Home Opini Jangan Ada “Plat Merah” di Antara Pilkada

Jangan Ada “Plat Merah” di Antara Pilkada

Suroso  Kamis, 13 Februari 2020 21:12
 Jangan Ada “Plat Merah” di Antara Pilkada
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada Nabire. Kabupaten Nabire akan menggelar pesta demokrasi untuk memilih pimpinan daerah dalam tahun 2020 ini. Tepatnya pada tanggal 23 September 2020, rakyat pemilik hak suara akan menentukan pilihannya. Tak terkecuali rakyat yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di daerah ini. Alih-alih juga sebagai pemilik hak suara, ASN (Plat Merah, red) ada aturan yang harus dipedomani dalam rangka menjaga netralitasnya dalam Pilkada Kabupaten Nabire. Ada rambu-rambu yang harus dipatuhi jika tidak ingin terganjal sanksi.  Di masa-masa menjelang bahkan saat ini sudah masuk tahapan pesta demokrasi di Kabupaten Nabire ini, netralitas perlu dipegang teguh oleh ASN. Harus sangat berhati-hati, dikawal, dijaga, dan dipastikan kalau ASN di wilayah Kabupaten Nabire betul-betul menjaga netralitasnya. Karena soal netralitas ASN sendiri merupakan azas yang terdapat di dalam Undang-undang No. 5/2015 tentang ASN.  Pengukuran netralitas pada ASN ada empat indikator. Indikator tersebut adalah netralitas dalam karier ASN, netralitas dalam hubungan partai politik, netralitas pada kegiatan kampanye, dan netralitas dalam pelayanan publik. Dari keempat indikator ini, peluang terbesar terjadinya pelanggaran netralitas ada pada indikator ketiga, yaitu netralitas pada kegiatan kampanye. Dalam indikator tersebut terdapat beberapa poin yang merinci mengenai kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh ASN dalam menjaga netralitasnya. Pertama, penggunaan media sosial tidak mendudukung aktivitas kampanye. Kedua, tidak ikut dalam kegiatan kampanye. Ketiga, tidak membagi-bagi uang dan souvenir kepada pemilih. Keempat, tidak melibatkan pejabat negara dan daerah dalam kegiatan kampanye. Selanjutnya, tidak menggunakan fasilitas negara atau pemerintah dalam kegiatan kampanye. Keenam, tidak melakukan mobilisasi ASN lain dalam ajakan memilih Paslon. Dan tidak memberikan janji program pembangunan kepada masyarakat. Memang menjadi sangat penting bagi ASN untuk bersikap netral dan tidak memihak. Jika tidak netral, maka akan berdampak pada profesionalitas ASN dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dampak negatif lainnya, ada pengkotak-kotakan PNS yang didasarkan pilihan politik, hingga konflik dan benturan kepentingan atas keberpihakan terhadap suatu calon. Memang sudah ada aturannya jika ASN melanggar netralitas, akan dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi hukuman disiplin. Sanksi yang diberikan mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Dalam perjalanan sejarah pesta demokrasi di daerah ini, mungkin kita masih jarang menemui putusan sanksi atau bahkan pemecatan terhadap ASN yang dinyatakan tidak netral dalam Pilkada. Hal ini mengindikasikan beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ASN di Kabupaten Nabire patuh aturan dan mampu menjaga netralitas pada pesta demokrasi. Kemungkinan kedua, pintar dalam “bermain politik” sehingga tidak terlihat mata juga tak terdengar telinga. Kemungkinan ketiga, kurangnya pengawasan terhadap praktek-praktek ketidaknetralan ASN dalam pesta demokrasi, serta kemungkinan-kemungkinan lainnya. Sudahkan ASN Kabupaten Nabire bersikap netral pada Pilkada Serentak 2020 ini ? ****
Polling
Apakah anda setuju jika diberlakukan pembayaran parkir di sejumlah titik keramaian di dalam Kota Nabire ?
Suroso  Jumat, 7 Agustus 2020 0:4
Tanaman Anggrek dan Potensinya Yang Terlupakan
Oleh :  Andrias Gobay S.Sos.,MA. Noken Anggrek merupakan satu dari sekian banyak oleh – oleh khas Meepago (Nabire, Dogiyai, Deiya
Suroso  Selasa, 30 Juni 2020 21:54
Sejarah Polri, Mengapa 1 Juli Diperingati Hari Bhayangkara *Sebelum Kemerdekaan Indonesia
Jaman Kerajaan PADA zaman Kerajaan Majapahit Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas mel
Agenda Nabire
JADWAL MUSYAWARAH SENGKETA PILKADA NABIRE 2020
 Senin, 10 Agustus 2020 3:30

SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA NABIRE TAHUN 2020

 

Akan digelar sidang penyelesaian sengketa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 :

Tempat : Kantor Bawaslu Nabire, Jl. PDAM Nabire

Pukul  : 11.00 s/d Selesai, 14.00 s/d selesai

Agenda : Jawaban Termohon (KPU Nabire)

 

 

HAHAEEE...
Tanah milik KODIM dan POLRES
 Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Info Loker

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan