Home Pemda Intan Jaya Pemda Intan Jaya Gelar Rakontek

Pemda Intan Jaya Gelar Rakontek

Suroso  Selasa, 9 Oktober 2018 23:11
Pemda Intan Jaya Gelar Rakontek
SUGAPA – Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Intan Jaya, telah menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) penyelenggaraan pemerintahan tahun 2018, di Sugapa, Kamis (4/10) pekan lalu. Sejumlah narasumber didatangkan, diantaranya dari Biro Pemerintahan Provinsi Papua, BPKP Papua, serta Kantor Pertanahan Paniai. Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Intan Jaya, diwakili Kepala BP4D Intan Jaya, Asir Mirip, S.Pd, M.Si.Dalam sambutannya Bupati Intan Jaya mengatakan, berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilakukan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal tersebut merupakan wujud Otonomi Daerah dalam bentuk desentralisasi sesuai dengan prinsip-prinsip Otonomi Daerah.Lanjutnya, penyelenggaraan kewenangan daerah merupakan tuga-tugas kepala daerah yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tenang perangkat daerah.“Setiap kelembagaan perangkat daerah dapat melaksanakan satu atau lebih urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.Lebih lanjut dikatakan bupati, urusan pemerintahan konkuran atau urusan pemerintahan bersama yang dibagi sesuai jenjang pemerintahan yang dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yakni, urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Semua kelompok urusan tersebut berbasis sektor, sedangkan yang tidak berbasis sektor seperti pengawasan, kesekretariatan, penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan, kepegawaian, Diklat aparatur, keuangan daerah ditetapkan sebagai fungsi penunjang. Sedangkan pemerintahan distrik adalah perangkat daerah kewilayahan yang bertugas melaksanakan tugas-tugas koordinasi kewilayahan dan fungsi-fungsi pemerintahan umum berdasarkan PP nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan.Disamping urusan pemerintah konkuren, jelas bupati, ada pula urusan pemerintahan absolute. Artinya urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat seperti hubungan luar negeri, Hankam, agama, moneter dan yudikatif.Dikatakan bupati, ada sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya. Pertama, lemahnya koordinasi. Sampai dengan saat ini sangat sedikit perangkat daerah yang melaksanakan koordinasi secara vertical, horizontal dalam pelaksanaan tugas-tugsanya. Seperti semua perangkat daerah adalah lembaga super bodi yang tidak memerlukan bantuan perangkat daerah yang lain dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Padahal koordinasi merupakan langkah pertama untuk memecahkan berbagai permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya.Kedua, rendahnya kualitas SDM. Masalah pertama disebabkan oleh kualitas SDM baik struktural maupun fungsional sangat lemah dalam memahami tugas dan fungsi perangkat daerah. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak mampu menganalisa peluang dan tantangan yang akan dihadapi serta tidak mau mengakui kelemahan dan kekurangan yang menjadi ancaman kegagalan dalam mengeksekusi program dan kegiatan prioritas.Ketiga, lemahnya perncanaan dan pelaporan. Rata-rata perangkat daerah sangat lemah dalam menyusun perencanaan di tingkat program dan kegiatan. Sehingga menghasilkan program/kegiatan yang monoton sepanjang tahun tanpa capaian kinerja yang terukur. Contohnya, dalam pelaksanaan verifikasi Renstra yang dilakukan BP4D hampir semua perangkat daerah tidak memahami bagaimana menyusun rencana strategis yang baik dan benar. Hal tersebut disebabkan oleh karena penempatan personil tidak sesuai dengan kompetensinya. Disamping perencanaan, ternyata dalam hal pelaporan masih sangat rendah. Sehingga hal ini menjadi kendala pada saat dilakukan evaluasi oleh pemerintah di tingkat atas. Seperti laporan DAK selalu menjadi masalah pada saat pengusulan DAK karena hasil penilaian pusat menunjukkan tingkat kepatuhan pelaporan rendah. Dan setiap OPD belum mendokumentasikan laporan kegiatan secara sistematis, hanya berupaya membuat laporan untuk kepentingan pertanggungjawaban keuangan saja, padahal laporan kegiatan sangat penting untuk mengukur output kegiatan dan outcome program.Keempat, rendahnya akuntabilitas, transparansi dan responsivitas. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan saat pemeriksaan BPK RI baik temuan administratif maupun temuan dalam bentuk kerugian negara karena banyak hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rendahnya akuntabilitas kemungkinan disebabkan oleh buruknya tata kelola atau manajemen internal perangkat daerah atrinya banyak OPD dalam menjalankan organisasinya tidak melibatkan seluruh komponen dalam OPD.“Istilah gaulnya adalah trio ambisi yakni kepala dinas, bendahara dan kontraktor, sampai-sampai ada pegawai pada suatu OPD belum pernah melihat DPA OPDnya,” ujarnya. Lanjut bupati, dokumen APBD maupun DPA bukan kita suci yang tidak boleh dibaca oleh orang lain. Tetapi documen tersebut telah melalui proses pengundangan dalam lembaran daerah. Sehingga dokumen tersebut sifatnya terbuka dan siapapun boleh membuka dan mengetahuinya. Karena akuntabilitas yang rendah dan tidak adanya transparansi dalam melaksanakan program kegiatan menyebabkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Intan Jaya sangat lambat dalam merespon setiap dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena SDA yang ada pada setiap OPD tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan serta tidak terlatih dalam melakukan analisis terhadap fenomena dan dinamika perkembangan masyarakat dan akhirnya cenderung kondisi ini menyebabkan capaian kinerja urusan menjadi sangat rendah bahkan cenderung tidak tersedia data.Laporan Ketua PanitiaSementara itu, ketua panitia pelaksana, Maryanto, S.Sos, M.Si, dalam laporannya menyampaikan, tujuan kegiatan ini antara lain, pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman praktis dalam optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, adanya kerja sama dan sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga, pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Keempat, peningkatan disiplin aparatur.Dikatakan Maryanto dalam laporannya, peserta Rakontek optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebanyak 76 orang peserta. Terdiri dari, dinas, badan, distrik dan Setwan dari masing-masing OPD sebanyak 2 orang peserta. Materi Rakontek optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari, optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengadaan tanah bagi kepentingan umum, dan peningkatan disiplin aparatur. (ros)
Suroso  Minggu, 24 Maret 2019 7:14
Banyak Potensi Tak Didukung Program Pembinaan
Apa Kabar Sepak Bola di Wilayah Meepago? (1)  GAIRAH sepak bola di wilayah Meepago kian redup, setidaknya selama beberapa tahun terakhi
Suroso  Minggu, 24 Maret 2019 7:15
Bocah Kampung dan Sepak Bola
Oleh: Nomen Douw Cerita yang menyenangkan di sebuah kampung yang terdapat di kaki gunung Kemuge. Kemuge adalah sebutan orang di kampung itu,
Agenda Nabire
Kapolres Nabire Champion Series
 Minggu, 17 Februari 2019 21:3

