Home Nabire Adipura 2020 Masih Jauh

Adipura 2020 Masih Jauh

Suroso  Kamis, 18 Juli 2019 20:38
Adipura 2020 Masih Jauh
AMBISI meraih penghargaan Adipura sebagai kota bersih untuk Kota Nabire rasanya masih jauh. Padahal, kalau menghitung waktu normal, tinggal lima bulan, sudah masuk tahun 2020. Persoalannya banyak hal kita belum benahi menuju Adipura 2020, bahkan terkesan Nabire penuh dengan sampah. Kita belum melangkah ke Adipuira 2020, karena masalah sampah masih berantakan selama sarana - prasarana dan dana tidak memadai. Gerakan Jumpa Berlian menuju Adipura 2020 sepertinya tidak merakyat, sekedar hanya untuk gerakan bersih-bersih pada hari Jumat saja.Larangan membuang sampah di beberapa titik yang diinstruksi Bupati Nabire juga hanya larangan semata tanpa disertakan dengan solusi, tanpa penunjukkan pengalihan tempat pembuangan sampah kepada warga di dalam  kota dan di tengah masyarakat. Warga bingung mau buang sampah kemana, karena tidak ada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di dalam kota.Karena, ketika pemerintah daerah, Bupati Nabire mengeluarkan instruksi larangan membuang sampah di pasar, setidaknya disertai dengan penyiapan lokasi alternatif yang permanen dengan menyiapkan tempat pembuangan sementara di tengah pemukiman warga dan didalam kota, termasuk di pasar. Tetapi yang terjadi di Nabire, bupati melarang warga untuk membuang sampah di beberapa titik tanpa tidak menyiapkan TPS sebagai tempat penampung sampah rumah tangga dan pasar. Sekalipun pemerintah sudah bertekad Nabire sebagai kota bebas sampah dengan gerakan Jumpa Berlian, namun tidak disertai dengan penyiapan infrastruktur, sarana dan prasarana sehingga gerakan Jumpa Berlian tinggal gerakan. Karena, ketika Nabire bertekad meraih Adipura untuk kota sedang, Dinas Lingkungan Hidup yang menangani sampah didalam kota terus mengeluh dengan dana dan prasarana sehingga sampah di pasar juga tidak bisa diangkut dan dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Karadiri.Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Klemens Danomira di depan anggota DPRD Nabire, saat seluruh anggota dewan mendatangi Dinas Lingkungan Hidup, dua tahun lalu dipimpin Ketua DPRD, Marthen Douw karena masalah sampah di dalam kota yang tak terurus, mengakui tidak bisa mengangkut sampah setiap hari ke TPA karena sangat terbatasnya armada pengangkut sampah dan dana yang dialokasikan untuk kebersihan kota khususnya penanganan sampah juga kurang. Besaran dana yang diajukan juga dipangkas sehingga instansi teknis tidak bisa berbuat banyak, walaupun fakta di lapangan sampah terus menumpuk di mana-mana.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire saat sidang terus mempersoalkan penanganan sampah di dalam kota. Tetapi, selama itu pula, pemerintah eksekutif tidak menanggapinya serius. Bappeda dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mengatur perencanaan dan anggaran, sepertinya malas tahu karena tidak mengakomodir keluhan Dinas Lingkungan Hidup dan tekanan DPRD Nabire untuk mengalokasi dana yang cukup untuk penanganan sampah, termasuk menyiapkan TPS, truck dan kontainer sampah. Akibat adanya dukungan dari instansi teknis yang merencanakan pembangunan dan mengatur keuangan daerah, sampah berserakan dimana-mana, tumpukan sampah di pasar membukit dan membusuk karena tidak mengangkut cepat, karena memang sarananya sangat terbatas. Ditengah itu, muncul lagi lokasi sampah dadakan, bahkan hingga ke jalur hijau.*Pemerintah LambanPenanganan sampah di kota Nabire, dinilai pemerintah lamban. Karena, masalahnya sudah di depan mata tetapi selama ini pula pemerintah seolah-olah malas tahu. Karena, pemerintah melalui instansi teknis kurang memberikan perhatian serius, paling tidak di dalam hal ini, Bappeda sebagai perencana, badan keuangan sebagai pengelola keuangan daerah dan Dinas Lingkungan Hidup.Jika sekiranya Bappeda dan badan keuangan menyadari gerakan Jumpa Berlian sebagai tekad pemerintah menuju Adipura 2020, instansi teknis seperti Bappeda dan BPKAD merencanakan pembuatan TPS di dalam kota dan pengadaan truck bersama kontainer sampah. Badan keuangan sebagai pengelola keuangan mengalokasi dana yang cukup untuk penanganan sampah di daerah ini. Tetapi selama ini tidak demikian. Akibatnya, gerakan Jumpa Berlian tinggal gerakan, sampah menumpuk dimana-mana di dalam kota Nabire karena tidak mampu diterjemahkan oleh instansi teknis yang menangani perencanaan dan keuangan.Akibat lambannya penanganan sampah di kota Nabire, beberapa kelompok masyarakat seperti Bihewa Fans, Barisan Semut Hitam (BSH), Amoye Comunnity telah memperlihatkan keprihatinan terhadap sampah di kota Nabire lewat gerakan bersih-bersih sampah di beberapa lokasi. Terakhir,  Kena, ikut ambil bagian di dalam penanganan sampah di daerah ini.Sementara itu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Nabire, ketika