Home Pemda Intan Jaya Pemkab Intan Jaya Gelar Rakor Perencanaan DAK

Pemkab Intan Jaya Gelar Rakor Perencanaan DAK

Suroso  Selasa, 10 Desember 2019 11:10
Pemkab Intan Jaya Gelar Rakor Perencanaan DAK
SUGAPA - Rapat koordinasi perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di lingkungan Pemkab Intan Jaya, digelar Selasa (10/12) di Kantor Bupati Intan Jaya. Kegiatan yang dibuka Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, SS, M.Si diwakili Sekda Intan Jaya, Asir Mirip, S.Pd, M.Si, juga dihadiri tamu dari Provinsi Papua. Dalam sambutan Bupati Intan Jaya yang disampaikan Sekda Asir Mirip mengatakan, DAK merupakah salah satu sumber pendanaan pembangunan sebagai implementasi dari UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Pengalokasian dana DAK kepada daerah didasarkan pada UU nomor 23 tahun 2016 pasal 29 dengan tujuan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, percepatan pencapaian program nasional dan percepatan pembangunan daerah. Itu artinya bahwa dana DAK bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diarahkan untuk membiayai program kegiatan prioritas nasional yang ada di daerah atau program kegiatan prioritas daerah yang beririsan dengan program nasional serta mendukung pelayanan dasar. Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala BP4D bahwa program DAK sampai dengan tahun anggaran 2020 dibagi kedalam 2 kelompok. Yaitu DAK fisik dan DAK non fisik. Khusus DAK fisik dibagi 3 jenis DAK yaitu DAK reguler yang diperuntukan untuk seluruh daerah provinsi dan kabupaten kota se Indonesia, DAK penugasan dikhususkan kepada daerah tertinggal, transmigrasi, pesisir, terluar, dan batas negara. Sedangkan DAK afirmasi dikhususkan kepada daerah percepatan pembangunan daerah. Oleh karena peranan dana DAK dalam pembangunan daerah sangat strategis, maka banyak daerah berlomba-lomba untuk mengusulkan program kegiatan yang dibiayai dari dana DAK. Termasuk Kabupaten Intan Jaya sampai dengan saat ini masih mengandalkan dana DAK untuk membiayai program kegiatan strategis seperti pembangunan sarana prasarana pendidikan, pembangunan sarana prasarana kesehatan, prasarana jalan jembatan, air minum, sanitasi, perumahan, pasar, perikanan maupun transportasi pedesaan dan beberapa bidang DAK seperti lingkungan hidup, pariwisata, industri kecil menengah, pembangunan GOR, keselamatan lalu lintas sampai dengan hari ini Kabupaten Intan Jaya belum mampu memperolehnya.  “Bidang DAK yang saya sebutkan, terakhir tidak mendapat alokasi pendanaan perlu dicermati apa permasalahannya apakah program kegiatan tidak visibel atau data pendukung seperti study kelayakan, DED, lokasi maupun data teknis yang tidak mampu dipenuhi oleh OPD pengampu. Kalau ternyata data perencanaan dan data dukung yang menjadi masalah, maka pertanyaan saya adalah apa yang dikerjakan oleh OPD bersangkutan ? Dan memang sampai hari ini masalah data tidak pernah diseriusi oleh para kepala OPD bersangkutan bukan saja untuk kepentingan perencanaan DAK, untuk perencanaan lainnya seperti Otsus, DAU dan DBH OPD-OPD tertentu tidak mampu menyajikan data dengan baik. Apa yang dikerjakan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahun kalau hanya data saja tidak ada tapi yang jadi prestasi uang dalam DPA habis terpakai minimal 98% bicara hasil 0%,” paparnya. Lebih lanjut dikatakan bupati, kita semua harus paham bahwa kemampuan keuangan kita sangat terbatas untuk mampu mengeksekusi seluruh program yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022. Oleh karena itu pendanaan pembangunan dari sumber-sumber lain seperti DAK, Otsus Infra, TP perlu diupayakan semaksimal mungkin guna percepatan pembangunan daerah dalam rangka mengatasi ketertingalan daerah.  “Para kepala OPD khususnya yang ada sumber pendanaan DAK, saya minta untuk meningkatkan kinerja jangan hanya bekerja biasa-biasa dengan cara-cara yang biasa tapi bekerjalah out off the box. Lakukan upaya-upaya stragetis agar dapat meyakinkan kementerian lembaga di pusat untuk mau mengalokasikan anggaaran kepada Kabupaten Intan Jaya. Sekali lagi saya katakan, yakinkan para stake holder di pusat dan juga di provinsi dengan menyajikan data dan informasi pembangunan yang akurat dan validitasnya dapat dipertanggung jawabkan. Sampai dengan hari ini sumbangan dana DAK fisik dalam struktur keuangan Kabupagten Intan Jaya mencapai 12% dari total APBD. Bagaimana caranya supaya di tahun 