Home Papua Tengah 8 Parpol Diakomodir, KPU dan Bawaslu Paniai Diapresiasi

8 Parpol Diakomodir, KPU dan Bawaslu Paniai Diapresiasi

Suroso  Rabu, 29 Agustus 2018 20:43
8 Parpol Diakomodir, KPU dan Bawaslu Paniai Diapresiasi
NABIRE - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Paniai patut diapresiasi karena telah berhasil menangani sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh 8 partai politik (parpol) lantaran terlambat mendaftar hingga batas waktu yakni 17 Juli 2018 sebagai hari terakhir pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018.Apreasi yang tinggi tersebut disampaikan Abet Kobepa, Ketua Partai Golkar DPD II Kabupaten Paniai, mengingat partainya kembali diakomodir setelah Bawaslu Paniai menggelar sidang mediasi antara 8 parpol sebagai pemohon dan KPU Paniai sebagai termohon.Sengketa tersebut sukses dimediasi Bawaslu Paniai dalam sidang yang dipimpin ketuanya Martinus Pigai bersama dua komisioner Aser Kadepa dan Yafet Nawipa, Selasa (21/8/2018) lalu. Adapun parpol dimaksud, Partai Golkar, Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).“Patut diapresiasi karena sidang musyawarah yang difasilitasi oleh Bawaslu Paniai berhasil, membuahkan kesepakatan, sehingga tidak lanjutkan ke proses adjudifikasi. Bawaslu fasilitasi sidang dan KPU sudah cukup memahami persoalan, sehingga terima atau kabulkan permohonan kami dan sudah akomodir kembali,” tuturnya di Nabire, Selasa (28/8/2018) kemarin.Dikemukakan, dua kondisi permasalahan yang hadapi seperti dibeberkan dalam materi permohonan, KPU memahami dengan baik. “Memang perlu kami apresiasi kepada Bawaslu yang telah memediasi kami, dan KPU yang cukup memahami kondisi riil yang kami hadapi. Sehingga 8 parpol telah diakomodir. Kami patut apresiasi kepada kedua lembaga itu,” ujar Kobepa.Untuk itu, ia atas nama pengurus parpol lain yang mempercayakan untuk ajukan permohonan gugatan ke Bawaslu, patut mensyukuri putusan ini agar selanjutnya bersiap diri di lapangan. “Teman-teman parpol lain mempercayakan saya untuk membawa persoalan kami dalam proses penyelesaian sesuai mekanisme,” katanya.Hal lain yang diapresiasi Kobepa, Bawaslu Paniai baru dilantik beberapa hari langsung menangani kasus pertama, dan hasilnya menurut dia, sungguh luar biasa. “Bawaslu baru dilantik di Jakarta, pulang dan sukses tangani masalah kami. Dengan begitu singkat waktunya, tetapi sudah mampu selesaikan karena cukup memahami kondisi daerah dan mengerti aturan hingga ada jalur penyelesaian sesuai keinginan kita semua untuk selanjutnya bertarung dalam Pileg 2019,” tuturnya.Kobepa juga telah memastikan seluruh berkas persyaratan calon lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Saya sudah pastikan berkas persyaratan calon dari kami seluruhnya sudah lengkap 100%. Selanjutnya kita ikuti tahapan, dan siap bertarung di lapangan,” ujarnya.Mekanisme MediasiDibeberkan dalam materi gugatan di sidang mediasi, 8 parpol terlambat mendaftarkan Bacaleg karena dua alasan pokok, yakni terjadi musibah (jalan putus di KM 132) hingga tidak kendaraan dari Paniai maupun Nabire tidak dapat lewat yang mana saa itu Theodorus Kossay bersama komisioner dan stafnya pun bermalam di lokasi longsoran.Alasan kedua, beberapa kendala di daerah yakni suhu politik di Paniai saat itu tinggi akibat Pilkada, dan hal berikut adalah minimnya fasilitas pendukung antara lain lampu dan jaringan internet tidak memadai untuk diakses data pencalonan ke website silon KPU RI.Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, Martinus Pigai menjelaskan, sidang mediasi secara terbuka dilakukan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh 8 parpol. Berita Acara Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) tertanggal 11 Agustus 2018 dijadikan objek sengketa oleh pelapor. Sidang mediasi digelar dengan mempertimbangkan aturan yaitu syarat formil dan materiil dari pelapor yang diregister.“Pada hari Selasa (21/8/2018) Bawaslu Paniai telah berhasil menyelesaikan sengketa proses Pemilu dari 8 partai politik melalui sidang mediasi secara terbuka, dengan dua obyek sengketa yaitu terlambat daftar dan yang kedua daftar Parpol ganda,” jelas Pigai.Pimpinan parpol dalam sidang tersebut diberi waktu untuk menjelaskan alasan terlambat mendaftar hingga tidak masuk dalam DCS yang diumumkan KPU tanggal 11 Agustus 2018.Abet Kobepa dari Golkar Paniai menyatakan sidang mediasi oleh Bawaslu sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelesaian sengketa Pemilu. Untuk itu, ia berterimakasih karena kader-kader terbaiknya masuk dalam DCS hingga Daftar Calon Tetap (DCT) dan siap bersaing merebut kursi legislatif.Mewakili pengurus parpol lain, Kobepa dalam sidang itu menjelaskan letak persoalan mengapa terlambat mendaftar di KPU Paniai. Menurutnya, dokumen tertulis Bacaleg tidak segera diserahkan karena beberapa alasan mendasar.Pertama, kata Kobepa, macetnya pelayanan publik di Kabupaten Paniai akibat situasi jelang dan selama Pilkada serentak 2018. Karena itu pihaknya memilih ke Nabire untuk mengerjakan semua syarat dan dokumen terkait. Apalagi minimnya fasilitas internet di Paniai sangat berpengaruh dalam kerja pimpinan bersama kader dan Bacaleg.Persoalan kedua, pihaknya mengalami langsung bencana tanah longsor di kilometer 132 jalan Trans Papua ruas Nabire-Paniai yang ketika itu bermalam di sana. Hal mana dialami pula ketua KPU Papua bersama komisioner dan stafnya sepulang dari Paniai.Lantaran waktu mendaftar sudah lewat, pengurus parpol disarankan oleh KPU untuk minta rekomendasi dari Panwaslu agar selanjutnya lampirkan bersama dokumen syarat calon. Sudah urus dan diserahkan, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, kata Kobepa, diminta tetap mengikuti mekanisme yakni sengketakan ke Bawaslu Papua.Pigai menegaskan, kehadiran Bawaslu Kabupaten/Kota tidak sebatas mengawasi seluruh tahapan Pemilu di tingkat daerah saja, tetapi juga berwenang menyelesaikan setiap sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh peserta Pemilu, calon peserta Pemilu dan atau pasasangan calon peserta Pemilu.Sukses mediasi Parpol dan KPU, Bawaslu Paniai menurut dia, telah menjalankan tugas pertama yang diharapkan akan menjadi langkah awal dalam mengawal tahapan-tahapan proses Pemilu 2019.Hasil dari mediasi, KPU menyatakan menerima 8 Parpol yang awalnya dinyatakan tidak dapat ikut sebagai peserta pada Pileg 2019. Hal itu diungkapkan Theodorus Kossay, pelaksana tugas ketua KPU Kabupaten Paniai, dalam sidang mediasi yang juga dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Metusalak Infandi bersama anggotanya dan dua komisioner KPU Provinsi Papua, serta pimpinan parpol didampingi kader dan para bakal caleg.Kossay sebelum menyampaikan keputusan, mengakui kondisi yang dialami para pimpinan Parpol di Kabupaten Paniai. Apalagi ketika itu ia sendiri melihat dan mengalami langsung adanya faktor penghambat yakni putusnya akses jalan darat Nabire-Paniai akibat terjadi longsor selama beberapa hari.Karena terlambat mendaftar di KPU Paniai, Kossay sudah menyampaikan arahan untuk sengketakan ke Bawaslu. Itu mekanismenya sesuai peraturan KPU, yakni melapor dan mendaftar sengketa untuk diproses lebih lanjut.Setelah dinyatakan diterima, Bacaleg dari 8 parpol diminta segera selama tiga hari melengkapi beberapa dokumen syarat yang masih kurang. “Supaya masuk DCS dari delapan partai itu harus segera lengkapi syarat, yang paling banyak adalah belum legalisir ijazah,” kata Kossay.Sesuai jadwal, DCT Bacaleg setelah melalui verifikasi yang ketat, KPU akan umumkan pada tanggl 14-20 September 2018. Tahapan ini setelah selama enam hari (4-10/9/2018) bisa ganti Bacaleg yang tercantum dalam DCS dianggap bermasalah.Berdasarkan hasil rapat pleno penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Paniai pada Pileg 2019 yang diadakan di aula kantor KPU Papua, Minggu (12/8/2018), diumumkan bahwa 8 parpol di Kabupaten Paniai tidak dapat mengikuti Pileg 2018 karena Bacaleg-nya belum mendaftar hingga batas waktu yang ditentukan. KPU selanjutnya mempersilahkan untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi Papua, tiga hari sejak pleno.Untuk diketahui bahwa pada Pemilu 2019, KPU Paniai menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) di 23 distrik sebanyak 102.965 pemilih yang tersebar di 417 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan rincian 54.670 pemilih laki-laki dan 48.295 pemilih perempuan. Hal ini berdasarkan hasil pleno terbuka yang diadakan di tempat berbeda usai sidang mediasi Bawaslu Paniai, Selasa (21/8/2018) malam. (ist)
Suroso  Selasa, 1 Mei 2018 9:42
MEMBENTUK GENERASI BANGSA YANG BERCORAK PAPUA
Oleh Ernest Pugiye Anak-anak asli Papua (selanjutnya akan disebut anak-anak Papua) sebagai generasi penerus bangsa masih nampak kehilanga
Suroso  Rabu, 22 Agustus 2018 21:42
Generasi Milenial Papua dan Hoax
Satu tahun lalu, tepatnya Minggu, 13 Agustus 2017, artikel saya berjudul “Masyarakat Harus Cerdas Memilih Informasi yang Benar”
Agenda Nabire
KEJUARAAN BULUTANGKIS PIALA KEMERDEKAAN
 Senin, 20 Agustus 2018 23:20

PBSI Kabupaten Nabire akan menggelar Kejuaraan Bulutangkis Piala Kemerdekaan tingkat Kabupaten Nabire.

Kejuaraan yang akan mempertandingkan KELAS YUNIOR dan KELAS SENIOR akan digelar mulai tanggal 25 Agustus 2018.

KELAS YUNIOR :

1. Kelompok Beregu SD kelas 1 s/d kelas 3 (2 tunggal putra dan 1 tunggal putri)

2. Kelompok Beregu SD kelas 4 s/d kelas 6 (2 tunggal putra dan 1 tunggal putri)

3. Kelompok Beregu SMP kelas 7 s/d kelas 9 (2 tunggal putra dan 1 tunggal putri)

KELAS SENIOR :

1. Ganda Putra Kategori A

2. Ganda Putra Kategori B

3. Ganda Putra Kategori C

HAHAEEE...
Tra Bisa Reuni
 Selasa, 17 April 2018 4:40

Ada tete satu dia ada kasih nasehat dia pu cucu yang ada pamalas sekolah.

Tete : "Cucu... kamu itu harus sekolah tra boleh pamalas"

Cucu : "Memang kenapa tete kalo sa malas sekolah ?"

Tete : "Adooooohhh cucu ……. sekolah itu sangat penting !  Kalo ko tram au sekolah, besok kalau su besar kamu mau reuni deng siapa ?"

Info Loker