Yosef Yembise memimpin lembaga tersebut bersama warga binaan dan masyarakat sekitarnya mencanangkan kawasan bersih kotoran sepanjang jalan Pipit mulai dari Pasar Sore hingga tikungan Tapioka. Bahkan saat itu, warga binaan LP menyiapkan beberapa TPS bagi warga sekitar LP.Di kawasan kota, jalur hijau depan Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) menetapkan sebagai kawasan bersih. Yayasan yang dipimpin, Barnabas Watopa menyatakan jalaur hijau di depan YPK bukan tempat sampah tetapi kawasan bebas sampah.Selama kelomnpok-kelompok masyarakat, LP Nabire dan YPK peduli dengan masalah sampah di dalam kota, pemerintah ‘diam’, karena Dinas Lingkungan tinggal mengeluh terus dengan sarana-prasarana dan dana karena tidak ditanggapi serius saat Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) kabupaten dan pembagian anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).Terkesan, larangan Bupati Nabire keluar setalah Kena turun ke lapangan, membersihkan sampah di beberapa lokasi. Dengan bertambahnya Kena, setidaknya empat kelompok masyarakat di daerah ini telah menunjukan keprihatinan terhadap masalah sampah. Ditambah lagi dengan instansi pemerintah seperti LP dan lembaga swasta masyarakat YPK Nabire.Sekalipun ada larangan Bupati, sebagian warga menilai masih lamban dan hanya menimbulkan masalah baru. Karena, tidak ada tempat pembuangan sampah rumah tangga, karena tidak disertai dengan penyiapan TPS sehingga dikuatirkan sampah akan berserakan di mana-mana.*Tidak Tumpang Tindikah?Sebuah pertanyaan menarik belakangan ini adalah munculnya “pasukan” Trantib (Ketenteraman dan Ketertiban) dengan kendaraan operasionalnya. Tugasnya mengawasi warga yang membuang sampah sembarangan atau untuk mengangkut sampah?.Apabila ‘pasukan” Trantib dibebani patroli untuk menjaga warga yang membuang sampah, siapa yang dipercayakan pemerintah untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) sampah di kota Nabire. Apakah tugas dari “pasukan” trantib atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tupoksi dan kewajiban Satpol PP adalah mengawal Perda, karena Satpol PP sebagai polisi pemerintah daerah yang dibebankan untuk mengawal pelaksanaan produk hukum di daerah yang bersangkutan.Seandainya, pengawalan terhadap pembuangan sampah secara sembarang dan menertibkan larangan Bupati Nabire dibebankan kepada Satpol PP, masih optimis. Karena, dengan modal backround Kepala Satpol PP Kabupaten Nabire mampu mengamankan Instruksi Bupati tentang Larangan Buang Sampah di beberapa titik yang ditentukan.Jika “pasukan” Trantib ditugaskan untuk mengawal warga yang membuang sampah sembarangan, tugas Satpol PP yang ada buat apa. Karena, masalah sampah di Kota Nabire sudah di-Perda-kan oleh DPRD Kabupaten Nabire, sementara menanti persetujuan dan nomor registrasi dari Pemerintah Provinsi Papua sehingga semestinya Tupoksi dari Satpol PP.Ataukah ‘pasukan” Trantib ditugaskan untuk mengangkut sampah. Jika memang demikian, Dinas Lingkungan Hidup bersama tugasnya tidak mengurus sampah lagi, karena selama ini dana dan fasilitasnya sangat kurang. Sehingga dengan adanya “pasukan” baru, sampah di dalam kota teratasi cepat.Agak ironisnya, ketika Dinas Lingkungan Hidup mengeluh dengan armada pengangkut sampah (kontainer dan truck), begitu cepatnya pemerintah memfasilitasi “pasukan baru” dengan armada kendaraan operasional sekedar “taputar” di dalam kota. Sementara Dinas Lingkungan Hidup masih bergelut dengan minimnya fasilitas pengangkut sampah yang sering keluar masuk bengkel mobil. Tidak berlebihan, jika seandainya sejak awal perencanaan, dana sebanyak itu dialokasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk belanja kendaraan pengangkut sampah untuk memperkuat armada. Hanya pejabat-pejabat yang berkepentingan yang tahu, terutama kebijakan,  perencanaan awal dan ploting dana.(ans) 
Polling
Apakah anda setuju jika diberlakukan pembayaran parkir di sejumlah titik keramaian di dalam Kota Nabire ?
Suroso  Jumat, 28 Februari 2020 21:20
Strategi Dini Pilkada Serentak 2020
Tidak terasa masyarakat Indonesia akan kembali menggelar pesta demokrasi, setelah pada 2019 pemilihan anggota legislatif serta presiden dan
Suroso  Kamis, 20 Februari 2020 3:9
Dinamisme Kependudukan akan Tergambar Jelas dengan Sensus Penduduk
Oleh : Rio Kuncoro, SST Pernahkan Anda benar-benar tahu berapakah tepatnya jumlah penduduk di Kabupaten Nabire? Jangan dulu bicara Kabupaten
Agenda Nabire
RAPAT KONI NABIRE
 Jumat, 21 Februari 2020 2:40
KONI Kabupaten Nabire akan menyelenggarakan rapat pada Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 bertempat di Ruang Rapat KONI Nabire, pukul 12.00 WIT. Agenda rapat : 1). rapat evaluasi KONI tahun 2019, 2). Perencanaan agenda tahun 2020, 3). Serba Serbi
HAHAEEE...
Tanah milik KODIM dan POLRES
 Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Populer

Info Loker