selesai akhirnya dibongkar untuk menyesuaikan dengan Permendagri yang baru,” paparnya. Dijelaskan, perubahan proses penyusunan dan tahapan penetapan dokumen RPJMD dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 sangat berbeda dengan Permendagri nomor 54 tahun 2010. Pada Permendagri yang lama tidak diperlukan adanya nota kesepakatan dengan DPRD, tetapi cukup dengan persetujuan bersama, tidak diperlukan adanya konsultasi cukup dengan evaluasi, rancangan RPJMD telah dapat ditetapkan menjadi Perda. Namun dengan Permendagri yang baru tahapan menjadi lebih panjang. Diperlukan nota kesepakatan Ranwal dengan DPRD, diperlukan konsultasi dengan provinsi sebagaimana pasal 52 Permendagri nomor 86 tahun 2017. “Setelah melalui proses konsultasi, masih ada 5 tahap yang harus dilalui yaitu Musrenbang RPJMD, review APIP, persetujuan bersama DPRD, evaluasi oleh Gubernur Papua dan penetapan,” tuturnya. Untuk dapat melaksanakan Musrenbang RPJMD, lanjut dia, diperlukan adanya perbaikan dan penyempurnaan atas dokumen Ranwal RPJMD sesuai dengan hasil konsultasi dengan pihak Provinsi Papua. Karena dokumen RPJMD menjadi pedoman bagi OPD untuk menyusun dokumen Renstra, dalam perbaikan dan penyempurnaan dokumen perlu melibatkan seluruh OPD sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Untuk bersama-sama melihat secara lebih cermat terkait dengan kondisi awal capaian kinerja 2013-2017 masing-masing OPD. Serta kondisi awal kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Karena hampir seluruh kondisi awal tanpa data. (ros)
Suroso  Minggu, 17 Februari 2019 20:34
Menanti Saat Seleksi CASN Yang Tak Pasti
RASANYA lama betul, menanti saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengumumkan dimulainya seleksi penerimaan Calon Aparat Sipil Negara (CA
Suroso  Selasa, 16 Oktober 2018 3:52
Orang Papua Harus Bangkit Dengan Potensi Tambangnya
Oleh : John Gobai ORANG Papua harus bangkit dengan tambangnya. Sesuai judul tersebut, diperlukan suatu upaya sistematis dari Pemerintah
Agenda Nabire
Kapolres Nabire Champion Series
 Minggu, 17 Februari 2019 21:3

Grasstrack & Motorcross Kapolres Nabire Champion Series

Akan diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 17 Maret 2019

Bertempat di Sirkuit Bumi Mulia SP C

Kelas yang diperlombakan : Bebek Standar pemula 110 cc s/d 125 cc, Bebek Modifikasi 110 cc 4Tak Non Kategori, Bebek Modifikasi 125 cc 4Tak Non Kategori,Sport & Trail 2Tak s/d 150 cc dan 4Tak s/d 200 cc, KLX s/d 200 cc, Bebek Modifikasi Mix 2Tak s/d 116 cc dan 4Tak s/d 125 cc, FFA Non SE, Special Engine, Exhibition Non Pembalap/Lokal Nabire, FFA + SE/Lokal Nabire, Bebek 4Tak 110 cc s/d 125 cc/Lokal Nabire.

Memperebutkan total hadiah 150 Juta Rupiah.

Hubungi : Irwanto 0852 5490 9827, Habibi 0811 4833 349

HAHAEEE...
Nilai Raport
 Senin, 18 Februari 2019 1:28

Tinus : "Bapa.... belikan sa sepeda kah untuk pigi sekolah ? Sa pu teman-teman semua su naik sepeda kalo pigi sekolah"

Bapa : "Gampang itu anak. Yang penting ko pu nilai raport ada angka 9 minimal tiga. Kalau bisa, bapa langsung belikan ko sepeda baru."

Setelah ambil raport, Tinus pulang deng semangat. Tinus langsung cari dia pu bapa di rumah.

Tinus : "Bapa ini sa pu raport ada angka 9 ada tiga. Jadi bapa pu janji untuk belikan sa sepeda itu yang sa tagih."

Deng mata kabur-kabur sedikit, Tinus pu bapa liat Tinus pu raport. Memang di raport ada angka 9 ada tiga. Pace dia langsung tepati janji belikan Tinus sepeda baru.

Tapi pace dia rasa ada yang kurang pas di hati. Pace penasaran deng Tinus pur raport. Pace ko ambil kacamata dan perhatikan baik-baik nilai-nilai yang ada di dalam Tinus pu raport. Pace dia kaget tra baik punya waktu liat keterangan di depan angkat 9 yang ada tiga itu ternyata angka 9 itu bukan nilai mata pelajaran. Tapi angka 9 itu masing-masing ijin tidak sekolah 9, ijin sakit 9, dan alpa 9. Pace dia pu hati soak sampe.....

 

Populer

Pemilu Tahun 2019, Pemilu yang Berat di Indonesia
Suroso  Kamis, 17 Januari 2019 22:16
KPU Lantik PPD Se Nabire, Dua Anggota Dicoret
Suroso  Kamis, 17 Januari 2019 22:21
Anggota Kodim Terlibat Narkoba, Langsung Pecat!
Suroso  Kamis, 17 Januari 2019 22:19
Merusak atau Menghilangkan APK Kena Sangsi Pidana
Suroso  Kamis, 17 Januari 2019 22:23
Kebijakan KPU Pusat Imbas ke Rakyat Kecil
Suroso  Rabu, 6 Februari 2019 20:11

Info Loker