Home Nabire Pemkab Nabire Dinilai Melanggar UU Desa

Pemkab Nabire Dinilai Melanggar UU Desa

Suroso  Jumat, 9 Agustus 2019 3:39
Pemkab Nabire Dinilai Melanggar UU Desa
NABIRE  - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire dinilai sedang melanggar Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena, hingga saat ini, tidak ada pemilihan kepala kampung tetapi yang ada hanya berdasarkan penunjukkan. Sementara UU nomor 6 tahun 2016 tentang Desa mengamanatkan pengangkatan kepala kampung melalui pemilihan oleh warga.Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire,  H Muhamad Iskandar di kediamannnya, Jumat (2/8) mengatakan, Fraksi PDIP sudah meminta kepada Bupati Nabire untuk mencabut Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Kampung karena menyalahi UU tentang Desa dalam sidang dewan yang terhormat. Tetapi, nyatanya, bupati bersama aparat teknis di lingkungan pemerintah eksekutif tidak melaksanakan. Iskandar menyebut dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Nabire setahun lalu, Fraksi PDIP dalam pemandangan fraksi meminta Bupati Nabire untuk mencabut Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Kampung se Kabupaten Nabire karena menyalahi UU tentang Desa. Peringatan serupa juga disampaikan PDIP melalui pemandangan umum fraksi dalam  Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2018, beberapa waktu lalu juga meminta pemerintah daerah khususnya eksekutif untuk melaksanakan pemilihan kepala kampung sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.Menjawab pertanyaan Fraksi PDIP, Bupati Nabire, Isaias Douw dalam tanggapan pemerintah mengatakan, pemilihan dan pergantian kepala kampung akan dilakukan untuk kepala kampung yang diangkat dengan jabatan sebagai pelaksana tugas.Legislator dari PDIP ini menyatakan kesal dengan sikap pemerintah. Karena, apa yang diusulkan oleh dewan tidak pernah digubris secara serius oleh eksekutif. Janji pemerintah untuk mengganti Plt Kepala Kampung di daerah ini yang dijanjikan Bupati Nabire didalam sidang paripurna dewan juga hingga sekarang belum dilaksanakan.Karena, kenyataannya kini janji pemerintah untuk akan mengevaluasi dan mengganti pejabat kepala kampung dengan status pelaksana tugas (Plt) juga belum dilaksanakan. Sementara, masa jabatan penjabat kepala kampung yang diamanat di dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 82 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, pengangkatan penjabat hanya 6 bulan tetapi yang terjadi Kabupaten Nabire lebih dari setahun.Dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bagian ketiga, pasal 31 ayat (1) mengamanatkan pemilihan kepala kampung dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten sementara pada pasal 32 mengatur tentang kepanitian pemilihan kepala kampung yang dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam). Di dalam Panitia Pemilihan Kepala Kampung di kampung, selain unsur Bamuskam juga melibatkan lembaga kemasyarakatan di kampung dan tokoh masyarakat. Sedangkan di pasal 34 ditegaskan, pemilihan kepala kampung dipilih langsung oleh masyarakat kampung,  dilaksanakan dengan Luber, jujur dan adil. Biaya pelaksanaan pemilihan kepala kampung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.  UU tersebut menegaskan, Bamuskam melaporkan hasil pemilihan kepada bupati dan bupati menetapkan kepala kampung terpilih dan mengangkatnya melalui keputusan.Menteri Dalam Negeri lewat Permendagri nomor 82 tahun 2015 menegaskan kepala kampung yang terpilih melalui pemilihan langsung ditetapkan oleh bupati melalui keputusan dengan jangka waktu 30 hari setelah menerima laporan hasil pemilihan kepala kampung.(ans)
Polling
Apakah anda setuju jika diberlakukan pembayaran parkir di sejumlah titik keramaian di dalam Kota Nabire ?
Suroso  Kamis, 13 Juni 2019 15:28
Orang Asli Papua: Hargai Tanah Sebagai “Mama”
Oleh: Florentinus Tebai*)  Transaksi jual-beli tanah ini sudah dan sedang terjadi di hampir seluruh tanah Papua. Transaksi jual beli t
Suroso  Rabu, 17 Juli 2019 21:10
TANAH, SUMBER KEHIDUPAN BAGI MASYARAKAT ADAT DI MEEUWODIDE
 Oleh Ernest Pugiye Ketika menyimak realitas kehidupana masyarakat adat di Meeuwodide, maka mereka masih tetap berhadapan dengan
Agenda Nabire
KEJUARAAN OLAHRAGA KABUPATEN
 Selasa, 20 Agustus 2019 22:0

Kejuaraan Olahraga Kabupaten Nabire tahun 2019 akan diselenggarakan MULAI TANGGAL 9 SEPTEMBER 2019

Cabang Olahraga Yang Dipertandingkan :

1. Bulutangkis

2. Bola Voley

3. Sepak Takraw

4. Pencak Silat

5. Karate

6. Taekwondo

Tempat Pendaftaran di Kantor KONI Nabire setiap jam kerja (09.00 WIT s/d 15.00 WIT)

HAHAEEE...
Nilai Raport
 Senin, 18 Februari 2019 1:28

Tinus : "Bapa.... belikan sa sepeda kah untuk pigi sekolah ? Sa pu teman-teman semua su naik sepeda kalo pigi sekolah"

Bapa : "Gampang itu anak. Yang penting ko pu nilai raport ada angka 9 minimal tiga. Kalau bisa, bapa langsung belikan ko sepeda baru."

Setelah ambil raport, Tinus pulang deng semangat. Tinus langsung cari dia pu bapa di rumah.

Tinus : "Bapa ini sa pu raport ada angka 9 ada tiga. Jadi bapa pu janji untuk belikan sa sepeda itu yang sa tagih."

Deng mata kabur-kabur sedikit, Tinus pu bapa liat Tinus pu raport. Memang di raport ada angka 9 ada tiga. Pace dia langsung tepati janji belikan Tinus sepeda baru.

Tapi pace dia rasa ada yang kurang pas di hati. Pace penasaran deng Tinus pur raport. Pace ko ambil kacamata dan perhatikan baik-baik nilai-nilai yang ada di dalam Tinus pu raport. Pace dia kaget tra baik punya waktu liat keterangan di depan angkat 9 yang ada tiga itu ternyata angka 9 itu bukan nilai mata pelajaran. Tapi angka 9 itu masing-masing ijin tidak sekolah 9, ijin sakit 9, dan alpa 9. Pace dia pu hati soak sampe.....

 

Info Loker