Home Opini Akselerasi Pangan Lokal Dalam Pandemi Covid-19

Akselerasi Pangan Lokal Dalam Pandemi Covid-19

Suroso  Kamis, 21 Mei 2020 20:20
Akselerasi Pangan Lokal Dalam Pandemi Covid-19

 Oleh : Johan Kudiai  

Sejak tangga l2 Maret 2020 Indonesia menjadi negara yang positif terpapar COVID 19 yang langsung diumumkan oleh Presiden Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Selanjutnya Papua masuk dalam Daftar Provinsi yang Positif terpapar COVID 19 pada tanggal 22 Maret 2020 di Merauke, Papua. Sehingga Pemerintah Papua mengambil beberapa langkah termasuk menetapkan status tanggap darurat COVID 19 hingga mengeluarkan Surat Kesepakatan Bersama yang dihasilkan lewat rapat Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan COVID 19 di Papua (Jayapura, 24 Maret 2020). Menindaklanjut kebijakan Provinsi tersebut para Bupati Meepago yang Tergabung dalam Asosiasi Bupati Meepago mengeluarkan surat kesepakatan bersama untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan Surat Edaran Nomor 003/ABM/2020 yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sejak 11  hingga 24 Mei 2020 dalam rangka Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Covid-19 di wilayah Meepago.  

Dalam Surat Edaran Asosiasi Bupati Meepago mencakup beberapa poin sebagai langkah Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Covid 19, darisekianpoinmenurutsayaadasalahsatupoin yang menarikyaknipadapoinke 2 huruf (i) yang berbunyi, “Seluruh masyarakat di wilayah Meepago wajib berada di tempat masing-masing dan wajib melakukan aktivitas berkebun dan beternak di masing-masing rumah dan masing-masing kebun untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan dan krisis keuangan akibat pandemic Covid19”.  

Pemberlakukan PSBB secara langsung berdampak pada terjadinya krisis pangan. Khudori, sebagai seorang Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) menjelaskan dalam tulisanya yang berjudul “Perang Lawan Corona dan Benteng Terakhir Krisis Pangan” menjelaskan bahwa bagi negara-negara importer pangan akan mengalami pukulan ganda. Pertama, tidak ada jaminan suplai karena rantai pasok pangan yang terganggu. Pangan memang tersedia bahkan lebih dari cukup tapi tidak bisa dialirkan ke negara-negara importir yang memerlukan karena hambatan transportasi dan karantina. Kedua, harga pangan menjadi mahal seiring terdepresiasinya mata uang negara-negara importer terhadap dolar AS. Disamping itu PSBB telah membatasi arus distribusi pangan dari petani kepada konsumen. Dengan merumahkan tenaga kerja di beberapa perusahaan dan pekerjaan lainya dan berbagai aktifitas social masyarakat yang berdampak ekonomi terhenti.  

Surat Edaran Asosiasi Bupati Meepago secara implicit menyampaikan bahwa pengembagan pangan local adalah menjadi tanggung jawab bersama. Ketahanan pangan Lokal mengindikasikan pada ketersediaan akses terhadap sumber makanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar. Adanya penerapan PSBB dalam masa pandemi COVID 19 ini telah mengakibatkan ketersediaan akses terhadap pangan cukup terganggu. Bahkan, kondisi ini akan kian parah seiring memburuknya pandemic itu sendiri karena adannya larangan-larangan perpindahan penduduk yang membuat aktivitas ekonomi masyarkat turut terganggu.  

Kekhawatiran pemerintah serta berbagai pihak mengenai kelangkaan bahan pangan di wilayah Meepago harus menjadi perhatian penting. Pemerintah sedang membagikan Bantuan Lansung Tunai (BLT) dan juga bantuan social lainya. Hal yang sama juga dilakukan oleh kelompok masyarakat yang peduli dalam bentuk donasi dari rakyat untuk rakyat. Akan tetapi jauh lebih penting adalah kebijakan akselerasi pangan local.  

Akselerasi pangan local harus menjadi tugas pemerintah daerah dalam mengarahkan warga yang berstatus petani melalui kemudahan memperoleh bibit, pupuk dan alat alat kerja untuk menunjang aktivitas pertanian, perkebunan dan petrnakan masyarakat. Dalam tulisan ini saya sarankan, Kebijakan penting dalam mengakselerasi Pangan Lokal yang mestinya pemerintah daerah wilayah Adat Meepago mulai melakukan adalah:

1. Menggerakkan pengembangan pangan local berbasis rumah tangga dengan memanfaatkan pekarangan dan kebun.

2. Prioritas untuk tanaman yang cepat berproduksi dan bisa cepat dituai hasilnya, seperti sayuran dan umbi-umbian.

3. Melakukan pemetaan ulang stok-stok komoditas pada masing-masing daerah di wilaya Meepago guna memetakan arah pendistribusian pangan local.

4. Optimalisasi fungsi kelompok-kelompok tani dan koperasi juga perlu dilakukan guna menyeimbangkan kebijakan yang dari pemerintah.

5. Pengawasan harga-harga pangan mulai dari level produsen (petani) sampai di tangan konsumen.

6. Pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk membeli bahan makanan pada produsen-produsen kecil sehingga harga cenderung stabil dan meminimlisir permainan harga di tingkat distributor.  

Tetap jaga jarak fisik, beraktivitas menyesuaikan dengan saran yang diajurkan pemerintah. Lawan Covid-19. (Penulis anggota Solidaritas Anti Corona Nabire)

Polling
Apakah anda setuju jika diberlakukan pembayaran parkir di sejumlah titik keramaian di dalam Kota Nabire ?
Suroso  Jumat, 7 Agustus 2020 0:4
Tanaman Anggrek dan Potensinya Yang Terlupakan
Oleh :  Andrias Gobay S.Sos.,MA. Noken Anggrek merupakan satu dari sekian banyak oleh – oleh khas Meepago (Nabire, Dogiyai, Deiya
Suroso  Selasa, 8 September 2020 9:28
WILLPOWER PERJUANGAN DALAM PENDIDIKAN, PERSEPSI PEMUDA RANTAU ASAL ASSOYELIPELE, WALESI, WAMENA
 Oleh : Dr. Sarmini, S.Pd.,MM.Pd Masih dalam memaknai kemerdekaan, pemuda, perjuangan dan pendidikan, adalah 3 kata yang sangat erat ko
Agenda Nabire
JADWAL MUSYAWARAH SENGKETA PILKADA NABIRE 2020
 Senin, 10 Agustus 2020 3:30

SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA NABIRE TAHUN 2020

 

Akan digelar sidang penyelesaian sengketa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 :

Tempat : Kantor Bawaslu Nabire, Jl. PDAM Nabire

Pukul  : 11.00 s/d Selesai, 14.00 s/d selesai

Agenda : Jawaban Termohon (KPU Nabire)

 

 

HAHAEEE...
Tanah milik KODIM dan POLRES
 Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Populer

Bupati Dogiyai Diminta Mundur
Suroso  Senin, 10 Agustus 2020 3:19
Waktu Pengumuman CPNS Nabire Masih Tanda Tanya
Suroso  Rabu, 19 Agustus 2020 0:28
Hasil CPNS 2018 Nabire Belum Diumumkan
Suroso  Senin, 10 Agustus 2020 3:23
Diduga Covid, Pasien Meninggal Dunia
Suroso  Kamis, 10 September 2020 11:22

Info Loker

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan