Home Artikel Urgensi Aklererasi Implementasi E-Government di Kabupaten Intan Jaya

Urgensi Aklererasi Implementasi E-Government di Kabupaten Intan Jaya

Suroso  Minggu, 8 September 2019 21:59
Urgensi Aklererasi Implementasi E-Government di Kabupaten Intan Jaya

Oleh: Asir Mirip, S.Pd.M.Si*

Urgensi dan RelevansiMakalah ini bertujuan untuk menawarkan salah satu solusi strategis untuk mengatasi persoalan pembangunan di Kabupaten Intan Jaya. Fokusnya adalah pada penerapan E-Government dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini mendesak untuk dilakukan karena sejak awal pembentukannya pada tahun 2008, Kabupaten Intan Jaya masih mengalami sejumlah permasalahan dengan solusi yang tidak saja terbatas tetapi juga kurang memiliki fokus yang jelas. Penerapan E-Government diharapkan menjadi solusi strategis yang mampu mendorong penyelesaian persoalan-persoalan lintas bidang, baik yang berkaitan dengan pembangunan, pelayanan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Pada aspek pembangunan, beberapa hambatan sekaligus tuntutan antara lain meliputi ketersediaan infrastruktur transportasi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur energi, serta percepatan pembangunan ekonomi pada sektor strategis seperti pertanian. Pada aspek pelayanan publik, permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan masih rendahnya akses dan kualitas pelayanan dasar, termasuk pelayanan kewarganegaraan. Sedangkan pada aspek pemerintah, Kabupaten Intan Jaya masih bergumul dengan persoalan tata kelola pemerintahan yang sangat kompleks.Jika dilihat secara lebih dalam, persoalan-persoalan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Pada aspek pembangunan manusia, capaian dan hambatan pembangunan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator komposit yang mengukur tingkat kualitas sumber daya manusia melalui aspek pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, capaian IPM Kabupaten Intan Jaya mengalami peningkatan secara perlahan. Namun, jika dibandingkan dengan capaian IPM daerah lain di wilayah adat Mepago, capaian IPM Kabupaten Intan Jaya selalu berada pada posisi terbawah. Selain itu, dibandingkan dengan rata-rata IPM Provinsi Papua sebesar 59,09 pada tahun 2017, capaian IPM Kabupaten Intan Jaya masih tertinggal. Lebih jauh, dibandingkan dengan rata-rata IPM nasional sebesar 70,81 pada tahun 2017, capaian IPM Kabupaten Intan Jaya masih sangat jauh tertinggal.Rendahnya capaian IPM dipengaruhi oleh capaian pada masing-masing aspek pembentuknya. Pada aspek pendidikan, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Intan Jaya sangat memprihatinkan. Secara umum, capaian RLS Kabupaten Intan Jaya berada pada level terendah selama lima tahun terakhir. Hingga tahun 2016 RLS Intan Jaya hanya mencapai 2,49 tahun yang artinya, rata-rata penduduk usia 25 tahun keatas hanya menempuh pendidikan selama 2,49 tahun atau setara dengan kelas III Sekolah Dasar. Dibandingkan dengan capaian rata-rata RLS Provinsi Papua, RLS Kabupaten Intan Jaya dua kali lebih rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh rendahnya ketersediaan dan kehadiran tenaga pendidik serta rendahnya kesadaran orang tua yang lebih menghendaki anaknya bekerja daripada bersekolah.Demikian juga halnya dengan capaian Harapan Lama Sekolah (HLS). Hingga tahun 2017 HLS Kabupaten Intan Jaya hanya mencapai 6,76 tahun yang artinya rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk ke dalam jenjang pendidikan formal di Kabupaten Intan Jaya pada tahun 2017 hanya selama 6,76 tahun atau hampir setara dengan kelas VII sekolah menengah pertama. Sedangkan rata-rata HLS Provinsi Papua sudah mencapai 10,54 tahun atau setara dengan kelas XI sekolah menengah atas. Lebih jauh, dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional, HLS kabupaten Intan Jaya tertinggal sangat jauh karena HLS rata-rata nasional mencapai 12,85 tahun atau hampir setara dengan diploma I.Selanjutnya, kesehatan merupakan aspek yang berkontribusi cukup besar dalam kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan kesehatan dalam konteks ini meliputi banyak indikator kinerja. Salah satu indikator komposit yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan suatu daerah adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani saat seorang bayi lahir pada tahun tertentu. Sehingga AHH dapat mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat suatu daerah secara umum. Secara umum, capaian AHH Kabupaten Intan Jaya tidak terpaut jauh dengan capaian daerah lain dan rata-rata AHH Provinsi Papua. Namun demikian, dibandingkan dengan rata-rata nasional, AHH Kabupaten Intan Jaya terpaut cukup jauh. Pada tahun 2017, AHH Kabupaten Intan Jaya adalah 65,04 yang berarti bahwa rata-rata bayi baru lahir di Kabupaten Intan Jaya hanya akan diperkirakan hidup selama 65,04 tahun. Sedangkan pada tahun yang sama, rata-rata AHH nasional mencapai 71,06 yang berarti bahwa rata-rata bayi baru lahir di Indonesia diperkirakan akan hidup selama 71,06 tahun. Perbandingan tersebut mengindikasikan masih relatif rendahnya upaya kesehatan yang mampu diselenggarakan baik oleh pemerintah Kabupaten Intan Jaya maupun pemerintah Provinsi Papua secara umum. Capaian yang belum optimal ini nampaknya berkaitan dengan capaian pada level proses yang juga masih terbatas. Sekedar contoh, cakupan kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan (K4) baru mencapai 20.9 persen, atau masih terdapat lebih dari tiga perempat ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya sehingga menimbulkan resiko kematian ibu melahirkan dan bayi yang cukup tinggi. Demikian halnya dengan rendahnya penerapan pola hidup sehat dan upaya-upaya preventif dikalangan masyarakat, relatif rendahnya kualitas pelayanan kesehatan yang dapat diselenggarakan di Kabupaten Intan Jayaserta sebaran tenaga kesehatan yang tidak merata.Selanjutnya, kualitas kinerja pembangunan juga dinilai dari tingkat perkenomian daerah. Tingkat perekonomian daerah dapat diukur melalui berbagai indikator. Indikator pertama adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan gambaran kondisi perekonomian disuatu wilayah yang paling umum digunakan. PDRB merupakan hasil penjumlahan bruto atau akumulasi total seluruh aktivitas ekonomi yang ada di suatu daerah. PDRB Kabupaten Intan Jaya sejak tahun 2013 hingga 2016 terus mengalami peningkatan secara perlahan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari total PDRB yang terus tumbuh dalam kurun waktu tersebut. Secara konsisten dari tahun ke tahun kontribusi terbesar didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor kontruksi, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial dengan kontribusi rata-rata sebesar 83% terhadap perekonomian di Kabupaten Intan Jaya. Sementara sisanya ditunjang oleh sektor-sektor lainnya seperti jasa pertambangan, industri pengolahan, perdagangan besar, transportasi, penyedia makan-minum, real estate, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya. Khusus pada sektor real-estate menunjukkan tren yang tinggi dengan kontribusi yang terus tumbuh tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan jika sektor real-estate dapat menjadi kontibutor yang baik dan stabil di masa mendatang.Namun dilain sisi, pertumbuhan PDRB ini tidak cukup dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di kabupaten Intan Jaya. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Intan Jaya pada periode 2011 – 2016 mengalami perlambatan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan PDRB sebesar hampir 80% dari laju pertumbuhan PDRB sejak tahun 2011 hingga tahun 2016. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh pelambatan pertumbuhan kontribusi dari sektor-sektor ekonomi penting di Kabupaten Intan Jaya. Perlambatan tersebut terjadi karena kapasitas produksi pertanian yang terus menurun sehingga dapat mempengaruhi input pada sektor lainnya. Akibatnya sektor industri pengolahan dan transportasi ikut terkontraksi.Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Intan Jaya dan Provinsi Papua menunjukkan tren peningkatan yang relatif sama. Namun, laju inflasi di Kabupaten Intan Jaya hampir tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi papua. Hal ini dapat terjadi karena harga barang dan jasa secara umum yang ada di kabupaten intan jaya dan provinsi papua mengalami pola kenaikan yang sama, meskipun tingkat harga barang dan jasa di kabupaten Intan Jaya jauh lebih tinggi.Tingginya harga barang dan jasa dikabupaten Intan Jaya ini disebabkan oleh banyak hal. Penyebab utamanya adalah kondisi geografis Kabupaten Intan Jaya yang berada di wilayah pegunungan tengah dengan aksesibilitas yang relatif sulit dijangkau. Hal ini menyebabkan distribusi barang dan jasa dapat terhambat, terlebih saat ini distribusi dilakukan hanya dengan menggunakan moda transportasi udara. Indikator lain untuk melihat perkembangan sebuah daerah adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata per kepala/individu di suatu wilayah. Pendapatan per kapita mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat atas barang dan jasa. Daya beli yang tinggi dapat mendorong kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Oleh sebab itu pendapatan perkapita ini dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan di masyarakat. Pendapatan perkapita di Kabupten Intan Jaya mengalami tren peningkatan yang cukup baik tiap tahunnya. Namun, nilainya relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Papua. Hal tersebut disebabkan karena aktifitas ekonomi masyarakat Intan Jaya sebagian besar ditopang oleh aktifitas pertanian yang fokus produksinya pada barang-barang mentah dengan nilai jual yang relatif rendah serta proses transaksi yang masih menggunakan sistem barter. Sehingga perhitungan pendapatan per kapita yang ada saat ini pada dasarnya belum optimal dalam memotret pendapatan rill masyarakat kabupaten Intan Jaya. Indikator berikutnya adalah kemiskinan. Kemiskinan juga merupakan indikator makro ekonomi yang sering digunakan dalam melihat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Kondisi kemiskinan dapat dilihat melalui tingkat kemiskinan. tingkat kemiskinan menggambarkan besaran persentase penduduk yang tergolong miskin berdasarkan acuan atau standar yang ditetapkan sebelumnya. Secara umum, persentase penduduk miskin di Kabupaten Intan Jaya mengalami fluktuasi dan  cenderung meningkat dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir. Kondisi tersebut relatif berlawanan dengan kondisi kemiskinan di Provinsi Papua dengan fluktuasi yang cenderung menurun. Kemiskinan di Kabupaten Intan Jaya tergolong memprihatinkan, yakni sebanyak 42,23 persen yang artinya hampir setengah penduduk dikabupaten Intan Jaya masih berdada di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor lesunya aktivitas ekonomi, inflasi yang tinggi dengan tingkat pendapatan per kapita yang relatif rendah serta sistem transaksi yang masih menggunakan cara barter dapat mendorong ketidakmampuan masyarakat kabupaten Intan Jaya dalam memenuhi kebutuhan primernya seperti kebutuhan makanan, pendidikan dan kesehatan. Catatan yang sedikit baik ditemukan pada aspek ketimpangan yang ditunjukkan oleh Indeks Gini. Indeks Gini merupakan indeks ketimpangan pengeluaran masayarakat yang nilainya berkisar antara 0 dan 1. Tingkat ketimpangan yang semakin tinggi ditunjukkan dengan nilai indeks gini yang mendekati 1. Sebaliknya, tingkat ketimpangan yang rendah ditunjukkan dengan nilai gini yang mendekati 0. Indeks gini umum digunakan untuk meggambarkan kondisi pemerataan kesejahteraan di masyarakat. Indeks gini di Kabupaten Intan Jaya pada periode tahun 2011 hingga tahun 2016 tergolong rendah dengan rata-rata 0,28 persen. Kondisi tersebut relatif lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan di Provinsi Papua yang tergolong sedang dengan rata-rata nilai 0,43 persen pada periode yang sama. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Intan Jaya memiliki profesi yang relatif homogen. Mayoritas penduduk di Kabupaten Intan Jaya bekerja pada sektor pertanian yang relatif tidak memerlukan skill yang tinggi meskipun dengan bayaran yang pas-pasan. Sehingga potensi terjadinya konflik karena jarak ketimpangan yang relatif tinggi dapat ditekan dengan prinsip senasib sepenanggungan.Terakhir, dalam mengukur kinerja pembangunan suatu daerah penting untuk melihat capaian pembangunan dibidang infrastruktur. Kinerja pembangunan infrastruktur dapat ditelaah melalui berbagai indikator. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Capaian IKK dipengaruhi oleh kelancaran serta biaya distribusi barang dan jasa konstruksi sehingga berdampak pada tingkat kemahalan bahan-bahan konstruksi pada suatu daerah tertentu. Secara umum, IKK Kabupaten Intan Jaya mengalami fluktuasi selama kurun waktu enam tahun terakhir dengan kecenderungan meningkat. Nilai IKK terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 349,02 sedangkan, IKK termahal sebesar 483,02 pada tahun 2013 namun kemudian mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 412,52 pada tahun 2017. Secara umum, IKK Kabupaten Intan Jaya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kabupaten-kabupaten lain seperti Paniai, Deiyai, dan Dogiyai. Kondisi tersebut mengindikasikan harga-harga barang konstruksi secara umum di Kabupaten Intan Jaya jauh lebih mahal dibandingkan dengan daerah-daerah lain wilayah Pegunungan Tengah. Bahkan, angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata IKK di Provinsi Papua. Kondisi  tersebut disebabkan oleh sulitnya kondisi geografis daerah yang berada di Kabupaten Intan Jaya. Selain itu, masih terbatasnya akses transportasi dari dan menuju kabupaten juga berkontribusi signifikan pada masalah tersebut.*Diagnosis PermasalahanBerdasarkan hasil kajian yang analisis yang dilakukan dan dikutip dari berbagai sumber (PPKK FISIPOL UGM (2015; 2016; 2017; 2018), terdapat beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya capaian pembangunan Intan Jaya sebagaimana digambarkan bagian sebelumnya. Berbagai persoalan tersebut dapat dikategorikan pada level sistemik, organaisasi dan individu.Level sistemik berkaitan dengan lingkungan makro di mana sebuah pemerintahan berjalan. Hal ini mencakup banyak aspek seperti kebijakan nasional yang seringkali menghambat dan berubah-ubah, hubungan antara eksekutif dan legislatif yang kurang harmonis yang berdampak pada lamanya proses kebijakan kunci seperti Perda APBD, belum terlalu kondusifnya kondisi keamanan yang sangat menggangu roda pembangunan, serta adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang juga tidak kondusif dalam bentuk kebiasaan palang memalang, konflik antar suku, serta kenakalan-kenakalan baru yang sudah mulai berkembang di Kabupaten Intan Jaya, terutama di kalangan generasi muda.Kondusivitas keamanan yang ditunjukkan oleh konflik antara pemerintah dan masyarakat serta konflik antar masyarakat (perang suku) perlu mendapat perhatian khusus. Konflik Pilkada yang terakhir pada tahun 2017 benar-benar menguras energi pemerintah daerah untuk mengatasinya karena skalanya cukup mengkuatirkan yang disertai dengan perusakan/pembakaran hampir semua fasilitas pemerintahan di Sugapa. Hal ini berimplikasi pada belum bisa berjalan normalnya roda pemerintahan di Sugapa sampai saat ini, baik karena belum tersedianya fasilitas perkantoran maupun karena belum berjalannya proses rekonsiliasi pasca konflik.Level persoalan kedua berkaitan dengan bagaimana pemerintahan sehari-hari dijalankan. Hal ini berhubungan dengan struktur organisasi, kordinasi/kerjasama lintas OPD, pembagian dan delegasi tupoksi secara jelas antar OPD maupun intra OPD, perencanaan yang baik, penganggaran yang disiplin, pertanggungjawaban yang sesuai ketentuan, serta manajemen ASN (dari rekrutmen, penempatan (promosi, rotasi, dan mutasi), disiplin, penilaian kinerja, kesejahteraan  (insentif dan disinsentif) hingga pensiun) yang lebih profesional. Pada aspek yang kedua ini, Kabupaten Intan Jaya masih dihadapkan pada sejumlah persoalan serius. Sejauh ini, misalnya, sudah dilakukan penataan organisasi sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016. Namun pola struktur maksimal yang diambil menyebabkan membengkaknya alokasi belanja tidak langsung untuk aparatur yang secara signifikan sudah mengurangi alokasi belanja langsung untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, struktur yang baru belum disertai dengan uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan di satu sisi dan kekosongan pengampu kewenangan di sisi lain. Aspek perencanaan dan penganggaran juga perlu mendapat perhatian khusus. Sejak awal pembentukannya, Kabupaten Intan mengalami persoalan serius terkait perencanaan maupun penganggaran dan baru pada tahun 2018 ini dibenahi secara serius. Pada aspek penganggaran, ditemukan sejumlah masalah seperti kualitas dokumen perencanaan (RPJMD maupun Renstra OPD) serta sinergi antar dokumen perencanaan (antara RPJMD dengan Renstra, RPJMD dengan RKPD, Renstra dengan renja OPD serta antara RKP dengan Renja OPD). Perencanaan masih dilakukan secara adhoc sesuai selera pimpinan atau pejabat, bukan visi daerah atau organisasi. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya sistem kerja yang mampu “memaksa” semua pemangku kepentingan untuk benar-benar bekerja sesuai koridor perencanaan yang ada. Persoalannya menjadi semakin pelik ketika digeser ke arah sinergi antara perencanaan dan pengangaran. Proses penganggaran belum sepenuhnya didasarkan pada dokumen perencanaan karena intervensi atau pertimbangan-pertimbangan politik tertentu. Semuanya bermuara pada absennya arah dan fokus pembangunan. Akibat lanjutannya adalah terbatasnya capaian pembangunan pada berbagai aspek.Aspek-aspek lain dari level organisasi juga tidak kalah serius. Yang sangat menonjol adalah tingkat kedisiplinan ASN (pejabat maupun pegawai). Terlepas dari pertimbangan kondisi keamanan akibat konflik pasca Pilkada serta keterbatasan akses transportasi dari dan menuju Intan Jaya, rata-rata kehadiran ASN di Kabupaten Intan Jaya sangatlah rendah. Hal ini terjadi pada semua lini, termasuk pada lini pelayanan langsung masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan yang sebenarnya mengharuskan kehadiran ASN secara terus menerus. Aspek pengawasan dan kesejahteraan seringkali dianggap sebagai penyebab rendahnya tingkat kehadiran tersebut. Hal tersebut diperparah oleh kondisi geografis yang menyebabkan panjangnya rentang kendali pemerintahan. Namun tidak bisa diabaikan juga bahwa penyebab sesungguhnya adalah rendahnya integritas ASN untuk hadir dan melayani masyarakat, apapun kondisinya. Hal itu diperparah oleh absennya sistem insentif dan disinsentif yang tegas, terutama yang berbasis kinerja atau minimal sekedar tingkat kehadiran.Level terakhir berkaitan dengan kapasitas atau kompetensi individu. Komponen ini berkaitan dengan kemampuan individual setiap ASN untuk menjalankan tugasnya. Kemampuan itu antara lain berupa pengetahuan, keterampilan serta sikap yang baik. Dua aspek pertama – pengetahuan dan keterampilan – merupakan kemampuan dasar yang mendukung pelaksanaan tugas seorang ASN. Sedangkan aspek ketiga yakni sikap berkaitan dengan integritas atau etika sebagai ASN yang profesional. Pada aspek pertama masih dijumpai sejumlah persoalan seperti belum terpenuhinya kualifikasi pendidikan ASN, termasuk ASN yang menduduki jabatan struktural tertentu. Hal ini termasuk berbagai pendidikan penjenjangan struktural dan fungsional yang harus diikuti oleh semua ASN untuk bisa menempati jabatan atau mengampu tugas tertentu. Hal yang sama juga ditemukan pada aspek keterampilan. Hanya sedikit ASN Kabupaten Intan Jaya yang benar-benar mampu menjalankan tugasnya secara profesional karena menguasai atau bisa mengoperasikan berbagai perangkat manajemen dalam melaksanakan tugas hariannya. Hal ini dipengaruhi oleh pola rekrutmen pegawai yang kurang tepat serta minimnya langkah-langkah pembinaan karir  seperti kesempatan mengikuti berbagai diklat teknis.Yang paling memprihatinkan pada aspek ketiga adalah masalah sikap. Hanya terdapat segelintir kecil ASN yang benar-benar menghayati tugas dan tanggung jawabnya dan melaksanakannya secara bertanggung jawab. Mayoritas ASN belum menunjukkan sikap sebagai ASN dengan minimal hadir secara fisik dan menjalankan tugas rutinnya. Sebagian besar ASN tidak bertugas dan atau berdomisili di Sugapa dan lebih banyak berada di wilayah lain seperti Nabire, Timika atau Jayapura, atau bahkan di luar Papua. Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, hal ini juga terjadi pada sektor-sektor pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan, dua sektor pelayanan kunci yang mensyaratkan kehadiran aparat pelayanan nyaris sepanjang waktu. Akibatnya, tidak saja roda pemerintahan yang terganggu tetapi juga kehadiran pemerintah secara substantif untuk membawa perubahan pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat sebagaimana ikhtiar awal pemekaran belum dirasakah secara signifikan oleh masyarakat. Sebagian masyarakat bahkan sudah membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pemekaran dan menyimpulkan bahwa tidak ada perubahan yang berarti yang berhasil dilakukan oleh pemerintah hasil pemekaran sejak tahun 2008.Dari paparan singkat ini dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Intan Jaya memiliki sejumlah persoalan pelik yang harus diselesaikan dan itu harus dilakukan segera dan sistematis. Tidak semua persoalan tersebut dapat diselesaikan sekaligus dan dalam jangka pendek. Sebagian membutuhkan solusi jangka menengah dan bahkan panjang. Yang harus dicarai adalah alternatif pemecahan yang memiliki daya ungkit besar yang dengan intervensi sederhana dapat memberikan daya dorong dalam menyelesaikan sebagian besar persoalan tersebut.*E-Government sebagai Solusi StrategisMempertimbangkan kompleksitas permasalahan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya, makalah tidak bertujuan untuk menyelesaikan semua persoalan ini sekaligus. Sebaliknya, sesuai latar belakang dan pengalaman karir penulis, makalah ini hanya akan membahas satu aspek solusi strategis yang diharapkan dapat mengurai sebagian kecil dari persoalan tersebut tetapi mampu memberikan dampak signifikan terhadapnya. Sebagaimana akan diuraikan secara ringkas pada bagian berikut, makalah ini menawarkan penerapan E-Government sebagai solusi strategis untuk ikut menyelesaikan sebagian dari banyaknya permasalahan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya.Pentingnya penerapan E-Government dilandasi oleh beberapa pertimbangan. Pertama, nromatif-regulatif, E-Government telah menjadi mandat nasional yang dituangkan dalam berbagai regulasi, baik berupa UU, PP, maupun aturan perundangan lain di bawahnya. Terakhir, dikeluarkan Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PAN RB, Pimpinan KPK dan Kepala Kantor Staf Presiden Tahun 2018 tentang integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektrolik. Untuk konteks Papua secara umum dan Intan Jaya secara khusus, Keputusan bersama semakin menguatkan MoU antara KPK dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten se-Papua tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang salah satu butirnya adalah percepatan penerapan E-Budgeting dan E-Planning. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya sudah berusaha keras memenuhi kesepakatan tersebut dengan mempercepat penerapan E-Planning dan E-Budgeting tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan keduanya. Dengan demikian, inisitif penerapan E-Government sebenarnya sudah memiliki payung hukum yang kuat dan menjadi arahan nasional untuk perbaikan pelayanan publik dan pemerintahan serta percepatan pembangunan.Pertimbangan kedua terkait dengan kesiapan atau kemampuan pemerintah daerah. Walaupun masih sangat jauh dari kondisi ideal, terdapat sejumlah modal awal yang dimiliki Kabupaten Intan Jaya dalam mengimplementasikan E-Government. Sejauh ini, dengan dorongan KPK, pemerintah Kabupaten Intan Jaya sudah memiliki dua sistem berbasis elektrolik yakni E-Planning dan E-Budgeting. Kedua sistem tersebut sudah diterapkan walaupun masih membutuhkan beberapa perbaikan atau penyempurnaan. Implementasi kedua sistem tersebut juga sudah sangat membantu pemerintah untuk memastikan sinergi dan konsistensi, misalnya, pada aspek perencanaan dan penganggaran. Jika sebelumnya perencanaan dilakukan secara manual, sejak tahun 2018, perencanaan sudah dilakukan berbasis elektrolik yang menyebabkan berbagai usulan program atau kegiatan di luar yang sudah dimasukkan ke dalam sistem E-Planning dengan sendirinya akan ditolak. Sistem demikian sangat membantu pemerintah daerah untuk mengubah perilaku aparatur pemerintah dalam konteks perencanaan yang selama ini relatif bekerja tanpa rencana yang jelas. Jika inisiatif ini terus ditingkatkan dan selanjutnya diintegrasikan dengan sistem E-Budgeting maka sejumlah dampak positif akan terjadi.Pertimbangan ketiga terkait nilai strategis atau manfaat dari penerapan E-Government. Penelitian dan pengalaman dari berbagai daerah dan negara lain membuktikan bahwa penerapan E-Government berhasil membawa sejumlah dampak positif signifikan seperti meningkatkan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta efisiensi pemerintahan. Secara prosedural, digunakannya E-Government akan membantu mempercepat penanggulangan korupsi, kolusi dan nepotisme. E-Government juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang pada akhirnya mendongkrak legitimasi atau kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, implementasi E-Government juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan iklim usaha. Di Indonesia, telah terdapat sejumlah lembaga pemerintah serta pemerintah daerah yang mampu menerapkan E-Government secara optimal pada berbagai arena. sebagian E-Government terkait dengan penyelenggaraan urusan internal pemerintah seperti surat-menyurat, perencanaan, penganggaran, maupun pelaporan atau pertanggungjawaban. Sebagai lain memfokuskan penerapan E-Government untuk memperbaiki layanan publik seperti pengurusan dokumen kewarganegaraan (KTP, KK, Akta Kelahiran, Paspor, dan sebagainya), penyelenggaraan layanan berbagai jenis perijinan (seperti SIUP, IMB, Visa dan SIM), serta pelayanan publik langsung di sektor kesehatan yang umum ditemukan di berbagai rumah sakit dalam bentuk pendaftaran online.Dalam perkembangan terkini, penerapan E-Government sudah menjadi semacam trend untuk mengukur tingkat kemajuan sebuah lembaga atau daerah. Dengan kata lain, sebuah daerah atau lembaga hanya akan dianggap maju jika sudah menerapkan E-Government dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Kondisi sebaliknya akan dianggap sebagai keterbelekangan. Itulah sebabnya hampir semua lembaga pemerintah atau pemerintah daerah berlomba-lomba berinovasi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN RB setiap tahun sejak tahun 2014 mencatat bahwa penerapan E-Government menjadi inovasi yang paling banyak setiap tahun dan hal itu terjadi pada berbagai lini pemerintahan. Kabupaten Intan Jaya seharusnya bisa mengikuti perkembangan tersebut, tidak untuk sekedar dianggap maju, tetapi terutama untuk membantu percepatan pembangunan serta perbaikan pelayanan.*PrasyaratE-Government bukanlah resep ajaib yang begitu diadopsi akan langsung membawa dampak yang diinginkan. Sebaliknya, penerapan E-Government tidak selamanya berjalan mulus. Terkadang butuh waktu yang lama sebelum E-Government bisa diterapkan secara baik dan membawa dampak yang diharapkan. Keberhasilan implementasi E-Government memang sangat tergantung pada prasyarat atau prakondisi tertentu yang harus disiapkan secara matang.Prasyarat pertama terkait infrastruktur. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan sistem serta jaringan. Sistem relatif lebih mudah dibangun walaupun tetap harus memperhatikan kesesuaian dengan kondisi lokal. Misalnya terkait dengan menu E-Government. Tantangan yang lebih berat bagi Pemerintah Kabupaten Intan Jaya adalah ketersedidaan jaringan yang handal dengan kapasitas dan kualitas yang memadai. Saat ini, penerapan E-Planning, misalnya, masih mengandalkan jaringan Wifi yang terbatas jangkauannya dengan kapasitas bandwitch yang juga terbatas. Untuk menutup kekurangan kebutuhan tersebut Pemerintah Kabupaten Intan Jaya perlu melakukan terobosan atau pendekatan tertentu, misalnya ke pemerintah pusat, untuk mempercepat pemasangan jaringan internet berbasisi fiber optik yang saat ini sudah melayani kebutuhan di Nabire.Prasyarat kedua berkaitan dengan kesiapan atau kapasitas sumberdaya manusia, baik dari sisi jumlah maupun terutama kualitas. Idealnya, harus tersedia tenaga IT khusus di setiap unit organisasi maupun di tingkat daerah yang khusus bertugas melayani kebutuhan jaringan di satu sisi dan mengoperasikan E-Government di sisi yang lain. Jika E-Government diterapkan untuk berbagai keperluan, maka dibutuhkan Tim IT dalam jumlah yang memadai untuk melayani kebutuhan tersebut. Tim ini bertugas untuk melakukan instalasi, pemeliharaan, maupun implementasi E-Government itu sendiri. Selain Tim IT, dalam jangka menengah apalagi panjang, kemampuan mengoperasikan sistem E-Government menjadi kompetensi tambahan yang harus dikuasai semua ASN. Untuk itu, bagi ASN yang ada, pemerintah Kabupaten Intan Jaya perlu memberikan berbagai pelatihan terkait IT secara umum dan E-Government secara khusus. Selanjutnya, dalam proses rekrutmen ASN di masa-masa yang akan datang, kemampuan menggunakan IT harus menjadi salah satu syarat kompetensi untuk bisa diterima.Prasyarat ketiga adalah lingkungan organisasi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi E-Government sangat dipengaruhi oleh lingkungan organisasi yang kondusif. Hal ini ditandai oleh dukungan sarana dan parasaran kerja yang baik, interaksi atau proses kerja yang mulai terbiasa dengan dan membiasakan penggunaan IT. Hal ini mengandaikan bahwa semua atau minimal sebagian besar ASN menjalankan pekerjaannya dengan menggunakan IT. Secara sederhana, misalnya, kebiasaan surat menyurat konvensional mulai bisa diganti dengan yang berbasis IT dengan menggunakan teknologi WhatsApp seperti WA Group untuk mempermudah komunikasi dan kordinasi. Prasyarat keempat berkaitan dengan kepemimpinan (leadership). Kepemimpinan hampir selalu dilihat sebagai faktor kunci keberhasilan sebuah terobosan di dalam sebuah unit organisasi atau daerah. Kepemimpinan yang dimaksud adalah tipe kepemimpinan yang selalu berorientasi pada atau mendukung perubahan atau yang dikenal dengan kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformatif ditandai oleh karakter visioner pada diri pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Juga ditandai oleh keinginan untuk selalu belajar hal yang baru dan menerjemahkannya ke dalam organisasi yang dipimpinnya. untuk penerapan E-Government di Kabupaten Intan Jaya, tuntutan tersebut bisa direspon secara berlapis, mulai dari pimpinan tingkat OPD hingga kepala daerah. Ini berarti bahwa para pemimpin OPD maupun kepala daerah harus memahami pentingnya E-Government, menguasainya jika bisa, dan memberikan dukungan bagi para staf untuk melaksanakan dan mengembangkannya. Para pemimpin minimal tidak boleh menghambat penerapan E-Government. Pada tingkat yang lebih positif dan aktif, pemimpin harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan E-Government, seperti penyiapan sarana prasarana pendukung, peningkatan kapasitas stafnya, penerapan sistem insentif untuk memberikan motivasi bagi para stafnya, dan lain sebagainya.Prasyarat terakhir berkaitan dengan lingkungan makro yang lebih luas yakni terkait kesiapan, kebiasaan atau preferensi masyarakat atau dikenal dengan E-Culture. Ini merupakan prasyarat yang lebih luas karena terkait dengan transpormasi masyarakat secara luas untuk bisa menerima dan siap menggunakan E-Government dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah bisa saja menyiapkan semua prasyarat E-Government namun jika tidak didukung oleh kesiapan masyarakat, maka E-Government tidak akan berjalan optimal. Untuk konteks Intan Jaya, hal ini menjadi tantangan yang sangat kompleks mengingat sebaran geografis penduduknya serta kesiapan masyarakat yang masih sangat terbatas.Beberapa prasyarat tersebut bekerja sebuah sebuah rangkaian utuh yang tidak terpisahkan satu sama lain. Kunci terpentingnya terletak pada faktor dukungan kepemimpinan. Hadirnya kepemimpinan yang mendukung akan mempermudah realisasi prasyarat-prasyarat lain seperti persiapan dan pengembangan SDM, perbaikan sarana dan parasarana, serta pengembangan budaya organisasi.*PenutupMakalah ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap upaya untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya. Penerapan E-Government dipercaya dan diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap salah satu persoalan pelik terkait tata kelola pemerintahan yang masih sangat lemah. Secara internal, penerapan E-Government diharapkan mampu memperbaiki cara atau prossedur penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk E-Planning, E-Budgeting, atau E-Office. Perbaikan secara internal ini diharapkan bisa memberikan dampak eskternal terkait peningkatan pelayanan publik yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Sebagai sebuah terobosan, penerapan E-Government tidak berjalan begitu saja. Dibutuhkan sejumlah faktor pendukung seperti sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, budaya organisasi, kepemimpinan serta kesiapan dan penerimaan masyarakat. Hal-hal tersebut harus mulai dirintis karena E-Government, cepat atau lambat akan harus diterapkan dan menjadi normal dari proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Penulis: Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya (Makalah  ini disampaikan pada seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Seleksi Terbuka untuk Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya Papua)

