Home Nabire DPRD Gelar RDP Bahas Penimbunan BBM

DPRD Gelar RDP Bahas Penimbunan BBM

Suroso  Kamis, 23 Juli 2020 23:40
DPRD Gelar RDP Bahas Penimbunan BBM

NABIRE - DPRD Kabupaten Nabire menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) berkenaan dengan pesoalan layanan BBM subsidi yang dinilai tidak efektif dan efesien di Kabupaten Nabire, Kamis (23/07/20), di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Nabire.

Pertemuan dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Moh Iskandar, dan dihadiri oleh 3  unsur pimpinan Komisi serta semua Anggota DPRD.

Sementara itu para pihak yang penuhi undangan DPRD yakni, Pertamina Persero, para pemilik SPBU, Kadin Nabire, Polres, Kodim, Dinas Perhubungan, Bag Perekda, Pol PP, POM dan Perwakilan Sopir,  sedangkan yang tidak hadir yakni, Sekda dan Dinas Perdagangan yang membawahi Bidang Metrologi.

Dalam pembahasan ketua beserta anggota DPRD Nabire meminta penjelasan dan pandangan dari semua pihak yang diundang terkait persoalan distribusi BBM subsidi (solar dan premium) di Kabupaten Nabire baik dari sisi pengelolahan, pengawasan dan penindakan.

Dalam penjelasannya masing-masing pihak mengakui memang masih ada persoalan dan kendalah dalam pendistribusian BBM subsidi di Kabupaten Nabire.

Disitu terkemuka penimbunanan BBM yang dijalankan secara massif oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang sering disebut para ‘Nangka’.

Pihak SPBU mengaku adanya ‘Nangka’ yang dilayani untuk membeli BBM subsidi dalam jumlah yang cukup besar dan hal itu sudah berjalan lama.

Piter Worobai selaku Ketua Kamar Dagang (Kadin) Nabire mengaku dirinya mengantongi sekian banyak deretan nama para pelaku ‘Nangka’.

Bahkan ia menyebut di dalamnya ada oknum aparat yang juga ikut bermain.

Hal itu, pihak TNI/Polri dengan tegas mengatakan, jika memang ada oknum aparat TNI dan Polri harus dilaporkan agar yang bersangkutan ditindak sesuai aturan yang berlaku. 

Selain ‘Nangka’, Abdul Latif pelaku penabrak 2 pompa BBM SPBU di Teluk Kimi yang kini mendekam dalam terali besi pun menjadi salah satu topik yang dibahas hangat.

Kasat Pol PP Kabupaten Nabire, Kompol Stefanus menegaskan, dalam penindakan hukum harus memberikan keadilan.

“Jangan hanya Latif yang diproses, tapi proses juga pihak SPBU dan oknum yang menganiaya latif agar adil dalam penegakan hukum.

Hal senada juga disampaikan Ketua Kadin, Pieter Worobai, anggota DPRD, Sambena Inggeruhi, Salmon Pigai, Roy Wonda, Ketua Komisi A, Marci Kegou dan Ketua Komisi C, Haluka.

Sebab menurut mereka, Latif adalah korban dari praktek pembelian BBM berulang dengan maksud untuk menjual kembali dengan tanki modifikasi dalam mobil.

Masyarakat salah satunya adalah Latif yang membutuhkan BBM subsidi namun tak mendapatkan solar di SPBU, sontak marah kemudian dirinya nekat untuk menabrak pompa bensin.

Lantaran itu dirinya pun dianiaya.

Maka itu penegakan hukum harus adil dalam penindakan.

Mengakhiri rapat, Wakil Ketua II DPRD Nabire menyampaikan beberapa hal yang harus ditindak lanjuti bersama dalam rekomendasi DPRD. 

Yakni, pertama, memerintahkan SPBU untuk memasang CCTV dalam 1 X 24 jam dan secara rutin melaporkan kepada pihak-pihak terkait. 

Kedua, memerintahkan pihak SPBU untuk tidak lagi melayani para pelaku penimbun BBM bersubsidi.

Ketiga, memerintahkan kepada Bepemperda DPRD Nabire dan pemerintah untuk segera menyiapkan Raperda tentang larangan penimbunan BBM bersubsidi.

Keempat, merekomendasikan kepada pihak kepolisian untuk memberikan rasa keadilan dalam penindakan Abdul Latif. (eby)

Polling
Apakah anda setuju jika diberlakukan pembayaran parkir di sejumlah titik keramaian di dalam Kota Nabire ?
Suroso  Jumat, 7 Agustus 2020 0:4
Tanaman Anggrek dan Potensinya Yang Terlupakan
Oleh :  Andrias Gobay S.Sos.,MA. Noken Anggrek merupakan satu dari sekian banyak oleh – oleh khas Meepago (Nabire, Dogiyai, Deiya
Suroso  Selasa, 30 Juni 2020 21:54
Sejarah Polri, Mengapa 1 Juli Diperingati Hari Bhayangkara *Sebelum Kemerdekaan Indonesia
Jaman Kerajaan PADA zaman Kerajaan Majapahit Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas mel
Agenda Nabire
JADWAL MUSYAWARAH SENGKETA PILKADA NABIRE 2020
 Senin, 10 Agustus 2020 3:30

SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA NABIRE TAHUN 2020

 

Akan digelar sidang penyelesaian sengketa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 :

Tempat : Kantor Bawaslu Nabire, Jl. PDAM Nabire

Pukul  : 11.00 s/d Selesai, 14.00 s/d selesai

Agenda : Jawaban Termohon (KPU Nabire)

 

 

HAHAEEE...
Tanah milik KODIM dan POLRES
 Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Info Loker

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan