Home Nabire Enam Suku Besar Ancam Hentikan Aktivitas KPU Nabire

Enam Suku Besar Ancam Hentikan Aktivitas KPU Nabire

Suroso  Selasa, 23 Oktober 2018 22:58
Enam Suku Besar Ancam Hentikan Aktivitas KPU Nabire
NABIRE - Enam suku besar masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat Kabupaten Nabire, menggelar aksi demo damai di Kantor KPU Nabire, Jumat (19/10). Mereka menyampaikan aspirasi penolakan terhadap hasil seleksi Tim Seleksi (Timsel) anggota KPU Kabupaten Nabire tahun 2018-2023. Alasannya, Timsel tidak mengakomodir putra-putri asli anak adat Nabire sebagai representasi kultural sesuai amanat UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus di tanah Papua. Jika aspirasinya tidak ditanggapi, mereka juga mengancam akan menutup Kantor KPU Nabire. Serta menghentikan seluruh aktivitas KPU Kabupaten Nabire di atas tanah yang diberikan Tuhan semesta alam ini.Pantauan media ini di lapangan, sekitar pukul 12.00 WIT, massa tiba di halaman KPU Nabire. Dua lembar spanduk turut dipampangkan sembari sejumlah perwakilan menyampaikan orasinya. Massa diterima perwakilan dari sekretariat KPU Nabire, Rudy Lati. Mewakili komisioner dan sekretaris KPU yang saat ini sedang dinas luar daerah. Jalannya aksi dijaga aparat kepolisian dari Polres Nabire dibawah pimpinan Kabag Ops Polres Nabire, AKP Helmy Tamaela, SIK. Seusai menyampaikan orasi, pernyataan sikap tertulis disampaikan oleh perwakilan dari massa dan diterima oleh perwakilan KPU Nabire, Rudy Lati.Dalam surat pengantar pernyataan sikap disebutkan, Badan Musyawarah Adat Suku Besar Wate Kabupaten Nabire sebagai pemangku otoritas adat dan pemilih hak ulayat atas mayoritas tanah ada di Kabupaten Nabire, bertindak atas nama seluruh masyarakat adat pesisir dan kepulauan sebagai representasi masyarakat hukum adat pemilik ulayat di Kabupaten Nabire menyampaikan pernyataan sikap terkait hasil proses seleksi rekrutmen anggota KPU periode 2018-2023 yang sementara berlangsung di Jayapura. Surat pernyataan ini ditandatangani masing-masing oleh Kepala Suku Besar Wate Kabupaten Nabire, Alex Raiki, Sekretaris Umum Suku Wate Kabupaten Nabire, Otis Money, S.Sos, M.Si, Ketua dewan penasehat/pengawas Suku Wate, Daniel Mandiwa.Poin pertama pernyataan itu menyebutkan, menolak hasil seleksi Timsel anggota KPU Kabupaten Nabire tahun 2018-2023 dalam proses dan tahapan seleksi oleh Timsel anggota KPU Provinsi Papua yang tidak mengakomodir putra-putri asli anak adat Nabire sebagai representasi kultural sesuai amanat UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus di tanah Papua atas nama Valentina AS Wayar, SP, M.Si dan Paulus Ayatanoi, SE.Poin kedua, statemen poin pertama pernyataan sikap ini adalah cerminan akumulasi kekecewaan dan ketidakpuasan enam suku besar masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat Kabupaten Nabire kepada pemerintah. Yang nyata-nyata tidak pernah menunjukkan sikap menghargai keutamaan anak-anak dari keenam suku besar masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat Kabupaten Nabire. Sejak kelompok masyarakat pemilik hak ulayat melalui Suku Besar Wate menyerahkan kota ini kepada pemerintah untuk kepentingan pembangunan pada tahun 1966.Poin ketiga, enam suku besar masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat mendesak tim seleksi anggota KPU Provinsi Papua untuk segera mengadakan pertemuan dengan enam suku besar masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat. Untuk memperbaiki hasil seleksi anggota KPU, khususnya Kabupaten Nabire yang tidak mengakomodir kehadiran enam suku besar masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat Kabupaten Nabire.Poin keempat, enam suku besar masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat Kabupaten Nabire memberikan waktu selama 3 hari terhitung sejak hari Senin (22/10) sampai dengan Rabu (24/10) kepada Timsel anggota KPU Provinsi Papua untuk memberikan jawaban. Serta membuka audiensi dengan enam suku besar masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat Kabupaten Nabire. Jika dalam tenggang waktu tersebut pihak tim seleksi anggota KPU Provinsi Papua tidak menunjukkan itikad baik untuk menggelar pertemuan, pihaknya akan menutup Kantor KPU Nabire. Serta menghentikan seluruh aktivitas KPU Kabupaten Nabire di atas tanah yang diberikan Tuhan semesta alam ini.Selain itu, pada poin kelima disebutkan, pemerintah, dalam hal ini Bupati Kabupaten Nabire bertanggung jawab menyediakan biaya dan fasilitas yang ditimbulkan akibat poin ketiga pernyataan sikap ini. Apabila pernyataan pertemuan dimaksud harus dilaksanakan di Jayapura.Setelah menyampaikan aspirasi secara tertulis kepada perwakilan dari KPU Nabire, massa dikomando untuk kembali ke titik kumpul di kediaman Kepala Suku Besar Wate. (ros)
Suroso  Minggu, 17 Februari 2019 20:34
Menanti Saat Seleksi CASN Yang Tak Pasti
RASANYA lama betul, menanti saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengumumkan dimulainya seleksi penerimaan Calon Aparat Sipil Negara (CA
Suroso  Selasa, 16 Oktober 2018 3:52
Orang Papua Harus Bangkit Dengan Potensi Tambangnya
Oleh : John Gobai ORANG Papua harus bangkit dengan tambangnya. Sesuai judul tersebut, diperlukan suatu upaya sistematis dari Pemerintah
Agenda Nabire
Kapolres Nabire Champion Series
 Minggu, 17 Februari 2019 21:3

Grasstrack & Motorcross Kapolres Nabire Champion Series

Akan diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 17 Maret 2019

Bertempat di Sirkuit Bumi Mulia SP C

Kelas yang diperlombakan : Bebek Standar pemula 110 cc s/d 125 cc, Bebek Modifikasi 110 cc 4Tak Non Kategori, Bebek Modifikasi 125 cc 4Tak Non Kategori,Sport & Trail 2Tak s/d 150 cc dan 4Tak s/d 200 cc, KLX s/d 200 cc, Bebek Modifikasi Mix 2Tak s/d 116 cc dan 4Tak s/d 125 cc, FFA Non SE, Special Engine, Exhibition Non Pembalap/Lokal Nabire, FFA + SE/Lokal Nabire, Bebek 4Tak 110 cc s/d 125 cc/Lokal Nabire.

Memperebutkan total hadiah 150 Juta Rupiah.

Hubungi : Irwanto 0852 5490 9827, Habibi 0811 4833 349

HAHAEEE...
Nilai Raport
 Senin, 18 Februari 2019 1:28

Tinus : "Bapa.... belikan sa sepeda kah untuk pigi sekolah ? Sa pu teman-teman semua su naik sepeda kalo pigi sekolah"

Bapa : "Gampang itu anak. Yang penting ko pu nilai raport ada angka 9 minimal tiga. Kalau bisa, bapa langsung belikan ko sepeda baru."

Setelah ambil raport, Tinus pulang deng semangat. Tinus langsung cari dia pu bapa di rumah.

Tinus : "Bapa ini sa pu raport ada angka 9 ada tiga. Jadi bapa pu janji untuk belikan sa sepeda itu yang sa tagih."

Deng mata kabur-kabur sedikit, Tinus pu bapa liat Tinus pu raport. Memang di raport ada angka 9 ada tiga. Pace dia langsung tepati janji belikan Tinus sepeda baru.

Tapi pace dia rasa ada yang kurang pas di hati. Pace penasaran deng Tinus pur raport. Pace ko ambil kacamata dan perhatikan baik-baik nilai-nilai yang ada di dalam Tinus pu raport. Pace dia kaget tra baik punya waktu liat keterangan di depan angkat 9 yang ada tiga itu ternyata angka 9 itu bukan nilai mata pelajaran. Tapi angka 9 itu masing-masing ijin tidak sekolah 9, ijin sakit 9, dan alpa 9. Pace dia pu hati soak sampe.....

 

Populer

Kebijakan KPU Pusat Imbas ke Rakyat Kecil
Suroso  Rabu, 6 Februari 2019 20:11
Menanti Saat Seleksi CASN Yang Tak Pasti
Suroso  Minggu, 17 Februari 2019 20:34
Gubernur Papua Lantik Bupati dan Wakil Bupati Deiyai
Suroso  Kamis, 21 Februari 2019 9:33
KPU Dogiyai Terima Logistik Pemilu 2019
Suroso  Jumat, 22 Februari 2019 2:8
Ketua Bawaslu Intan Jaya Kritik Aksi Warga Soal DPT
Suroso  Minggu, 24 Februari 2019 19:51

Info Loker