Polling
Apakah anda setuju jika diberlakukan pembayaran parkir di sejumlah titik keramaian di dalam Kota Nabire ?
Suroso  Kamis, 13 Juni 2019 15:28
Orang Asli Papua: Hargai Tanah Sebagai “Mama”
Oleh: Florentinus Tebai*)  Transaksi jual-beli tanah ini sudah dan sedang terjadi di hampir seluruh tanah Papua. Transaksi jual beli t
Suroso  Kamis, 26 September 2019 21:21
Metode Teologi Pembebasan Amerika Latin sebagai Suatu Model Mengatasi Situasi Masalah Papua
1. Pengantar Istilah pembebasan, muncul sebagai istilah khas Amerika Latin. Istilah tersebut merupakan istilah yang dibakukan sebagai rea
Agenda Nabire
KEJUARAAN BULUTANGKIS YUNIOR 2019
 Senin, 21 Oktober 2019 21:40

Dalam rangka menjaring bibit-bibit muda atlet bulutangkis di Kabupaten Nabire, PBSI Pengkab Nabire menggelar Kejuaraan Bulutangkis Yunior tahun 2019. Kelas yang akan dipertandingkan 1) Perorangan putra dan putri di bawah 9 tahun, 2) Beregu di bawah 12 tahun.

