Home Nabire Nabire Siap Sambut Ibukota Provinsi Papua Tengah

Nabire Siap Sambut Ibukota Provinsi Papua Tengah

Suroso  Senin, 10 Februari 2020 0:14
Nabire Siap Sambut Ibukota Provinsi Papua Tengah
NABIRE – Orang tua (adama) yang merupakan deklarator pemekaran Provinsi Papua Tengah, Drs. Anselmus Petrus Youw, kembali berkomentar soal pemekaran Provinsi Papua Tengah. Dirinya yang sudah tua akan terus mendukung upaya merealisasikan pemekaran Provinsi Papua Tengah ini. Pemekaran Provinsi Papua Tengah, tegas dia, bukan untuk kepentingan dirinya yang sudah tua. Namun pemekaran ini adalah untuk kepentingan anak-anak muda rakyat yang ada di daerah ini. Soal perjuangan pemekaran Provinsi Papua Tengah yang belakangan ini terkemuka, Bupati Nabire dua periode ini pun menyampaikan pendapatnya. Dalam rilis yang disampaikan kepada media ini, AP Youw mengatakan, proses perjuangan Provinsi Papua Tengah dilakukan sejak tahun 2001 saat penyelenggaraan Porseni Pemuda se-Papua. Dimana penutupan Porseni seluruh pemuda mendukung deklarasi ibukota Provinsi Papua Tengah di Nabire. Lanjutnya, pada tanggal 14 April 2003, para bupati, ketua DPRD, ketua KNPI serta tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan LSM Papua Tengah deklarasikan ibukota Papua Tengah di Nabire. Dan pada tanggal 31 Agustus 2006 diselenggarakan musyawarah besar para bupati, ketua DPRD, ketua KNPI, tokoh-tokoh masyarakat semua suku dan kerukunan dari Sabang sampai Merauke yang ada di Nabire. Dalam musyawarah besar itu dibicarakan dua hal. Pertama, mendeklarasikan ibukota Provinsi Papua Tengah di Nabire. Kedua, memilih dan membentuk tim/komite Reaktivitas dan Realisasi Provinsi Papua Tengah (RRPPT) dan dipercayakan Drs. A. P. Youw sebagai koordinator dan Norbertus Mote sebagai ketua tim Komite RRPPT untuk memperjuangkan Provinsi Papua Tengah yang hilang dari UU No. 45 tahun 1999 ada dimana kepada Presiden RI. Hasil perjuangan tim RRPPT tanggal 13 Juni 2007 dipresentasikan di depan Komisi II DPR RI. Dan diterima aspirasi itu untuk menetapkan UU Provinsi Papua Tengah tersendiri. Maka keluarlah RUU Provinsi Papua Tengah pertama kali dengan kedudukan ibukota Provinsi Papua Tengah di Nabire. Lanjutnya, penetapan RUU untuk ditetapkan menjadi UU Provinsi Papua Tengah tertunda karena tibalah saatnya penyelenggaraan Pemilu 2009. Sesuai petunjuk dari Presiden dan Mendagri, akan diperjuangkan kembali setelah Pemilu 2009 selesai sesuai persyaratan yang diatur dalam Otonomi Daerah dalam PP No. 78 tahun 2007. Setelah melengkapi persyaratan sesuai petunjuk Presiden dan Mendagri, Tim Komite RRPPT mempresentasikan lagi yang kedua kalinya di depan Komisi II DPR RI pada tanggal 5 September 2007 dan tanggal 6 September 2007 Tim Komite RRPPT bertemu langsung dengan Mendagri difasilitasi oleh Ketua Komisi II DPR RI E. E. Mangindaan. Mendagri langsung melaporkan kepada presiden kemudian presiden perintahkan DPR RI untuk melaksanakan sidang paripurna penetapan RUU PPT kedua kalinya dan tetap ibukota di Nabire. Setelah itu Tim Komite RRPPT melengkapi semua persyaratan pembentukan DOB. Sesuai PP No. 78 tahun 2007 kemudian diusulkan kepada presiden untuk ditetapkan menjadi UU PPT. Namun masa jabatan Presiden SBY diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Oktober 2014 dengan Ampres No. 66/Pres/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 namun sampai saat ini belum ada realiasasinya RUU menjadi UU PPT. Keesimpulan, tegas AP Youw, pertama, perjuangan PPT bukan baru tetapi sejak tahun 2001 sampai dengan keluarnya Ampres No. 66/Pres/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 yaitu sudah dua kali rencana UU PPT dengan kedudukan ibukota di Nabire bukan Timika sesuai kajian kedudukan ibukota yang dibuat oleh UGM. Kedua, para bupati 7 wilayah dihimbau memperjuangkan Nabire jadi ibukota Provinsi Papua Tengah dengan UU tersendiri. Sebab ibukota Timika adalah versi UU No. 45/1999 yang sudah dicabut oleh MK melalui Yudisial Review yang diajukan oleh DPRD Provinsi Papua. Ketiga, pembentukan PPT sudah disiapkan semua persyaratan pembentukan DOB termasuk rencana UU oleh Tim Komite RRPPT sekarang 7 bupati tinggal melanjutkan saja tanpa buat persyaratan DOB yang diatur dalam PP No. 78 tahun 2007. Keempat, siapapun tidak perlu toki dada karena proses perjuangan PPT sudah diperjuangkan Tim Komite RRPPT sejak tahun 2001 sampai dengan keluarnya Ampres N0. 66/Pres/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 oleh koordinator Drs. A. P. Youw tinggal sekarang realisasi penetapan RUU menjadi UU Provinsi Papua Tengah yang sudah disiapkan. “Moto, hargailah perjuangan orang lain, hargailah jasa-jasa seorang guru, hargailah seorang pahlawan, tanyakanlah seorang deklarator, tanyalah yang tertua,”akhir AP Youw. (ros)
Polling
Apakah anda setuju jika diberlakukan pembayaran parkir di sejumlah titik keramaian di dalam Kota Nabire ?
Suroso  Senin, 24 Februari 2020 19:46
Wajah Baru Sensus Penduduk 2020
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) 39 Tahun 2019 mengatur tentang Satu Data. Hal ini menarik dikaitkan dengan Indonesia akan melaksanakan Se
Suroso  Kamis, 20 Februari 2020 3:9
Dinamisme Kependudukan akan Tergambar Jelas dengan Sensus Penduduk
Oleh : Rio Kuncoro, SST Pernahkan Anda benar-benar tahu berapakah tepatnya jumlah penduduk di Kabupaten Nabire? Jangan dulu bicara Kabupaten
Agenda Nabire
RAPAT KONI NABIRE
 Jumat, 21 Februari 2020 2:40
KONI Kabupaten Nabire akan menyelenggarakan rapat pada Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 bertempat di Ruang Rapat KONI Nabire, pukul 12.00 WIT. Agenda rapat : 1). rapat evaluasi KONI tahun 2019, 2). Perencanaan agenda tahun 2020, 3). Serba Serbi
HAHAEEE...
Tanah milik KODIM dan POLRES
 Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Populer

Info Loker