Home Nabire Merasa Terancam, Tolak Mekar Papua Tengah

Merasa Terancam, Tolak Mekar Papua Tengah

Suroso  Selasa, 2 Juli 2019 20:51
Merasa Terancam, Tolak Mekar Papua Tengah
NABIRE – Kelompok massa yang mengaku berasal dari mahasiswa dan pelajar bersama masyarakat, perwakilan agama, LMA dan komunitas di Tanah Papua, menolak dengan tegas pemekaran Provinsi Papua Tengah. Aksi penolakan itu dilakukan dengan menggelar aksi demo damai yang diikuti ratusan massa dengan mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Nabire, Selasa (2/7) kemarin.Pantauan media ini di lapangan, sekitar pukul 10.00 WIT, massa dengan berjalan kaki tiba di depan pagar Kantor Dewan. Beberapa perwakilan sempat menemui dua anggota DPRD Nabire telah berkantor, menyampaikan maksud kedatangan massa. Setelah perwakilan massa berkoordinasi, ratusan massa pun bergerak masuk ke halaman Kantor Dewan dengan tertib.Terlihat massa membawa sejumlah spanduk dan pamflet yang isinya menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah. Satu diantaranya spanduk bertuliskan “”Kami mahasiswa dan pelajar bersama masyarakat (agama LMA komunitas) di Tanah Papua dengan tegas tolak pemekaran Provinsi Papua Tengah. Pemekaran Papua Tengah bukan permintaan kami mahasiswa dan pelajar serta semua elemen masyarakat.”Aksi penolakan diwarnai dengan orasi yang disampaikan sejumlah orator baik itu dari perwakilan mahasiswa, pelajar, kaum perempuan, dan juga perwakilan agama.Sejumlah hal disampaikan oleh para orator saat berorasi. Menurut mereka, salah satu alasan menolak pemekaran karena akan banyak pelanggaran yang terjadi. Selama ini juga dinilai pemerintah yang belum memperhatikan nasib rakyat dengan baik. “Pemerintah duduk di kursi sofa dan kami mahasiswa jalan dengan kaki kosong. Tidak pernah perhatikan rakyat, baru mau mekarkan Papua Tengah. Pemekaran kabupaten saja masih bikin masalah kok mau mekarkan Papua Tengah,” ujar salah satu orator dalam orasinya.Dalam orasi lainnya juga disampaikan, kebijakan pemerintah ini akan mengancam eksistensi. Menurut pandangan mereka, Papua menuju kehancuran, dimana orang Papua akan tersisih.“Kami datang sebagai kaum yang sadar, bukan kaum pengacau. Pemekaran bukan kehendak rakyat, dan orang Papua akan punah jika ada pemekaran. Kenyataan kali ini orang Papua hanya jualan pinang, sementara alam sangat kaya akan kandungan emas, kayu dan sumber daya alam lainnya. Ancaman serius akan muncul jika ada pemekaran, karena itu keinginan segelintir orang dan bukan keinginan rakyat,” paparnya.Dalam aksinya, massa juga mengaspirasikan agar pihak DPRD Nabire bisa membentuk Pansus penolakan terhadap pemekaran Provinsi Papua Tengah yang dinilainya sebagai pintu bagi kapitalis. Masih menurut salah seorang orator, realita yang terjadi di Papua, sudah ada pemekaran kabupaten namun pemekaran itu belum bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat. “Kita lihat Nabire, warga tidur di atas sampah, jadi minta pemekaran itu untuk apa ? Kalo masyarakat mau tidak perlu pemekaran Papua Tengah,” ujarnya.Hanya 3 Anggota DPRD Terima MassaSaat aksi massa, hanya ada 3 anggota DPRD Nabire yang terlihat di kantor dan hadir di hadapan massa yang beraksi, masing-masing Yunus Tebai, Nelis Jawan dan Ev P. Asso, S.Th. Menanggapi aspirasi yang disampaikan massa, Yunus Tebai menyampaikan terima kasih kepada massa karena sudah mengalami dan tahu keadaan situasi di Papua apa yang sedang terjadi. Kata dia, aspirasi dari massa dirinya.“Kami juga minta maaf karena anggota DPRD lainnya belum masuk baru ada kami 3 orang yang lain belum ada. Aspirasi tolak Papua Tengah kami terima, tapi di belakang kami ada pimpinan. Kami hanya anggota sehingga kami tidak bisa ambil keputusan, aspirasi kami akan teruskan ke pimpinan,” ujar Yunus Tebai.Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Nabire lainnya, Nelis Jawan. Katanya, aspirasi silahkan diserahkan. Namun permintaan massa agar DPRD melakukan rapat untuk membentuk Pansus, jawabnya, pihaknya belum bisa langsung rapat. Aspirasi akan diditeruskan sesuai mekanisme yang ada di lembaga Dewan.Di penghujung aksi, massa melalui koordinator lapangan juga telah menyiapkan petisi kualitatif penolakan pemekaran Provinsi Papua Tengah. Selain ditanda tangani oleh masing-masing perwakilan dari massa yang beraksi, diminta juga kepada anggota DPRD yang hadir untuk ikut membubuhkan tandatangannya. Namun seperti disampaikan oleh anggota DPRD Nabire, mereka membubuhkan tandatangan untuk kehadirannya dalam menerima massa yang malkukan aksi demo damai. Namun soal tindak lanjut dari aspirasi ini, akan dilanjutkan sesuai mekanisme di lembaga DPRD Nabire. Setelah ditutup dengan doa, sekitar pukul 11.45 WIT, massa dengan tertib meninggalkan Kantor DPRD Nabire. Dari awal hingga berakhirnya aksi dalam pengamanan pihak kepolisian Polres Nabire.Masyarakat Beraksi Tolak Pemekaran Beberapa peserta aksi yang ditanyai secara terpisah mengatakan, belum saatnya pemekaran provinsi dan kabupaten di kawasan Papua Tengah. Karena, sumber daya manusia untuk menghadapi pemekaran belum siap. Oleh sebab itu, sebaiknya mempersiapkan SDM lebih awal sebelum daerah ini dimekarkan. Karena kalau tidak demikian, untuk siapa daerah ini dimekarkan.Disamping penyiapan SDM OAP, mereka juga menilai, tugas yang perlu dipersiapkan oleh para bupati di wilayah Pegunungan Tengah adalah memberdayakan ekonomi masyarakat lokal. Karena, ketika daerah ini dimekarkan, masyarakat lokal akan tergilas dengan perputaran ekonomi yang begitu cepat. Sebab, masyarakat kita belum siap untuk menghadapi tantangan tersebut.Aksi protes pemekaran provinsi lewat demo damai di DPRD Nabire sebagai reaksi masyarakat rencana pemerintah yang tengah memperjuangkan pemekaran Papua Tengah, berkedudukan di Kota Nabire. Sumber yang enggan namanya dikorankan mempertanyakan, dari rencana pemerintah memperjuangkan pemekaran dan aksi penolakan tersebut, apakah Presiden Joko Widodo sudah mencabut moratorium pemekaran desa (kampung), kabupaten/kota dan provinsi. Kalau belum dicabut, pemekaran provinsi, kabupaten/kota dan kampung akan terjawab setelah Presiden Jokowi mencabut moratorium.Oleh sebab itu, ia menilai belum saatnya bicara tentang pemekaran. Karena kesempatan untuk pemekaran daerah otonom baru dibuka, sementara dalam status moratorium.Kalaupun moratorium dibuka, kata sumber tersebut, masih menunggu waktu agak lama. Karena, harus dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hasil Pemilu legislatif 2019 yang akan dilantik dalam tahun ini. Kalaupun sudah dilantik, masih menunggu waktu lagi, karena tidak mungkin begitu selesai dilantik langsung membahas pembentukan daerah otonom baru di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Papua Tengah. (ros/ans)
Polling
Apakah anda setuju jika diberlakukan pembayaran parkir di sejumlah titik keramaian di dalam Kota Nabire ?
Suroso  Senin, 24 Februari 2020 19:46
Wajah Baru Sensus Penduduk 2020
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) 39 Tahun 2019 mengatur tentang Satu Data. Hal ini menarik dikaitkan dengan Indonesia akan melaksanakan Se
Suroso  Kamis, 20 Februari 2020 3:9
Dinamisme Kependudukan akan Tergambar Jelas dengan Sensus Penduduk
Oleh : Rio Kuncoro, SST Pernahkan Anda benar-benar tahu berapakah tepatnya jumlah penduduk di Kabupaten Nabire? Jangan dulu bicara Kabupaten
Agenda Nabire
RAPAT KONI NABIRE
 Jumat, 21 Februari 2020 2:40
KONI Kabupaten Nabire akan menyelenggarakan rapat pada Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 bertempat di Ruang Rapat KONI Nabire, pukul 12.00 WIT. Agenda rapat : 1). rapat evaluasi KONI tahun 2019, 2). Perencanaan agenda tahun 2020, 3). Serba Serbi
HAHAEEE...
Tanah milik KODIM dan POLRES
 Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Populer

Info Loker