Home Pemda Intan Jaya Ketua Bawaslu Intan Jaya Kritik Aksi Warga Soal DPT

Ketua Bawaslu Intan Jaya Kritik Aksi Warga Soal DPT

Suroso  Minggu, 24 Februari 2019 19:51
Ketua Bawaslu Intan Jaya Kritik Aksi Warga Soal DPT
NABIRE – Ketua Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, Yunus Abugau, S.Hut, menilai tidak etis jika Kepala Distrik Ugimba mengajak 6 kepala kampung dan masyarakat menggelar aksi demo terhadap Bupati Intan Jaya terkait soal Daftar Pemilih Tetap (DPT).Dalam siaran persnya Yunus Abugau menyebutkan, pada tanggal 21 Februari 2019 terjadi aksi demo kepada Bupati Intan Jaya, palang memalang bahkan sampai membongar pagar kantor perwakilan Intan Jaya di Nabire. Dalam aksinya, masyarakat memintah pemerintah melalui bupati untuk segera melakukan penambahan suara di Distrik Ugimba.“Hal ini menurut saya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak etis dan tidak logis untuk melakukan aksi demo palang-memalang kepala pimpinan daerah,” ujar Yunus. Lebih lanjut dikatakan Yunus, setiap kali bupati ada di Nabire karena banyak urusan yang harus diselesaikan sebagai pimpinan daerah. Tetapi selalu menghadapi masalah, salah satunya masalah DPT yang diduga kehilangan hak pilihnya sebanyak 9.500an lebih.Kata dia, sesuai tugas pemerintah, telah diusulkan kepada Kementerian Kependudukan di pusat dan juga KPU RI dan Bawaslu RI untuk memastikan penambahan DPT. “Kami mendukung dan apresiasi juga kepada pemerintah setempat karena ada penambahan 5 kursi DPRD Kabupaten Intan Jaya dari awalnya 20 kursi sekarang menjadi 25 kursi, namun yang belum adalah jumlah hak memilihnya,” kata Yunus. Dituturkan Yunus Abugau, DPT yang dipersoalkan Kepala Distrik Ugimba dan 6 kepala kampung kepada Bupati Intan Jaya, ini tidak logis dan tidak pantas. Karena sesuai jalur, seharusnya demo atau palang memalang kepada KPU dan Bawaslu Intan Jaya. Tetapi itupun harus mengetahui Undang–Undang  Pemilu, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu. “Walaupun masyarakat demo di Bawaslu soal DPT, kami tetap akan mengecek apakah laporan dugaan pelanggaran tersebut telah kaladuarsa atau melampaui batas waktu ataukah masih dalam tenggang waktu. Kalau masih dalam tenggang waktu kenapa tidak kami tetap proses sepanjang masih bisa berusaha. Tetapi laporan yang dilaporkan sudah kaladuarsa atau melampaui batas waktu karena berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan pelanggaran Administratif pemilu TSM Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan dugaan pelanggaran,” paparnya. Sehingga, lanjut Yunus, Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan tersebut karena telah kaladuarsa. Seharusnya lapor kepada Bawaslu sebelum 7 hari lewat setelah keluarnya SK KPU Intan Jaya pada tanggal 11 Desember 2018. Sedangkan Bawaslu menerima laporan di sekretariat Bawaslu tanggal 12 Februari 2019.Terkait pengawasan pada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sampai penetapan DPTH-2, Bawaslu sebagai tugas melekat pada KPU. Sehingga Bawaslu mengingatkan tahapan-tahapan yang sudah dilewati oleh KPU Intan Jaya. Tetapi soal menerima data DP4 dari Kementerian Kependudukan Pusat yang dikirimkan kepada KPU kabupaten, sampai saat Bawaslu juga belum mengetahui secara pasti yang dipersoalkan 23.111 warga Intan Jaya yang menghilangkan hak pilihnya.“Tetapi kami dengar dari operator KPU Intan Jaya melalui operator KPU Provinsi DP4 yang dapat dari Kementerian Kependudukan di pusat untuk 8 distrik di Intan Jaya adalah jumlah 4.600an lebih itu yang ditambahkan menjadi DPT sedangkan lain kami tidak tahu,” ujarnya. Kata dia, data penduduk Intan Jaya yang hak memelihnya diinput di dalam sistem aplikasi itu ranahnya KPU bukan pengawas. Kewenangan Bawaslu mengingatkan tahapan-tahapan yang dilewati oleh penyelenggara, juga penanganan pelanggaran laporan/temuan.“Kami Bawaslu harap kepada Kepala Distrik Ugimba harus memahami jangan mudah terpokasi kepada masyarakat untuk demo, palang memalang kesana kesina. Tetapi sekarang kita tunggu pemerintah dan KPU yang sedang berusaha. Jika usahanya berhasil kami bersyukur dan terimakasih kepada pemerintah dan KPU Kabupaten. Tetapi kalau tidak berhasil kita bersyukur juga karena penambahan jumlah kursi DPRD Intan Jaya tidak mempengaruhi dengan jumlah hak memilih/DPT pada Pemilu 2019,” tuturnya. Sementara itu, untuk putusan surat Bawaslu terkait laporan dugaan pelanggara tidak mempengaruhi sepanjang berusaha baik dari pemerintah maupun KPU Intan Jaya. Kalau memang benar 23.111 dimasukan Kementerian Kependudukan kemudian sudah ada dan kemudian menjadi DP4, kenapa KPU Intan Jaya tidak masukan menjadi DPT Pileg Pilpres 2019. Hal ini pertanyaan besar kepada KPU. “Tetapi benar tidak terdaftar di Kementerian jangan pemerintah juga mencari–cari kesalahan KPU maupun Bawaslu Intan Jaya. Pemerintah juga kasih informasi yang benar kepada masyarakat terlebih khusus masyarakat Ugimba,” tuturnya. (ros)
Suroso  Minggu, 17 Februari 2019 20:34
Menanti Saat Seleksi CASN Yang Tak Pasti
RASANYA lama betul, menanti saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengumumkan dimulainya seleksi penerimaan Calon Aparat Sipil Negara (CA
Suroso  Selasa, 16 Oktober 2018 3:52
Orang Papua Harus Bangkit Dengan Potensi Tambangnya
Oleh : John Gobai ORANG Papua harus bangkit dengan tambangnya. Sesuai judul tersebut, diperlukan suatu upaya sistematis dari Pemerintah
Agenda Nabire
Kapolres Nabire Champion Series
 Minggu, 17 Februari 2019 21:3

Grasstrack & Motorcross Kapolres Nabire Champion Series

Akan diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 17 Maret 2019

Bertempat di Sirkuit Bumi Mulia SP C

Kelas yang diperlombakan : Bebek Standar pemula 110 cc s/d 125 cc, Bebek Modifikasi 110 cc 4Tak Non Kategori, Bebek Modifikasi 125 cc 4Tak Non Kategori,Sport & Trail 2Tak s/d 150 cc dan 4Tak s/d 200 cc, KLX s/d 200 cc, Bebek Modifikasi Mix 2Tak s/d 116 cc dan 4Tak s/d 125 cc, FFA Non SE, Special Engine, Exhibition Non Pembalap/Lokal Nabire, FFA + SE/Lokal Nabire, Bebek 4Tak 110 cc s/d 125 cc/Lokal Nabire.

Memperebutkan total hadiah 150 Juta Rupiah.

Hubungi : Irwanto 0852 5490 9827, Habibi 0811 4833 349

HAHAEEE...
Nilai Raport
 Senin, 18 Februari 2019 1:28

Tinus : "Bapa.... belikan sa sepeda kah untuk pigi sekolah ? Sa pu teman-teman semua su naik sepeda kalo pigi sekolah"

Bapa : "Gampang itu anak. Yang penting ko pu nilai raport ada angka 9 minimal tiga. Kalau bisa, bapa langsung belikan ko sepeda baru."

Setelah ambil raport, Tinus pulang deng semangat. Tinus langsung cari dia pu bapa di rumah.

Tinus : "Bapa ini sa pu raport ada angka 9 ada tiga. Jadi bapa pu janji untuk belikan sa sepeda itu yang sa tagih."

Deng mata kabur-kabur sedikit, Tinus pu bapa liat Tinus pu raport. Memang di raport ada angka 9 ada tiga. Pace dia langsung tepati janji belikan Tinus sepeda baru.

Tapi pace dia rasa ada yang kurang pas di hati. Pace penasaran deng Tinus pur raport. Pace ko ambil kacamata dan perhatikan baik-baik nilai-nilai yang ada di dalam Tinus pu raport. Pace dia kaget tra baik punya waktu liat keterangan di depan angkat 9 yang ada tiga itu ternyata angka 9 itu bukan nilai mata pelajaran. Tapi angka 9 itu masing-masing ijin tidak sekolah 9, ijin sakit 9, dan alpa 9. Pace dia pu hati soak sampe.....

 

Populer

Kebijakan KPU Pusat Imbas ke Rakyat Kecil
Suroso  Rabu, 6 Februari 2019 20:11
Menanti Saat Seleksi CASN Yang Tak Pasti
Suroso  Minggu, 17 Februari 2019 20:34
Gubernur Papua Lantik Bupati dan Wakil Bupati Deiyai
Suroso  Kamis, 21 Februari 2019 9:33
KPU Dogiyai Terima Logistik Pemilu 2019
Suroso  Jumat, 22 Februari 2019 2:8
Ketua Bawaslu Intan Jaya Kritik Aksi Warga Soal DPT
Suroso  Minggu, 24 Februari 2019 19:51

Info Loker