Home Pemda Intan Jaya Kajian Kepemilikan Hak Ulayat di Intan Jaya, Disosialisasikan

Kajian Kepemilikan Hak Ulayat di Intan Jaya, Disosialisasikan

Suroso  Rabu, 26 Februari 2020 19:34
Kajian Kepemilikan Hak Ulayat di Intan Jaya, Disosialisasikan
SUGAPA – Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menggelar diseminasi (sosialisasi) hasil kajian hak ulayat Kabupaten Intan Jaya, khusus wilayah kedudukan ibukota Kabupaten Intan Jaya. Kegiatan digelar di Kantor Bupati Intan Jaya di Sugapa, Selasa (25/2) kemarin.Dalam sambutannya, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, SS, M.Si, mengatakan, salah satu permasalahan strategis yang dihadapi pemerintah Kabupaten Intan Jaya dalam rangka melaksanakan pembangunan adalah masalah tanah. Khususnya tanah yang menjadi aset pemerintah daerah. Keadaan ini tidak saja dihadapi Kabupaten Intan Jaya, tetapi dihadapi pula oleh kabupaten lain di Provinsi Papua. Akar permasalahannya adalah belum jelasnya hirarki atau struktur kepemilikan hak ulayat.  Sehingga tidak dapat memberikan kepastian hukum baik kepada masyarakat adat maupun kepada pemerintah. Hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan yang kompleks. Termasuk sulitnya menyelesaikan ganti untung, kesulitan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI serta terbangun opini seakan-akan pemerintah tidak mau melakukan pembiaran atau tidak mau memberikan ganti rugi atas tanah yang telah dikuasai oleh pemerintah.“Hampir seluruh lokasi lahan tempat berdirinya fasilitas umum dan pemerintahan di Kabupaten Intan Jaya belum dilaksanakan pelepasan hak oleh masyarakat.  Namun telah dikuasai oleh pemerintah, statusnya masih hak ulayat masyarakat. Dikuasai oleh pemerintah artinya tanah lahan tersebut telah berdiri sarana dan prasarana pemerintahan sebagai salah satu infrastruktur pelayanan kepada masyarakat. Tetapi statusnya masih dimilik masyarakat sampai dilakukan penerbitan sertifikat hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak milik,” katanya.Lebih lanjut dikatakan, pemerintah daerah memiliki komitmen yang sangat besar untuk menyelesaikan hak ulayat atas tanah yang telah digunakan dalam pembangunan daerah. Agar memiliki kepastian hukum serta kekayaan daerah dalam bentuk aset tidak bergerak dapat dicatat secara baik. Sehingga memberikan justifikasi pada laporan keuangan maupun laporan aset daerah. “Banyaknya aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota maupun Provinsi Papua statusnya tidak jelas telah mengundang perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga Gubernur Papua dengan para bupati/walikota bersepakat dengan KPK untuk dapat menyelesaikan permasalahan aset daerah termasuk aset tanah,” ujarnya. Lebih jauh dikatakan, komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan hak ulayat masyarakat dapat terlihat dari keseriusan pemerintah dalam penganggaran ganti rugi tanah dalam APBD yang setiap tahun dianggarkan. Tetapi sampai saat ini belum dapat dieksekusi atau direalisasikan. Hal ini disebabkan sejumlah kendala. Pertama, struktur atau hirarki kepemilikan hak ulayat yang pasti masih belum diketahui dan ditetapkan secara adat sehingga banyak masyarakat yang mengaku-ngaku sebagai pemilik hak ulayat. Kedua, proses pembebasan tanah yang dikuasai oleh pemerintah belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ketiga, pemahaman masyarakat dalam memahami peraturan perundang-undangan bidang pertanahan masih rendah karena kurangnya sosialisasi. Keempat, pengadaan tanah bagi kepentingan umum berbeda prinsip dengan pengadaan tanah yang diperuntukan bukan untuk kepentingan umum. Untuk kepentingan umum diatur dengan UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.  Sedangkan tanah bukan kepentingan umum seperti antar masyarakat, untuk investasi dilakukan berdasarkan UU nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria.Lanjutnya, proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana UU nomor 2 tahun 2012 tentu harus melalui proses yang benar.  Tahapan-tahapannya harus dilalui secara prosedural sehingga tidak terjadi permasalahan yang berimplikasi hukum.