Home Nabire UGM Paparkan Kajian, 7 Bupati Optimis Papua Tengah Mekar

UGM Paparkan Kajian, 7 Bupati Optimis Papua Tengah Mekar

Suroso  Rabu, 29 Januari 2020 21:28
UGM Paparkan Kajian, 7 Bupati Optimis Papua Tengah Mekar
YOGYAKARTA - Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mempresentasikan hasil "Kajian Akademik Pembentukan Provinsi Papua Tengah: Urgensi Reinstrumentasi Otonomi Khusus Papua" di hadapan para bupati wilayah Tengah Papua, di Aula Fisipol UGM, Rabu (29/01/20).  Tim Kajian yang dipimpin Drs. Bambang Purwoko, MA yang merupakan pakar politik dan pemerintahan ini mempresentasikan hasil kajiannya di hadapan para bupati oleh Dr. Gabriel Lele yang merupakan pakar manajemen kebijalan public. Pemaparan dimulai pada pukul 09.00 dan berakhir pukul 14.30 WIB.   Gabriel memaparkan hasil dari kajian yang dilakukan bersama tim yang beranggotakan 30 orang itu dalam dua bagian besar. Pertama kajian akademik tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah. Kedua, kajian penentuan ibu kota Provinsi Papua Tengah.  Pada bagian pertama, Dr. Gabriel memaparkan sejumlah aspek dasar yang terkait dengan aspek sumber daya manusia, aspek infrastruktur ekonomi dan pelayanan publik, aspek kesejahteraan masyarakat, terobosan reinstrumentasi Otsus Papua, hasil analisis media, persyaratan administratif, pemenuhan syarat dasar kewilayahan, syarat kapasitas daerah, dan aspsk lain sebagai syarat dasar pemekaran.   Tim merekomendasikan tiga hal. Pertama, kondisi darurat Papua membutuhkan instrumen khusus. Jika tidak, Papua selamanya tertinggal. Kedua, pembentukan Daerah Otonom Baru sebagai sebuah kebutuhan mendesak untuk diwujudnyatakan. Ketiga, ke depan, kekhususan harus dijamin kebijakan makro nasional dan diikuti pengawalan yang ketat pada level manajerial operasional.   "Jadi, ada banyak aspek kelayanan pemekaran provinsi. Dari sisi normatif memang harus banyak aspek yang disiapkan. Tapi, perspektif yang digunakan adalah kebutuhan. Maka, dalam rangka konteks yang lebih luas untuk mencari jalan keluar atas berbagai masalah di Papua maka pemekaran menjadi kebutuhan," kata Gabeiel berkesimpulan.  Bagian kedua adalah pemaparan kajian tentang kelayakan letak ibu kota provinsi Papua Tengah yang antara lain terkait dengan ketersediaan sarana, fisik dan keruangan, aksesibilitas wilayah, sosial ekonomi,  serta aspek lainnya yang kemudian diberi skor dan bobot untuk 11 kabupaten di tengah Papua (Nabire, Puncak, Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Waropen, Biak, Supiori, dan Kepulauan Yapen).   Skor dan bobot diberi penilaian pada lima aspek antara lain ibu kota sebagai pusat wilayah (lokasi administrasi), ibu kota wilayah sebagai katalisator wilayah (ekonomi, penduduk dan sosial), ibu kota wilayah sebagai masa depan wilayah (intelektual, demokrasi, budaya, dan lingkungan), etalase budaya/aspirasoli wilayah (simbol identitas bagi wilayah teritorinya), dan geopolitik/geostrategi.  Ketua Tim Peneliti, Bambang Purwoko dan Gabriel mengatakan, pihaknya tidak menetapkan letak ibu kota Provinsi Papua Tengah.   "Kami buat bobot dan skor berdasarkan kajian lapangan. Hasil kajian ini akan disempurnakan dan kemudian diserahkan kepada DPR RI dan Depdagri untuk dipelajari dan diputuskan di mana ibu kota yang layak,” kata Gabriel.  