Home Pemda Nabire Rugi, Pemkab Nabire Tak Maksimalkan Bansos

Rugi, Pemkab Nabire Tak Maksimalkan Bansos

Suroso  Minggu, 15 Nopember 2020 21:51
Rugi, Pemkab Nabire Tak Maksimalkan Bansos

NABIRE – Rugi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire tidak optimal memanfaatkan bantuan sosial (Bansos) yang dikucurkan pemerintah pusat kepada keluarga tak mampu di daerah ini.

Padahal, lewat Bansos, sebagian besar keluarga tak mampu di daerah ini diberdayakan pemerintah pusat sehingga mengurangi beban biaya daerah. 

Bantuan sosial yang dikucurkan bagi keluarga tak mampu di daerah ini seperti bantuan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan untuk membantu keluarga tak mampu di dalam biaya pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga miskin (tak mampu), bantuan pangan dan bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tak mampu melalui Indonesia Pintar.

Kerugian besar bagi keluarga tak mampu dan pemerintah di daerah ini karena sebagian, lebih dari separuh warga Kabupaten Nabire yang dikategorikan sebagai keluarga tak mampu oleh Kementerian Sosial (Kemensos) tidak dapat menerima empat jenis Bansos tersebut.

Hal itu terjadi karena, hingga saat ini Dinas Sosial sebagai instansi pelaksana di lapangan tidak bisa memvalidasi data keluarga miskin sebagai penerima BPJS Kes, PKH, Bantuan Pangan dan Indonesia Pintar akibat tidak ada dana untuk validasi data keluarga miskin di daerah ini.

Usulan dana untuk validasi data keluarga miskin (tak mampu) yang diajukan kepada pemerintah juga dicoret terus.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Nabire, Zakues Petege didampingi Kepala Dinas Sosial, Ishak di ruang kerjanya, Jumat (13/11) mengungkapkan, pemerintah pusat melalui Kemensos RI, Nabire mendapat kuota 52.000 orang sebagai peserta BPJS Kes yang dibiayai pemerintah pusat.

Tetapi, terpakai cuma 9.000 lebih. 

Demikian juga PKH, kuotanya 14.258 orang tetapi yang terpakai hanya 2.000 lebih, program bantuan pangan sebesar 14.258 tetapi terpakai cuma 2.000 lebih dan Kemensos mengalokasikan peserta Indonesia Pintar (bantuan pendidikan bagi anak-anak sekolah dari keluarga tak mampu) di Kabupaten Nabire sebanyak 37.000 tetapi yang terpakai hanya 7.300 orang. 

Sekretaris Dinsos, Zakeus mengatakan akibat tidak diakomodirnya dana validasi data keluarga miskin di daerah ini oleh pemerintah, alokasi Bansos yang ditetapkan pemerintah pusat, realisasinya di Nabire jumlahnya kurang dari separuh.

Bahkan, sebagian bantuan yang diterima pun tidak tepat sasaran, sebagian jatuh di keluarga mampu, sementara keluarga miskin tetap menjerit dengan ketidakmampuannya.

Karena, data keluarga miskin berdasarkan data sensus penduduk 2010 lalu sehingga data keluarga miskin yang tercatat pada saat itu berubah jadi keluarga mampu karena perubahan statusnya dan ada juga keluarga yang terdata sebagai keluarga mampu saat sensus lalu kini bisa dikategorikan sebagai keluarga miskin.

Oleh karena, setiap tahun perlu dilakukan validasi data keluarga supaya bansos yang diperuntukan kepada keluarga tak mampu ini tepat sasaran.

Ishak dan Zakues menambahkan, tidak ada dana untuk validasi data karena validasi data diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Apalagi, Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang Nomenklatur Kodenisasi Perencanaan, Program dan Kegiatan, penanggulangan kemiskinan semuanya ditarik ke pusat, daerah cuma diberikan untuk verifikasi data keluarga fakir miskin.

  Oleh sebab itu, dengan adanya Permendagri ini, biaya untuk verifikasi dan validasi data keluarga miskin sepenuhnya diserahkan ke daerah, pemerintah hanya menyediakan dana dan kuota penerima di setiap daerah (termasuk Kabupaten Nabire). 

Tim Perumus Legislatif dan Eksekutif dalam Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nabire tahun anggaran 2019 lalu merumuskan dana validasi data keluarga miskin di daerah ini menjadi perhatian bersama.

Ketika ditanya, berapa dana yang dibutuhkan untuk validasi data keluarga miskin di daerah ini, Sekretaris Dinsos, Zakeus Petege mengatakan membutuhkan dana Rp1,5 miliar setiap tahun anggaran.

Karena, validasi dilakukan setiap tahun sebab ada saja perubahan status setiap keluarga tahun.(ans)

Polling
Apakah anda setuju jika diberlakukan pembayaran parkir di sejumlah titik keramaian di dalam Kota Nabire ?
Suroso  Rabu, 14 Oktober 2020 22:52
Selisih Waktu Sebulan Rapatkan Barisan Tak Ada Ruang Rahasia Lembaga KPU Nabire
Oleh: Donatus Degei      SEBUAH catatan ‘sangat amat penting’ perhatian serius penuh kesungguhan, merapatkan
Suroso  Selasa, 8 September 2020 9:28
WILLPOWER PERJUANGAN DALAM PENDIDIKAN, PERSEPSI PEMUDA RANTAU ASAL ASSOYELIPELE, WALESI, WAMENA
 Oleh : Dr. Sarmini, S.Pd.,MM.Pd Masih dalam memaknai kemerdekaan, pemuda, perjuangan dan pendidikan, adalah 3 kata yang sangat erat ko
Agenda Nabire
JADWAL MUSYAWARAH SENGKETA PILKADA NABIRE 2020
 Senin, 10 Agustus 2020 3:30

SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA NABIRE TAHUN 2020

 

Akan digelar sidang penyelesaian sengketa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 :

Tempat : Kantor Bawaslu Nabire, Jl. PDAM Nabire

Pukul  : 11.00 s/d Selesai, 14.00 s/d selesai

Agenda : Jawaban Termohon (KPU Nabire)

 

 

HAHAEEE...
Tanah milik KODIM dan POLRES
 Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Populer

Bupati Dogiyai Grebek Rumah Warga Penampung PSK
Suroso  Jumat, 13 Nopember 2020 20:44
Sidang LKPJ Bupati Nabire Molor Setengah Hari
Suroso  Senin, 26 Oktober 2020 3:27
Penembakan Terjadi Lagi di Intanjaya
Suroso  Rabu, 7 Oktober 2020 21:42
TGPF Intan Jaya Langsung Kumpulkan Informasi
Suroso  Kamis, 8 Oktober 2020 23:18

Info Loker

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan