Home Papua Mutasi Jabatan Tanpa Prosedur, KPK Warning Pejabat Papua

Mutasi Jabatan Tanpa Prosedur, KPK Warning Pejabat Papua

Suroso  Rabu, 22 Mei 2019 11:25
Mutasi Jabatan Tanpa Prosedur, KPK Warning Pejabat Papua
JAYAPURA - Kepala Daerah di Provinsi Papua diminta tidak seenaknya mutasi pejabat karena ada aturan yang musti ditaati.  Demikian disampaikan Koordinator Wilayah VIII KPK, Adlinsyah Malik Nasution pada rapat koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintergrasi yang dihadiri bupati, wali kota, sekda dan pimpinan OPD di Jayapura, Selasa (21/5/2019). Adlinsyah menyampaikan, jika ada kepala daerah yang kedapatan lakukan praktik jual beli jabatan silahkan dilaporkan ke KPK. "Kepala Daerah jangan coba-coba melakukan pergantian jabatan tanpa prosedur, atau memberlakukan cara jual beli jabatan hanya untuk memperkaya diri, jika ada kepala daerah yang kedapatan lakukan praktik jual beli jabatan silahkan dilaporkan ke KPK," ujarnya. Diakuinya, KPK sudah mendapat laporan soal masalah jual beli jabatan di pemda kabupaten/kota se Papua. "kami di KPK sudah mendapat bocoran soal ini, yang merasa melakukan ini, ya siap-siap saja," ancam Adliansyah. Ia memberikan contoh, kasus Bupati Nganjuk, Bupati Cirebon, dan Bupati Klaten yang terbukti telah melakukan jual beli jabatan. "Sekali putar 60 miliar mengalir, pengepulnya bisa anaknya, sodara dekatnya, mantunya dan lainnya. Jadi tolong jangan lakukan itu," ujarnya. Menurut ia, jual beli jabatan itu hanya istilah, tapi kalau sudah bicara soal penerimaan ada di depan, tengah dan belakang sehingga sama saja dengan gratifikasi. "Mau tidak diminta atau diminta sama saja, itu sama saja gratifikasi. Jadi saya minta manajemen ASN ini benar-benar dijadikan acuan," katanya. Pada kesempatan itu juga, Adlinsyah meminta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk segera merespon   Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait pemberhentian tidak dengan hormat ASN yang terbukti korupsi dan berkuatan hukum tetap. Lanjutnya, sampai saat ini baru 12 kabupaten yang melaporkan yakni Kabupaten Keerom (9), Paniai (4), Mappi (2), Intan Jaya (0) atau tidak ada ASN status inkrah, Jayawijaya (1), Supiori (10), Boven Digoel (4), Waropen (14), Sarmi (4), Nabire (6), Biak Numfor (17), dan Kepulauan Yapen (3). "Saya lihat Kabupaten Biak ini paling banyak. Untuk itu, saya minta provinsi, kabupaten dan kota yang belum merespon SKB tiga menteri ini agar segera dilakukan," ujarnya. Sebelumnya, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, mengatakan pemerintah provinsi Papua sejak awal sangat respon dan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan rencana aksi program pemberantasan korupsi. Hal itu dapat dilihat dari sejumlah langkah yang telah dilaksanakan antara lain melaunching kebijakan e-Government dengan digabungnya sistem e-planning, e-budgeting, e-samsat, e-perizinan dan e-TPP. "Hal ini bertujuan dalam rangka meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan keuangan negara/daerah, tetapi yang tidak kalah penting adalah akan berdampak pada semakin baiknya tata kelola pemerintahan," kata Tinal. Untuk itu, dirinya mengajak setiap kepala daerah di Papua komitmen dan konsisten melaksanakan program pemberantasan korupsi, yang dirancang untuk membangun suatu sistem pemerintahan baik, bersih, transparan dan akuntabel. (bams)
Polling
Apakah anda setuju jika diberlakukan pembayaran parkir di sejumlah titik keramaian di dalam Kota Nabire ?
Suroso  Kamis, 13 Juni 2019 15:28
Orang Asli Papua: Hargai Tanah Sebagai “Mama”
Oleh: Florentinus Tebai*)  Transaksi jual-beli tanah ini sudah dan sedang terjadi di hampir seluruh tanah Papua. Transaksi jual beli t
Suroso  Rabu, 17 Juli 2019 21:10
TANAH, SUMBER KEHIDUPAN BAGI MASYARAKAT ADAT DI MEEUWODIDE
 Oleh Ernest Pugiye Ketika menyimak realitas kehidupana masyarakat adat di Meeuwodide, maka mereka masih tetap berhadapan dengan
Agenda Nabire
KEJUARAAN OLAHRAGA KABUPATEN
 Selasa, 20 Agustus 2019 22:0

Kejuaraan Olahraga Kabupaten Nabire tahun 2019 akan diselenggarakan MULAI TANGGAL 9 SEPTEMBER 2019

Cabang Olahraga Yang Dipertandingkan :

1. Bulutangkis

2. Bola Voley

3. Sepak Takraw

4. Pencak Silat

5. Karate

6. Taekwondo

Tempat Pendaftaran di Kantor KONI Nabire setiap jam kerja (09.00 WIT s/d 15.00 WIT)

HAHAEEE...
Nilai Raport
 Senin, 18 Februari 2019 1:28

Tinus : "Bapa.... belikan sa sepeda kah untuk pigi sekolah ? Sa pu teman-teman semua su naik sepeda kalo pigi sekolah"

Bapa : "Gampang itu anak. Yang penting ko pu nilai raport ada angka 9 minimal tiga. Kalau bisa, bapa langsung belikan ko sepeda baru."

Setelah ambil raport, Tinus pulang deng semangat. Tinus langsung cari dia pu bapa di rumah.

Tinus : "Bapa ini sa pu raport ada angka 9 ada tiga. Jadi bapa pu janji untuk belikan sa sepeda itu yang sa tagih."

Deng mata kabur-kabur sedikit, Tinus pu bapa liat Tinus pu raport. Memang di raport ada angka 9 ada tiga. Pace dia langsung tepati janji belikan Tinus sepeda baru.

Tapi pace dia rasa ada yang kurang pas di hati. Pace penasaran deng Tinus pur raport. Pace ko ambil kacamata dan perhatikan baik-baik nilai-nilai yang ada di dalam Tinus pu raport. Pace dia kaget tra baik punya waktu liat keterangan di depan angkat 9 yang ada tiga itu ternyata angka 9 itu bukan nilai mata pelajaran. Tapi angka 9 itu masing-masing ijin tidak sekolah 9, ijin sakit 9, dan alpa 9. Pace dia pu hati soak sampe.....

 

Info Loker