Grasstrack & Motorcross Kapolres Nabire Champion Series

Akan diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 17 Maret 2019

Bertempat di Sirkuit Bumi Mulia SP C

Kelas yang diperlombakan : Bebek Standar pemula 110 cc s/d 125 cc, Bebek Modifikasi 110 cc 4Tak Non Kategori, Bebek Modifikasi 125 cc 4Tak Non Kategori,Sport & Trail 2Tak s/d 150 cc dan 4Tak s/d 200 cc, KLX s/d 200 cc, Bebek Modifikasi Mix 2Tak s/d 116 cc dan 4Tak s/d 125 cc, FFA Non SE, Special Engine, Exhibition Non Pembalap/Lokal Nabire, FFA + SE/Lokal Nabire, Bebek 4Tak 110 cc s/d 125 cc/Lokal Nabire.

Memperebutkan total hadiah 150 Juta Rupiah.

Hubungi : Irwanto 0852 5490 9827, Habibi 0811 4833 349

HAHAEEE...
Nilai Raport
 Senin, 18 Februari 2019 1:28

Tinus : "Bapa.... belikan sa sepeda kah untuk pigi sekolah ? Sa pu teman-teman semua su naik sepeda kalo pigi sekolah"

Bapa : "Gampang itu anak. Yang penting ko pu nilai raport ada angka 9 minimal tiga. Kalau bisa, bapa langsung belikan ko sepeda baru."

Setelah ambil raport, Tinus pulang deng semangat. Tinus langsung cari dia pu bapa di rumah.

Tinus : "Bapa ini sa pu raport ada angka 9 ada tiga. Jadi bapa pu janji untuk belikan sa sepeda itu yang sa tagih."

Deng mata kabur-kabur sedikit, Tinus pu bapa liat Tinus pu raport. Memang di raport ada angka 9 ada tiga. Pace dia langsung tepati janji belikan Tinus sepeda baru.

Tapi pace dia rasa ada yang kurang pas di hati. Pace penasaran deng Tinus pur raport. Pace ko ambil kacamata dan perhatikan baik-baik nilai-nilai yang ada di dalam Tinus pu raport. Pace dia kaget tra baik punya waktu liat keterangan di depan angkat 9 yang ada tiga itu ternyata angka 9 itu bukan nilai mata pelajaran. Tapi angka 9 itu masing-masing ijin tidak sekolah 9, ijin sakit 9, dan alpa 9. Pace dia pu hati soak sampe.....

 

Info Loker