2021 bisa meningkat menjadi 15%. Ini menjadi tugas saudara kepala OPD untuk kreatif dalam menyusun perencanaan, inovatif dalam menyiapkan data dukung,” tuturnya. Dirinya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala BP4D yang menginisiasi penyelenggaraan rapat kordinasi DAK Kabupaten Intan Jaya serta mendatangkan narasumber yang kompeten dari Bappeda Provinsi Papua. “Rakor ini jangan hanya sekedar kumpul-kumpul habiskan anggaran, harapan saya melalui Rakor ini akan menghasilkan rumusan-rumusan strategis dalam pengelolaan program kegiatan DAK Kabupaten Intan Jaya termasuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi serta mencari solusi jalan keluarnya mengapa alokasi dana DAK Kabupaten Intan Jaya lebih kecil dari daerah lain seperti Deiyai, Paniai, Nabire sementara tingkat kesulitan kita jauh lebih tinggi, indeks kemahalan konstruksi Intan Jaya 5 kali lipat Nabire, namun alokasi yang kita dapat lebih kecil,” ujarnya.  Hal ini tentu berpengaruh terhadap kemampuan kita mengeksekusi program kegiatan, karena faktor IKK yang tinggi. Nilai 1 milyar di Nabire sangat berbeda dengan 1 milyar di Kabupaten Intan Jaya. Output yang diperoleh di Intan Jaya menjadi 1/5 dari output di Nabire. “Daerah lain bisa, kita juga pasti bisa. Masalahnya adalah, siap atau tidak, maksud saya siap bekerja keras,” tambahnya. Lanjut bupati, rumusan-rumusan yang dihasilan dalam Rakor diharapkan adalah rumusan yang implementatif yang langsung dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing perangkat daerah. Sangat tidak diharapkan bila Rakor dengan biaya besar hanya menghasilkan sesuatu hal yang tidak aplikatif, tidak reliabel. Rumusan dan rekomendasi harus mampu menyelesaikan permasalahan DAK yang selama ini dihadapi mulai dari perencanaan, pengusulan, verifikasi, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Bupati juga meminta kepada Kepala BP4D untuk bekerja lebih serius dalam mengelola perencanaan, mengawal pelaksanaan serta memastikan pelaporan DAK di tahun mendatang koordinasikan dengan baik, ikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam Permendagri nomor 117 tahun 2017 tentang tata cara pengusulan dan verifikasi usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui DAK fisik. Pahami regulasi tersebut secara baik terutama sinergitas antara program kegiatan prioritas kementerian/lembaga pengampu DAK selaras dengan program kegiatan daearh. Siapkan data teknis dan dukung dan laporan pelaksanaan DAK tahun-tahun sebelumnya.  “Perlu juga saya ingatkan agar OPD yang mengusulkan program DAK telah menyiapkan dokumen perencanaan minimanl N-1 atau satu tahun sebelum pengusulan mau usul untuk tahun 2021 berarti paling lambat tahun 2019. Dokumen perencanaan harus telah disediakan. Masalah perenanaan selama ini menjadi masalah kronis, usulan sudah masuk, namun pada saat verifikasi banyak kekurangan akhirnya direject atau ditolak oleh provinsi atau Ditjen Bangda bahkan dari kementerian verifikasi dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatan kewenangan sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan program melalui dana alokasi khusus,” ungkapnya. (ros)
Polling
Apakah anda setuju jika diberlakukan pembayaran parkir di sejumlah titik keramaian di dalam Kota Nabire ?
Suroso  Selasa, 31 Maret 2020 23:30
Tertibkan Kebijakan ‘Lockdown Lokal’
DI tengah santernya desakan agar pemerintah pusat mengeluarkan regulasi tentang karantina wilayah, sejumlah kabupaten, kota, kecamatan, dan
Suroso  Kamis, 20 Februari 2020 3:9
Dinamisme Kependudukan akan Tergambar Jelas dengan Sensus Penduduk
Oleh : Rio Kuncoro, SST Pernahkan Anda benar-benar tahu berapakah tepatnya jumlah penduduk di Kabupaten Nabire? Jangan dulu bicara Kabupaten
Agenda Nabire
RAPAT KONI NABIRE
 Jumat, 21 Februari 2020 2:40
KONI Kabupaten Nabire akan menyelenggarakan rapat pada Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 bertempat di Ruang Rapat KONI Nabire, pukul 12.00 WIT. Agenda rapat : 1). rapat evaluasi KONI tahun 2019, 2). Perencanaan agenda tahun 2020, 3). Serba Serbi
HAHAEEE...
Tanah milik KODIM dan POLRES
 Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Populer

1 Bakal Paslon Perseorangan Diterima, 3 Ditolak
Suroso  Senin, 24 Februari 2020 19:53
Tim Investigasi Polda Papua Tiba di Dogiyai
Suroso  Kamis, 27 Februari 2020 23:38
Pemilik : Tidak Ada Penangkapan di Hotel
Suroso  Senin, 3 Februari 2020 1:20

Info Loker