Dijelaskan Bambang dan Gabriel, hasil kajian yang telah dipresentasikan itu akan disempurnakan berdasarkan sejumlah masukan dari para bupati dan tim pemekaran yang telah diperoleh dalam sesi tanya jawab.  "Kami akan sempurnakan segera dan akan segera diserahkan kepada ketua Tim Pemekaran, Bapak Isaias Douw agar ditindak lanjuti dan kami akan serahkan juga ke pemerintah untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan," tuturnya. Usai pemaparan, kepada awak media, Ketua Tim Pemekaran Papua Tengah,  Isaias Douw mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada Fisip UGM yang telah melakukan kajian yang tidak hanya sebagai syarat administrasi pemekaran Papua Tengah tetapi telah memikirkan lebih jauh tentang kemajuan wilayah Papua.  Dijelaskan Isaias, kita senang dan bangga karena kajian ini sudah memikirkan aspek prasarana instrumentasi dan reinstrumentasi kekhususan Papua. Yakni tentang disain khusus dan DOB sebagai policy-making platform, mereproduksi sinergi antar tungku, mengembangkan teknokrasi untuk memuliakan adat, aransemen kelembagaan asimetris inklusif, disain penguatan ekonomi, dan penguasaan fungsi layanan publik. Tokoh pemekaran Papua Tengah, Norbertus Mote, SE., M.Si, mengatakan, sebuah kajian yang melibatkan 30 peneliti UGM dari berbagai disiplin ilmu, telah menghasilkan kajian yang berbobot dan sudah ikut pikirkan kemajuan wilayah tengah dan tanah Papua secara umum di masa depan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya dan aspek lain di hari ini.  Jadi, kata Mote, pemerintah pusat dapat menjadikan hasil kajian ini sebagai sebuah pola atau pendekatan penyelesaikan masalah ketertinggalan Papua. Terutama terkait dengan afirmasi orang asli Papua yang mesti diatur secara tegas dan jelas dalam regulasi. Para bupati wilayah tengah Papua, usai mendengarkan pemaparan hasil kajian, penegaskan dan optimis bahwa pemerintah pusat akan segera merespon dan merealisasikan atau mengaktifkan Provinsi Papua Tengah yang telah menjadi satu produk hukum dengan Provinsi Papua Barat.  "Kajian ini bagus. Sudah berikan tawaran untuk pembangunan Papua Tengah ke depan. Kami optimis, pemerinrah pusat akan segera sahkan Papua Tengah. Kami sudah siap,” kata Bupati Puncak, Willem Wandik. (ist/ros)
Polling
Apakah anda setuju jika diberlakukan pembayaran parkir di sejumlah titik keramaian di dalam Kota Nabire ?
Suroso  Kamis, 21 Mei 2020 20:20
Akselerasi Pangan Lokal Dalam Pandemi Covid-19
 Oleh : Johan Kudiai   Sejak tangga l2 Maret 2020 Indonesia menjadi negara yang positif terpapar COVID 19 yang langsung diumumkan
Suroso  Kamis, 20 Februari 2020 3:9
Dinamisme Kependudukan akan Tergambar Jelas dengan Sensus Penduduk
Oleh : Rio Kuncoro, SST Pernahkan Anda benar-benar tahu berapakah tepatnya jumlah penduduk di Kabupaten Nabire? Jangan dulu bicara Kabupaten
Agenda Nabire
RAPAT KONI NABIRE
 Jumat, 21 Februari 2020 2:40
KONI Kabupaten Nabire akan menyelenggarakan rapat pada Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 bertempat di Ruang Rapat KONI Nabire, pukul 12.00 WIT. Agenda rapat : 1). rapat evaluasi KONI tahun 2019, 2). Perencanaan agenda tahun 2020, 3). Serba Serbi
HAHAEEE...
Tanah milik KODIM dan POLRES
 Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Info Loker