Home Papua Mutasi Jabatan Tanpa Prosedur, KPK Warning Pejabat Papua

Mutasi Jabatan Tanpa Prosedur, KPK Warning Pejabat Papua

Suroso  Rabu, 22 Mei 2019 11:25
Mutasi Jabatan Tanpa Prosedur, KPK Warning Pejabat Papua
JAYAPURA - Kepala Daerah di Provinsi Papua diminta tidak seenaknya mutasi pejabat karena ada aturan yang musti ditaati.  Demikian disampaikan Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution pada rapat koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintergrasi yang dihadiri bupati, wali kota, sekda dan pimpinan OPD di Jayapura, Selasa (21/5/2019). Adlinsyah menyampaikan, jika ada kepala daerah yang kedapatan lakukan praktik jual beli jabatan silahkan dilaporkan ke KPK. "Kepala Daerah jangan coba-coba melakukan pergantian jabatan tanpa prosedur, atau memberlakukan cara jual beli jabatan hanya untuk memperkaya diri, jika ada kepala daerah yang kedapatan lakukan praktik jual beli jabatan silahkan dilaporkan ke KPK," ujarnya. Diakuinya, KPK sudah mendapat laporan soal masalah jual beli jabatan di pemda kabupaten/kota se Papua. "kami di KPK sudah mendapat bocoran soal ini, yang merasa melakukan ini, ya siap-siap saja," ancam Adliansyah. Ia memberikan contoh, kasus Bupati Nganjuk, Bupati Cirebon, dan Bupati Klaten yang terbukti telah melakukan jual beli jabatan. "Sekali putar 60 miliar mengalir, pengepulnya bisa anaknya, sodara dekatnya, mantunya dan lainnya. Jadi tolong jangan lakukan itu," ujarnya. Menurut ia, jual beli jabatan itu hanya istilah, tapi kalau sudah bicara soal penerimaan ada di depan, tengah dan belakang sehingga sama saja dengan gratifikasi. "Mau tidak diminta atau diminta sama saja, itu sama saja gratifikasi. Jadi saya minta manajemen ASN ini benar-benar dijadikan acuan," katanya. Pada kesempatan itu juga, Adlinsyah meminta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk segera merespon   Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang terbukti korupsi dan berkuatan hukum tetap. Lanjutnya, sampai saat ini baru 12 kabupaten yang melaporkan yakni Kabupaten Keerom (9), Paniai (4), Mappi (2), Intan Jaya (0) atau tidak ada ASN status inkrah, Jayawijaya (1), Supiori (10), Boven Digoel (4), Waropen (14), Sarmi (4), Nabire (6), Biak Numfor (17), dan Kepulauan Yapen (3). "Saya lihat Kabupaten Biak ini paling banyak. Untuk itu, saya minta provinsi, kabupaten dan kota yang belum merespon SKB tiga menteri ini agar segera dilakukan," ujarnya. Sebelumnya, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, mengatakan pemerintah provinsi Papua sejak awal sangat respon dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan rencana aksi program pemberantasan korupsi. Hal itu dapat dilihat dari sejumlah langkah yang telah dilaksanakan antara lain melaunching kebijakan e-Government dengan digabungnya sistem e-planning, e-budgeting, e-samsat, e-perizinan dan e-TPP. "Hal ini bertujuan dalam rangka meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan keuangan negara/daerah, tetapi yang tidak kalah penting adalah akan berdampak pada semakin baiknya tata kelola pemerintahan," kata Tinal. Untuk itu, dirinya mengajak setiap kepala daerah di Papua komitmen dan konsisten melaksanakan program pemberantasan korupsi, yang dirancang untuk membangun suatu sistem pemerintahan baik, bersih, transparan dan akuntabel. (bams)
Polling
Apakah anda setuju jika diberlakukan pembayaran parkir di sejumlah titik keramaian di dalam Kota Nabire ?
Suroso  Jumat, 26 Juni 2020 2:57
Rasialisme dan Penyelesaian Akar Masalah Papua
DALAM dua minggu terakhir isu rasialisme Papua kembali marak. Paling tidak, hal itu dipicu oleh putusan jaksa terhadap 7 pemuda Papua dalam
Suroso  Selasa, 30 Juni 2020 21:54
Sejarah Polri, Mengapa 1 Juli Diperingati Hari Bhayangkara *Sebelum Kemerdekaan Indonesia
Jaman Kerajaan PADA zaman Kerajaan Majapahit Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas mel
Agenda Nabire
JADWAL BIMTEK PPS
 Sabtu, 27 Juni 2020 2:6

BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

DAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) PILKADA NABIRE TAHUN 2020

GELOMBANG IV (EMPAT)

Hari/tanggal : Sabtu, 27 Juni 2020

Jam : 09.00 WIT - Selesai

Tempat : Aula Gereja Sion, Karang Tumaritis, Nabire

Peserta : PPS dan PPD Distrik Uwapa, Siriwo, Dipa, Menou

HAHAEEE...
Tanah milik KODIM dan POLRES
 Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Info Loker

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
POLLING CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE 2020-2025
Menurut anda siapa yang cocok diusulkan menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2020-2025 ?

Ikut Polling