Home Nabire Guru Honor dan Warga Keluhkan Kondisi SDN Inpres Tibai

Guru Honor dan Warga Keluhkan Kondisi SDN Inpres Tibai

Suroso  Rabu, 12 Februari 2020 22:4
Guru Honor dan Warga Keluhkan Kondisi SDN Inpres Tibai
NABRIE – Guru honor dan warga Kampung Tibai mengeluhkan kondisi SDN Inpres Tibai. Melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi dengan mengetahui Kepala Kampung Tibai, Martinus Tagi, mewakili guru mengajar Yoseph Butu, mewakili masyarakat Serpanus Butu, menyampaikan laporan “bibit penyakit” di lingkungan sekolah SDN Inpres Tibai. Rilis yang diantar oleh perwakilan guru honor atas nama Yulianus Degei yang didampingi salah satu orang tua murid, juga menyampaikan sejumlah aspirasi terkait SDN Inpres Tibai tersebut. Tulis mereka dalam rilis ke media, “penyakit” yang diderita diantaranya diderita lingkungan sekolah, kepala sekolah, para guru dan honorer serta siswa siswi.  Para guru honorer mengajar melihat kondisi sekolah SDN Inpres Tibai. Kondisi lingkungan sekolah saat ini cukup memprihatinkan. Diantaranya, pagar keliling sekolah SDN Inpres Tibai sudah lapuk, lingkungan SDN Inpres Tibai rumput sudah setinggi atap sekolah, semua fasilitas perpustakaan kosong mulai dari buku cetak, kapur tulis, papan tulis dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, gedung sekolah SDN Inpres Tibai sudah lapuk, meja dan kursi hancur, perumahan guru yang sudah dibangun sejak tahun 2014 sampai sekarang belum diresmikan. Dalam rilisnya juga menyampaikan soal kondisi kepemimpinan kepala sekolah Leonarda Butu, S.Pd. Tulis mereka, kewajiban kepala sekolah diantaranya memperhatikan kondisi lingkungan sekolah, memperhatikan “bibit penyakit” pada para guru, memperhatikan fasilitas sekolah dan melengkapinya, mengajukan laporan data lengkap sekolah, serta mengabdi di lapangan. Lanjut mereka, berbicara soal “bibit penyakit” yang diderita para guru, sebenarnya guru honorer 10 orang, dan guru tetap (CPNS) kosong. Namun kenyataan di lapangan, tidak pernah mengajar/mengabdi di lapangan sejak Leonarda Butu, S.Pd menjabat sebagai Kepala SDN Inpres Tibai. Tidak mengajar, kata mereka, ada sejumlah alasan yang mendasarinya. Diantaranya, tempat penginapan para guru tidak ada, gedung sekolah sudah lapuk, fasilitas sekolah kosong, tidak dibayar honor. Disisi lain, mereka juga menilai kepala sekolah tidak berkomitmen dengan guru mengajar.  Selain itu, lanjut mereka, tidak mengajar karena nama guru mengajar ada di Dinas Pendidikan tetapi dibilang dia bukan guru. Lanjut tulis mereka dalam rilisnya, “bibit penyakit” yang diderita siswa siswi, diantaranya, usia siswa siswi semakin bertambah, sedangkan hikmat dan pengetahuan seolah-olah bagaikan anak ayam yang pintarnya cakar-cakar. Padahal siswa siswi berminat belajar dan ingin sekali menimba ilmu. “Guru-guru yang ditempatkan pun tidak pernah datang melaksanakan tugas mengajar, ini tanggung jawab siapa ? Jika sekolah ini masih berjalan dan belum ditutup, maka dimana kepala sekolah, siapakah guru-guru yang ditempatkan ? Berapa anggaran yang sedang digunakan atas nama sekolah ini ? siapakah makan uang atas nama sekolah ini ?” tulis mereka.   Kata mereka, jika ada pihak-pihak yang “memanfaatkan” sekolah ini akan berdosa besar terhadap Tuhan, pemerintah dan masyarakat serta alam Tibai atas uang yang sedang dipakai atas nama sekolah ini, atas nama honorer yang hanya dikasih nama tanpa kerja sama, atas nama anak-anak dan atas nama Kampung Tibai.  “Dua orang guru honorer Yohanes Butu dan Tebai yang telah ditempatkan di sekolah oleh kepala sekolah pada bulan Februari 2020 juga tidak bisa dibuang begitu saja. Kalau boleh kepala sekilah datang melakukan pertemuan dengan masyarakat yang ada di Kampung Tibai. Sebab masyarakat Tibai adalah masyarakat yang bukan pemakan manusia sehingga kepala sekolah sembunyikan diri atau selalu menghindar dari Kampung Tibai,” ujarnya. Aspirasi ini disampaikan para guru mengajar bersama masyarakat setempat kepada Dinas Pendidikan. Mereka berharap dinas bersangkutan untuk mengeluarkan kepala sekolah yang sanggup bertanggung jawab sesuai dengan kewajibannya, sehingga bangkit dan melancarkan kembali aktivitas belajar dan mengajar.  Media ini belum berhasil mengkonfirmasi Kepala Sekolah SDN Inpres Tibai, terkait aspirasi dari guru honorer dan warga Kampung Tibai tersebut. (ros)
Polling
Apakah anda setuju jika diberlakukan pembayaran parkir di sejumlah titik keramaian di dalam Kota Nabire ?
Suroso  Jumat, 7 Agustus 2020 0:4
Tanaman Anggrek dan Potensinya Yang Terlupakan
Oleh :  Andrias Gobay S.Sos.,MA. Noken Anggrek merupakan satu dari sekian banyak oleh – oleh khas Meepago (Nabire, Dogiyai, Deiya
Suroso  Selasa, 30 Juni 2020 21:54
Sejarah Polri, Mengapa 1 Juli Diperingati Hari Bhayangkara *Sebelum Kemerdekaan Indonesia
Jaman Kerajaan PADA zaman Kerajaan Majapahit Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas mel
Agenda Nabire
JADWAL MUSYAWARAH SENGKETA PILKADA NABIRE 2020
 Senin, 10 Agustus 2020 3:30

SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA NABIRE TAHUN 2020

 

Akan digelar sidang penyelesaian sengketa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 :

Tempat : Kantor Bawaslu Nabire, Jl. PDAM Nabire

Pukul  : 11.00 s/d Selesai, 14.00 s/d selesai

Agenda : Jawaban Termohon (KPU Nabire)

 

 

HAHAEEE...
Tanah milik KODIM dan POLRES
 Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Info Loker

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan