Home Pemda Deiyai DPRD Deiyai Tolak Kesepakatan Tapal Batas 4 Kabupaten

DPRD Deiyai Tolak Kesepakatan Tapal Batas 4 Kabupaten

Suroso  Jumat, 13 Maret 2020 22:21
DPRD Deiyai Tolak Kesepakatan Tapal Batas 4 Kabupaten
Deiyai – Menanggapi beredarnya informasi tentang penandatanganan berita acara sepihak oleh Pemkab Paniai, Mimika, Puncak Jaya dan Intan Jaya berkaitan dengan kesepakatan tapal batas dengan Kemendagri, di Jakarta, Senin (09/03), DPRD Deiyai dengan tegas menolak kesepakatan tersebut.Hal itu disampaikan Ketua DPRD Deiyai, Petrus Badokapa, S.Th, M.Th dan Ketua Komisi A DPRD Deiyai, Onesimus Hendrik Madai,  ST, dalam rilis persnya, kepada Nabire.Net, Kamis (12/03).Dalam rilis pers tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan informasi yang beredar di sejumlah media massa, telah dilaksanakan pertemuan yang dihadiri Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Willem Wandik, Bupati Kabupaten Paniai, Meky Nawipa dan Perwakilan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya yang dihadiri Sekretaris Bappeda, dimana pertemuan tersebut difasilitasi oleh Direktur Jendral Bina Administrasi, Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri dalam Rakor di Hotel Luminor, Jakarta, Senin (09/03) kemarin.Dalam pertemuan tersebut diberitakan telah dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan terkait titik kordinat atau tapal batas yang selama ini jadi polemik antara kabupaen Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai. Kesepakatan tersebut terjadi diantara para Bupati yang telah hadir.Menyingkapi hal tersebut, DPRD Deiyai menyuarakan penolakannya atas hal tersebut. Penolakan tersebut dikarenakan tidak dilibatkannya kabupaten Deiyai dalam pertemuan dimaksud.Selain itu, DPRD Deiyai meminta agar kesepakatan tersebut harus ditinjau ulang sesegera mungkin. Pasalnya, dalam kesepakatan tersebut tidak ada keterlibatan dari pemerintah kabupaten Deiyai. Karena, wilayah Deiyai merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan kabupaten Mimika sebagai wilayah pemilik Grassberg.Selain itu, DPRD Deiyai juga mempertanyakan alasan mengapa hingga pemkab Deiyai tidak diundang dalam pertemuan dan kesepakatan yang dibuat di Jakarta tersebut ?Sepanjang pertemuan dan kesepakatan tersebut tidak melibatkan pemerintah kabupaten Deiyai sebagai salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan kabupaten Mimika sebagai wilayah pemilik Grassberg, maka pertemuan dan kesepakatan tersebut tidak sah dan dinilai memiliki kepentingan tertentu yang sedang dimainkan oleh sekelompok orang.“Kami nyatakan dengan tegas, keempat kabupaten (Paniai, Mimika, Puncak Jaya dan Intan Jaya) hanya mengklain tanpa memikirkan kabupaten lain”, tegas Ketua DPRD Deiyai, Petrus Badokapa.Lanjutnya, jika mau dilakukan kesepakatan tersebut, mestinya libatkan semua kabupaten yang nantinya akan masuk dalam Papua Tengah. Maka itu, Kami mendesak agar kesepakatan tersebut dibatalkan dan segera dilakukan kesepakatan bersama dengan libatkan semua kabupaten lain yang masuk dalam wilayah Meepago.Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Deiyai dengan tegas meminta agar kesepakatan tersebut harus dibatalkan. (ist)
Polling
Apakah anda setuju jika diberlakukan pembayaran parkir di sejumlah titik keramaian di dalam Kota Nabire ?
Suroso  Minggu, 22 Maret 2020 20:59
Segera Antisipasi Dampak Sistemik
Perekonomian nasional tampaknya akan lebih rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya. Dampak wabah korona sudah semakin nyata dan mulai
Suroso  Kamis, 20 Februari 2020 3:9
Dinamisme Kependudukan akan Tergambar Jelas dengan Sensus Penduduk
Oleh : Rio Kuncoro, SST Pernahkan Anda benar-benar tahu berapakah tepatnya jumlah penduduk di Kabupaten Nabire? Jangan dulu bicara Kabupaten
Agenda Nabire
RAPAT KONI NABIRE
 Jumat, 21 Februari 2020 2:40
KONI Kabupaten Nabire akan menyelenggarakan rapat pada Sabtu, tanggal 22 Februari 2020 bertempat di Ruang Rapat KONI Nabire, pukul 12.00 WIT. Agenda rapat : 1). rapat evaluasi KONI tahun 2019, 2). Perencanaan agenda tahun 2020, 3). Serba Serbi
HAHAEEE...
Tanah milik KODIM dan POLRES
 Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Populer

Info Loker