Home Nabire Adipura 2020 Masih Jauh

Adipura 2020 Masih Jauh

Suroso  Kamis, 18 Juli 2019 20:38
Adipura 2020 Masih Jauh
AMBISI meraih penghargaan Adipura sebagai kota bersih untuk Kota Nabire rasanya masih jauh. Padahal, kalau menghitung waktu normal, tinggal lima bulan, sudah masuk tahun 2020. Persoalannya banyak hal kita belum benahi menuju Adipura 2020, bahkan terkesan Nabire penuh dengan sampah. Kita belum melangkah ke Adipuira 2020, karena masalah sampah masih berantakan selama sarana - prasarana dan dana tidak memadai. Gerakan Jumpa Berlian menuju Adipura 2020 sepertinya tidak merakyat, sekedar hanya untuk gerakan bersih-bersih pada hari Jumat saja.Larangan membuang sampah di beberapa titik yang diinstruksi Bupati Nabire juga hanya larangan semata tanpa disertakan dengan solusi, tanpa penunjukkan pengalihan tempat pembuangan sampah kepada warga di dalam  kota dan di tengah masyarakat. Warga bingung mau buang sampah kemana, karena tidak ada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di dalam kota.Karena, ketika pemerintah daerah, Bupati Nabire mengeluarkan instruksi larangan membuang sampah di pasar, setidaknya disertai dengan penyiapan lokasi alternatif yang permanen dengan menyiapkan tempat pembuangan sementara di tengah pemukiman warga dan didalam kota, termasuk di pasar. Tetapi yang terjadi di Nabire, bupati melarang warga untuk membuang sampah di beberapa titik tanpa tidak menyiapkan TPS sebagai tempat penampung sampah rumah tangga dan pasar. Sekalipun pemerintah sudah bertekad Nabire sebagai kota bebas sampah dengan gerakan Jumpa Berlian, namun tidak disertai dengan penyiapan infrastruktur, sarana dan prasarana sehingga gerakan Jumpa Berlian tinggal gerakan. Karena, ketika Nabire bertekad meraih Adipura untuk kota sedang, Dinas Lingkungan Hidup yang menangani sampah didalam kota terus mengeluh dengan dana dan prasarana sehingga sampah di pasar juga tidak bisa diangkut dan dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Karadiri.Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Klemens Danomira di depan anggota DPRD Nabire, saat seluruh anggota dewan mendatangi Dinas Lingkungan Hidup, dua tahun lalu dipimpin Ketua DPRD, Marthen Douw karena masalah sampah di dalam kota yang tak terurus, mengakui tidak bisa mengangkut sampah setiap hari ke TPA karena sangat terbatasnya armada pengangkut sampah dan dana yang dialokasikan untuk kebersihan kota khususnya penanganan sampah juga kurang. Besaran dana yang diajukan juga dipangkas sehingga instansi teknis tidak bisa berbuat banyak, walaupun fakta di lapangan sampah terus menumpuk di mana-mana.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire saat sidang terus mempersoalkan penanganan sampah di dalam kota. Tetapi, selama itu pula, pemerintah eksekutif tidak menanggapinya serius. Bappeda dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mengatur perencanaan dan anggaran, sepertinya malas tahu karena tidak mengakomodir keluhan Dinas Lingkungan Hidup dan tekanan DPRD Nabire untuk mengalokasi dana yang cukup untuk penanganan sampah, termasuk menyiapkan TPS, truck dan kontainer sampah. Akibat adanya dukungan dari instansi teknis yang merencanakan pembangunan dan mengatur keuangan daerah, sampah berserakan dimana-mana, tumpukan sampah di pasar membukit dan membusuk karena tidak mengangkut cepat, karena memang sarananya sangat terbatas. Ditengah itu, muncul lagi lokasi sampah dadakan, bahkan hingga ke jalur hijau.*Pemerintah LambanPenanganan sampah di kota Nabire, dinilai pemerintah lamban. Karena, masalahnya sudah di depan mata tetapi selama ini pula pemerintah seolah-olah malas tahu. Karena, pemerintah melalui instansi teknis kurang memberikan perhatian serius, paling tidak di dalam hal ini, Bappeda sebagai perencana, badan keuangan sebagai pengelola keuangan daerah dan Dinas Lingkungan Hidup.Jika sekiranya Bappeda dan badan keuangan menyadari gerakan Jumpa Berlian sebagai tekad pemerintah menuju Adipura 2020, instansi teknis seperti Bappeda dan BPKAD merencanakan pembuatan TPS di dalam kota dan pengadaan truck bersama kontainer sampah. Badan keuangan sebagai pengelola keuangan mengalokasi dana yang cukup untuk penanganan sampah di daerah ini. Tetapi selama ini tidak demikian. Akibatnya, gerakan Jumpa Berlian tinggal gerakan, sampah menumpuk dimana-mana di dalam kota Nabire karena tidak mampu diterjemahkan oleh instansi teknis yang menangani perencanaan dan keuangan.Akibat lambannya penanganan sampah di kota Nabire, beberapa kelompok masyarakat seperti Bihewa Fans, Barisan Semut Hitam (BSH), Amoye Comunnity telah memperlihatkan keprihatinan terhadap sampah di kota Nabire lewat gerakan bersih-bersih