Kejuaraan akan dilaksanakan mulai tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan selesai, di GOR Kotalama

 
HAHAEEE...
Nilai Raport
 Senin, 18 Februari 2019 1:28

Tinus : "Bapa.... belikan sa sepeda kah untuk pigi sekolah ? Sa pu teman-teman semua su naik sepeda kalo pigi sekolah"

Bapa : "Gampang itu anak. Yang penting ko pu nilai raport ada angka 9 minimal tiga. Kalau bisa, bapa langsung belikan ko sepeda baru."

Setelah ambil raport, Tinus pulang deng semangat. Tinus langsung cari dia pu bapa di rumah.

Tinus : "Bapa ini sa pu raport ada angka 9 ada tiga. Jadi bapa pu janji untuk belikan sa sepeda itu yang sa tagih."

Deng mata kabur-kabur sedikit, Tinus pu bapa liat Tinus pu raport. Memang di raport ada angka 9 ada tiga. Pace dia langsung tepati janji belikan Tinus sepeda baru.

Tapi pace dia rasa ada yang kurang pas di hati. Pace penasaran deng Tinus pur raport. Pace ko ambil kacamata dan perhatikan baik-baik nilai-nilai yang ada di dalam Tinus pu raport. Pace dia kaget tra baik punya waktu liat keterangan di depan angkat 9 yang ada tiga itu ternyata angka 9 itu bukan nilai mata pelajaran. Tapi angka 9 itu masing-masing ijin tidak sekolah 9, ijin sakit 9, dan alpa 9. Pace dia pu hati soak sampe.....

 

Populer

Kejuaraan Bulutangkis Mulai Digelar
Suroso  Kamis, 26 September 2019 21:23
Kata Merupakan Senjata Bagi Wartawan
Suroso  Kamis, 26 September 2019 21:15
Khawatir Didenda, Tempat Usaha Pilih Tutup
Suroso  Minggu, 29 September 2019 23:26
Sejumlah Calon Bupati Mendaftar ke PAN
Suroso  Minggu, 29 September 2019 20:57

Info Loker