Home Nabire Massa Demo Soal Kayu Nabire

Massa Demo Soal Kayu Nabire

Suroso  Kamis, 30 Agustus 2018 19:33
Massa Demo Soal Kayu Nabire
NABIRE – Komunitas masyarakat adat pemilik hak ulayat, buruh angkutan kayu, karyawan parbik kayu, dan operator sensor kayu Kabupaten Nabire, Rabu (29/8), menggelar aksi demo damai di Kantor Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Nabire. Aksi yang melibatkan sekitar seratusan massa ini dikoorinir oleh ketua, Hengky Kegou dan sekretaris, Odhi Diken. Setelah tiba dengan menggunakan sejumlah angkutan truck, massa langsung masuk ke halaman Kantor Cabang Dinas Kehutanan Nabire. Pantauan media ini di lokasi aksi, massa membentangkan spanduk dan sejumlah pamphlet. Terlihat Plt. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Nabire, Edward Wambrau, S.Sos, di kantornya menyambut massa. Puluhan aparat keamanan dari Polres Nabire juga terlihat berada di lokasi untuk mengamankan jalannya aksi.Setelah massa berkumpul di halaman Kantor Cabang Dinas Kehutanan Nabire, acara dilanjutkan dengan orasi tunggal dari koordinator aksi, Hengky Kegou. Dalam orasinya, Hengky menyampaikan sejumlah point terkait dengan persoalan kayu di Kabupaten Nabire ini. Karena imbas dari persoalan ini dirasakan oleh para buruh angkutan kayu, karyawan parbik kayu, dan operator sensor kayu Kabupaten Nabire yang mempunyai keluarga yang harus dikasih makan.Pada kesempatan itu, Hengky juga mempertanyakan adanya setoran atau pembayaran di pos kehutanan. Dirinya mempertanyakan kemana uang hasil setoran yang dikumpulkan oleh petugas yang ada di pos kehutanan. Bahkan pihaknya mengaspirasikan agar pos-pos kehutanan itu dibubarkan saja.Setelah orasi, dilanjutkan dengan penandatanganan pernyataan sikap olek ketua dan sekretaris aksi. Pernyataan sikap tertulis selanjutnya diserahkan kepada Plt. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Nabire, Edward Wambrau, S.Sos.Dalam surat pernyataan sikap itu disebutkan, sehubungan dengan kebijakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua yang menahan sejumlah kontainer kayu yang dianggap illegal, sehingga berujung pada penahanan kontainer kayu tersebut, karena dengan alasan semua dokumen perusahaan dianggap palsu/illegal, dianggap penyelundupan kayu, dan belum membayar kewajiban perusahaan, sehingga merugikan penerimaan pemerintah Rp. 12,5 milyar.Terkait dengan hal tersebut, pihaknya menyampaikan sejumlah hal. Pertamma, semua dokumen administrasi persyaratan dan perijinan yang dimiliki oleh semua perusahaan lengkap dan sah berdasarkan pemeriksaan tim audit yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 7-8 Agustus 2018.Kedua, kalau memang ternyata ditemukan kelengkapan dokumen yang tidak sah atau tidak lengkap, harusnya dilakukan kebijakan pemberhentian sementara, kemudian diberikan pembinaan bukan justeru membinasakan.Ketiga, penangkapan kayu di kapal dilakukan setelah melalui pemeriksaan dari beberapa instansi seperti bea cukai, KP3 udara, Cabang Dinas Kehutanan Nabire, sehingga menurutnya, telah berjalan sesuai mekanisme dan prosedur pengangkutan serta sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.Keempat, jika ditahan karena olahan kayu tersebut tidak mendapat suplay bahan baku dari pemegang ijih HPH, ini terjadi akibat dua alasan mendasar. Pertama, karena telah dilakukan pencabutan ketentuan Permenhut Nomor 21 tahun 2015 yang mengatur tentang Hutan Hak, yang pernah berjalan pada tahun 2015. Kemudian diberlakukan Permenhut Nomor 84 tahun 2016. Kedua, pihaknya telah menyampaikan permohonan berkali-kali kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua agar adanya fasilitasi kerjasama dengan PT. Djati Dharma Indah selaku pemegang ijin HPH di Nabire dalam hal mensuplay bahan baku kepada pemegang ijin indistri. Namun sampai saat ini masih saja belum mendapatkan balasan.Kelima, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua, dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan agar benar-benar menterjemahkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan serta menterjemahkan dengan benar visi dan misi dari program kegiatan Gubernur Papua yang memprioritaskan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan melindungi dan keberpihakan kepada masyarakat.Berdasarkan hal-hal tersebut, pihaknya menyatakan, pertama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua serta pejabat terkait dapat "ditangguhkan penahanan" terhadap sejumlah kontainer kayu baik yang ada di Jayapura maupun yang di Nabire.Kedua, untuk menghindari kasus serupa terjadi dikemudian hari, pihaknya berharap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua agar memfasilitasi adanya kerjasama dalam hal mensuplay bahan baku kayu untuk kebutuhan lokal sebesar 5% dari total hasil produksi tahunan dari pemegang ijin HPH kepada pemegang ijin industri berdasarkan Permenhut Nomor 7 tahun 2009.Ketiga, jika dalam jangka waktu 3 X 24 jam kerja tidak ada jawaban yang memenuhi keinginannya, pada hari berikutnya akan datang dengan massa yang belih banyak lagi. Dengan membawa dan memasang tenda di halaman kantor Cabang Dinas Kehutanan Nabire. Serta semua kayu olahan masyarakat akan didroping di halaman Kantor Cabang Dinas Kehutanan nabire, great langsung jual. (ros)
Suroso  Minggu, 17 Februari 2019 20:34
Menanti Saat Seleksi CASN Yang Tak Pasti
RASANYA lama betul, menanti saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengumumkan dimulainya seleksi penerimaan Calon Aparat Sipil Negara (CA
Suroso  Selasa, 16 Oktober 2018 3:52
Orang Papua Harus Bangkit Dengan Potensi Tambangnya
Oleh : John Gobai ORANG Papua harus bangkit dengan tambangnya. Sesuai judul tersebut, diperlukan suatu upaya sistematis dari Pemerintah
Agenda Nabire
Kapolres Nabire Champion Series
 Minggu, 17 Februari 2019 21:3