“Sudah barang tentu kita semua harus memahami definisi kepentingan umum secara baik dan bijaksana seperti bangunan kantor bupati dimana kita berada saat ini, bangunan gedung sekolah, rumah sakit, Puskesmas, lapangan terbang, kantor DPRD, kantor polisi, Koramil, gereja, masjid, panti sosial, lapangan terbang dan lain sebagainya dibangun bukan untuk memproleh keuntungan, tidak untuk penetingan bisnis, tetapi untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga tanah seperti ini mengutamakan manfaat sosialnya bukan manfaat ekonominya. Sehingga dalam menetapkan harga diperlukan adanya musyawarah mupakat antara pemilik ulayat dengan pemerintah daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” paparnya.Beberapa permasalahan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, kata bupati, akan diselesaikan satu persatu, secara bertahap. Sehingga mendapatkan solusi yang tepat serta menguntungkan semua pihak. Untuk itulah pemerintah Kabupaten Intan Jaya bekerjasama dengan Universitas Cenderawasih melakukan kajian komprehensif guna memperoleh informasi yang benar dan tepat tentang struktur hirarki atropologis atas kepemilikan hak ulayat atas tanah di Kabupaten Intan Jaya khususnya di wilayah kota Sugapa.  Termasuk salah satunya adalah lokasi pembangunan gedung kantor bupati Intan Jaya.Kata dia, kajian yang dilaksanakan oleh Universitas Cenderawasih diharapkan dapat memerikan informasi yang benar dan tepat.  Sehingga masyarakat yang ada di Kota Sugapa khususnya Kampung Mamba, Yokatapa, Bilogai, Wandoga, Kumlagupa dan Puyagia memahami struktur kepemilikan hak ulayat secara baik. Apabila hal ini dapat dipahami, maka ini akan membuka ruang penyelesaikan hak ulayat dengan lebih baik serta tidak akan menimbulkan klaim-klaim lain dimasa datang. Bupati meminta kepada seluruh peserta sosialisasi untuk berperan aktif memberikan saran masukan serta kritikan atas kajian tersebut sehingga dapat disempurnakan sesuai keadaan yang sebenarnya.  Disamping untuk kepentingan penyelesaikan hak ulayat, kajian ini juga dapat menjadi referensi untuk kepentingan generasi mendatang serta referensi bagi para peneliti sosiologi maupun antropologi. Artinya kajian ini memiliki manfaat yang sangat besar dan strategis.Lanjutnya, sosialisasi ini merupakan ruang terbuka yang sangat penting sehingga harus dimanfaatkan dengan baik.  Khususnya hal-hal yang belum tepat agar diluruskan yang tidak sesuai kenyataan agar dikritisi sehingga menjadi kesepakatan bersama. Setelah ada kesepakatan atas hasil kajian ini, akan dijadikan dasar untuk melakukan diskusi terkait dengan penyelesaikan hak ulayat termasuk ganti untung secara bertahap melalui proses yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.“Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah maupun oleh swasta dan masyarakat memerlukan tanah. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk memahami manfaat dan fungsi tanah secara bijaksana sehingga memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Kita semua harus taat aturan, taat azas sehingga memberikan kepastian hukum kepada para pihak serta dapat meminimalkan permasalahan yang terjadi,” ujarnya.Bupati mengharapkan agar sosialisasi ini dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.  Sehingga terbangun pemahaman dan persepsi yang sama tentang struktur kepemilikan hak ulayat di tengah masyarakat Intan Jaya.Kata bupati, kajian ini baru awal dan terbatas di Sugapa.  Ke depan akan dilakukan kajian pada wilayah-wilayah lain di Kabupaten Intan Jaya. Bahkan seluruh wilayah Kabupaten Intan Jaya akan dikaji untuk memudahkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul di kemudian hari. (ist/ros)
Polling
Apakah anda setuju jika diberlakukan pembayaran parkir di sejumlah titik keramaian di dalam Kota Nabire ?
Suroso  Kamis, 21 Mei 2020 20:20
Akselerasi Pangan Lokal Dalam Pandemi Covid-19
 Oleh : Johan Kudiai   Sejak tangga l2 Maret 2020 Indonesia menjadi negara yang positif terpapar COVID 19 yang langsung diumumkan
Suroso  Kamis, 20 Februari 2020 3:9
Dinamisme Kependudukan akan Tergambar Jelas dengan Sensus Penduduk
Oleh : Rio Kuncoro, SST Pernahkan Anda benar-benar tahu berapakah tepatnya jumlah penduduk di Kabupaten Nabire? Jangan dulu bicara Kabupaten
Agenda Nabire
RAPAT KONI NABIRE
 Jumat, 21 Februari 2020 2:40
KONI Kabupaten Nabire akan menyelenggarakan rapat pada Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 bertempat di Ruang Rapat KONI Nabire, pukul 12.00 WIT. Agenda rapat : 1). rapat evaluasi KONI tahun 2019, 2). Perencanaan agenda tahun 2020, 3). Serba Serbi
HAHAEEE...
Tanah milik KODIM dan POLRES
 Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Info Loker