sampah di beberapa lokasi. Terakhir,  Kena, ikut ambil bagian di dalam penanganan sampah di daerah ini.Sementara itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Nabire, ketika Yosef Yembise memimpin lembaga tersebut bersama warga binaan dan masyarakat sekitarnya mencanangkan kawasan bersih kotoran sepanjang jalan Pipit mulai dari Pasar Sore hingga tikungan Tapioka. Bahkan saat itu, warga binaan LP menyiapkan beberapa TPS bagi warga sekitar LP.Di kawasan kota, jalur hijau depan Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) menetapkan sebagai kawasan bersih. Yayasan yang dipimpin, Barnabas Watopa menyatakan jalaur hijau di depan YPK bukan tempat sampah tetapi kawasan bebas sampah.Selama kelomnpok-kelompok masyarakat, LP Nabire dan YPK peduli dengan masalah sampah di dalam kota, pemerintah ‘diam’, karena Dinas Lingkungan tinggal mengeluh terus dengan sarana-prasarana dan dana karena tidak ditanggapi serius saat Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) kabupaten dan pembagian anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).Terkesan, larangan Bupati Nabire keluar setalah Kena turun ke lapangan, membersihkan sampah di beberapa lokasi. Dengan bertambahnya Kena, setidaknya empat kelompok masyarakat di daerah ini telah menunjukan keprihatinan terhadap masalah sampah. Ditambah lagi dengan instansi pemerintah seperti LP dan lembaga swasta masyarakat YPK Nabire.Sekalipun ada larangan Bupati, sebagian warga menilai masih lamban dan hanya menimbulkan masalah baru. Karena, tidak ada tempat pembuangan sampah rumah tangga, karena tidak disertai dengan penyiapan TPS sehingga dikuatirkan sampah akan berserakan di mana-mana.*Tidak Tumpang Tindikah?Sebuah pertanyaan menarik belakangan ini adalah munculnya “pasukan” Trantib (Ketenteraman dan Ketertiban) dengan kendaraan operasionalnya. Tugasnya mengawasi warga yang membuang sampah sembarangan atau untuk mengangkut sampah?.Apabila ‘pasukan” Trantib dibebani patroli untuk menjaga warga yang membuang sampah, siapa yang dipercayakan pemerintah untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) sampah di kota Nabire. Apakah tugas dari “pasukan” trantib atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tupoksi dan kewajiban Satpol PP adalah mengawal Perda, karena Satpol PP sebagai polisi pemerintah daerah yang dibebankan untuk mengawal pelaksanaan produk hukum di daerah yang bersangkutan.Seandainya, pengawalan terhadap pembuangan sampah secara sembarang dan menertibkan larangan Bupati Nabire dibebankan kepada Satpol PP, masih optimis. Karena, dengan modal backround Kepala Satpol PP Kabupaten Nabire mampu mengamankan Instruksi Bupati tentang Larangan Buang Sampah di beberapa titik yang ditentukan.Jika “pasukan” Trantib ditugaskan untuk mengawal warga yang membuang sampah sembarangan, tugas Satpol PP yang ada buat apa. Karena, masalah sampah di Kota Nabire sudah di-Perda-kan oleh DPRD Kabupaten Nabire, sementara menanti persetujuan dan nomor registrasi dari Pemerintah Provinsi Papua sehingga semestinya Tupoksi dari Satpol PP.Ataukah ‘pasukan” Trantib ditugaskan untuk mengangkut sampah. Jika memang demikian, Dinas Lingkungan Hidup bersama tugasnya tidak mengurus sampah lagi, karena selama ini dana dan fasilitasnya sangat kurang. Sehingga dengan adanya “pasukan” baru, sampah di dalam kota teratasi cepat.Agak ironisnya, ketika Dinas Lingkungan Hidup mengeluh dengan armada pengangkut sampah (kontainer dan truck), begitu cepatnya pemerintah memfasilitasi “pasukan baru” dengan armada kendaraan operasional sekedar “taputar” di dalam kota. Sementara Dinas Lingkungan Hidup masih bergelut dengan minimnya fasilitas pengangkut sampah yang sering keluar masuk bengkel mobil. Tidak berlebihan, jika seandainya sejak awal perencanaan, dana sebanyak itu dialokasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk belanja kendaraan pengangkut sampah untuk memperkuat armada. Hanya pejabat-pejabat yang berkepentingan yang tahu, terutama kebijakan,  perencanaan awal dan ploting dana.(ans) 
Polling
Apakah anda setuju jika diberlakukan pembayaran parkir di sejumlah titik keramaian di dalam Kota Nabire ?
Suroso  Kamis, 13 Juni 2019 15:28
Orang Asli Papua: Hargai Tanah Sebagai “Mama”
Oleh: Florentinus Tebai*)  Transaksi jual-beli tanah ini sudah dan sedang terjadi di hampir seluruh tanah Papua. Transaksi jual beli t
Suroso  Minggu, 8 September 2019 21:59
Urgensi Aklererasi Implementasi E-Government di Kabupaten Intan Jaya
Oleh: Asir Mirip, S.Pd.M.Si*Urgensi dan RelevansiMakalah ini bertujuan untuk menawarkan salah satu solusi strategis untuk mengatasi persoala
Agenda Nabire
KEJUARAAN OLAHRAGA KABUPATEN
 Selasa, 20 Agustus 2019 22:0

Kejuaraan Olahraga Kabupaten Nabire tahun 2019 akan diselenggarakan SEPTEMBER-OKTOBER 2019

Cabang Olahraga Yang Dipertandingkan :

1. Bulutangkis

2. Bola Voley

3. Sepak Takraw

4. Pencak Silat

5. Karate

6. Taekwondo

Tempat Pendaftaran di Kantor KONI Nabire setiap jam kerja (09.00 WIT s/d 15.00 WIT)

HAHAEEE...
Nilai Raport
 Senin, 18 Februari 2019 1:28

Tinus : "Bapa.... belikan sa sepeda kah untuk pigi sekolah ? Sa pu teman-teman semua su naik sepeda kalo pigi sekolah"

Bapa : "Gampang itu anak. Yang penting ko pu nilai raport ada angka 9 minimal tiga. Kalau bisa, bapa langsung belikan ko sepeda baru."

Setelah ambil raport, Tinus pulang deng semangat. Tinus langsung cari dia pu bapa di rumah.

Tinus : "Bapa ini sa pu raport ada angka 9 ada tiga. Jadi bapa pu janji untuk belikan sa sepeda itu yang sa tagih."

Deng mata kabur-kabur sedikit, Tinus pu bapa liat Tinus pu raport. Memang di raport ada angka 9 ada tiga. Pace dia langsung tepati janji belikan Tinus sepeda baru.

Tapi pace dia rasa ada yang kurang pas di hati. Pace penasaran deng Tinus pur raport. Pace ko ambil kacamata dan perhatikan baik-baik nilai-nilai yang ada di dalam Tinus pu raport. Pace dia kaget tra baik punya waktu liat keterangan di depan angkat 9 yang ada tiga itu ternyata angka 9 itu bukan nilai mata pelajaran. Tapi angka 9 itu masing-masing ijin tidak sekolah 9, ijin sakit 9, dan alpa 9. Pace dia pu hati soak sampe.....

 

Populer

Pasangan Papuapos Juarai Kategori B
Suroso  Selasa, 23 Juli 2019 10:20
Ribuan Kartu Kis Akan Dibagikan Kembali ke Warga
Suroso  Jumat, 9 Agustus 2019 3:17
Massa Minta Mahasiswa Papua Dipulangkan
Suroso  Selasa, 20 Agustus 2019 21:54
Bupati Himbau Aksi Demo Dilakukan Damai Tak Anarkis
Suroso  Kamis, 22 Agustus 2019 5:58

Info Loker