Grasstrack & Motorcross Kapolres Nabire Champion Series

Akan diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 17 Maret 2019

Bertempat di Sirkuit Bumi Mulia SP C

Kelas yang diperlombakan : Bebek Standar pemula 110 cc s/d 125 cc, Bebek Modifikasi 110 cc 4Tak Non Kategori, Bebek Modifikasi 125 cc 4Tak Non Kategori,Sport & Trail 2Tak s/d 150 cc dan 4Tak s/d 200 cc, KLX s/d 200 cc, Bebek Modifikasi Mix 2Tak s/d 116 cc dan 4Tak s/d 125 cc, FFA Non SE, Special Engine, Exhibition Non Pembalap/Lokal Nabire, FFA + SE/Lokal Nabire, Bebek 4Tak 110 cc s/d 125 cc/Lokal Nabire.

Memperebutkan total hadiah 150 Juta Rupiah.

Hubungi : Irwanto 0852 5490 9827, Habibi 0811 4833 349

HAHAEEE...
Nilai Raport
 Senin, 18 Februari 2019 1:28

Tinus : "Bapa.... belikan sa sepeda kah untuk pigi sekolah ? Sa pu teman-teman semua su naik sepeda kalo pigi sekolah"

Bapa : "Gampang itu anak. Yang penting ko pu nilai raport ada angka 9 minimal tiga. Kalau bisa, bapa langsung belikan ko sepeda baru."

Setelah ambil raport, Tinus pulang deng semangat. Tinus langsung cari dia pu bapa di rumah.

Tinus : "Bapa ini sa pu raport ada angka 9 ada tiga. Jadi bapa pu janji untuk belikan sa sepeda itu yang sa tagih."

Deng mata kabur-kabur sedikit, Tinus pu bapa liat Tinus pu raport. Memang di raport ada angka 9 ada tiga. Pace dia langsung tepati janji belikan Tinus sepeda baru.

Tapi pace dia rasa ada yang kurang pas di hati. Pace penasaran deng Tinus pur raport. Pace ko ambil kacamata dan perhatikan baik-baik nilai-nilai yang ada di dalam Tinus pu raport. Pace dia kaget tra baik punya waktu liat keterangan di depan angkat 9 yang ada tiga itu ternyata angka 9 itu bukan nilai mata pelajaran. Tapi angka 9 itu masing-masing ijin tidak sekolah 9, ijin sakit 9, dan alpa 9. Pace dia pu hati soak sampe.....

 

Populer

Kebijakan KPU Pusat Imbas ke Rakyat Kecil
Suroso  Rabu, 6 Februari 2019 20:11
Menanti Saat Seleksi CASN Yang Tak Pasti
Suroso  Minggu, 17 Februari 2019 20:34
Gubernur Papua Lantik Bupati dan Wakil Bupati Deiyai
Suroso  Kamis, 21 Februari 2019 9:33
KPU Dogiyai Terima Logistik Pemilu 2019
Suroso  Jumat, 22 Februari 2019 2:8
Ketua Bawaslu Intan Jaya Kritik Aksi Warga Soal DPT
Suroso  Minggu, 24 Februari 2019 19:51

Info Loker