Home Berita Pilkada Nabire Hebat Datangi Bawaslu dan KPU

Nabire Hebat Datangi Bawaslu dan KPU

Suroso  Selasa, 17 Nopember 2020 1:28
Nabire Hebat Datangi Bawaslu dan KPU

NABIRE - Koalisi Nabire Hebat yang mengusung pasangan calon (Paslon) Mesak Magay-Ismail Djamaluddin (MAJU) dipimpin Ketua Tim, Hengky Kegou mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nabire untuk mempertanyakan pengawasan tahapan Pemilu terhadap beberapa pelanggaran Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Nabire, Senin (16/11).

Tim dari Koalisi Nabire Hebat diterima Komisioner Bawaslu Nabire, Adriana Sahempa.

Tim kemenangan Paslon nomor 2 ini mempertanyakan pengawasan Bawaslu terhadap pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire dalam suasana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati-Wakil Bupati yang dilakukan oleh Bupati Nabire.

Tim Kampanye juga mempersoalkan pergantian Ketua RT yang juga diantara terdaftar sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan keabsahan berkas calon, mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Koalisi Nabire Hebat menilai, sesuai aturan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah selama melaksanakan Pilkada tidak melakukan pergantian dan penempatan pejabat.

Tetapi, di Nabire, Bupati melaksanakan pergantian pejabat di lingkungan Pemkab Nabire.

Demikian juga halnya, tim menilai pergantian ketua RT yang dilakukan Bupati, semestinya Ketua RT melalui pemilihan warga setempat, bukan oleh Bupati.

Apalagi, sebagian dari Ketua RT, sebelumnya sudah terdaftar sebagai anggota KPPS.

Oleh sebab itu, tim kemenangan MAJU meminta agar ketua RT agar tidak lagi melaksanakan tugas sebagai ketua/anggota KPPS.

Karena, dikhawatirkan akan bekerja untuk kepentingan incamben.

Adriana mengatakan pergantian ketua-ketua RT di daerah ini sudah koordinasi dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nabire, dalam SK hanya tertanda tangan (ttd) saja sehingga kami coba koordinasi dengan Bupati tetapi sampai saat ini Bawaslu Nabire belum bertemu dengan Bupati.

Komisioner Bawaslu, Adriana Sahempa kepada Koalisi Nabire Hebat menjelaskan, Bawaslu Nabire sudah mendapat surat persetujuan dari Kemendagri soal pergantian pejabat di lingkungan Pemkab Nabire.

Sedangkan menyangkut keterlibatan Ketua RT sebagai anggota KPPS, tidak ada larangan bagi Ketua RT terlibat sebagai anggota KPPS.

Namun demikian, karena hajatnya KPU sehingga Bawaslu akan koordinasi dengan KPU menyangkut keterlibatan ketua RT di KPPS.

Koalisi Nabire Hebat juga mempertanyakan sikap Bawaslu Nabire terhadap surat pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara (ASN) bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah berakhir 9 November lalu.

Komisioner Bawaslu, Adriana Sahempa menjawab, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 13 tahun 2017 pasal menyatakan, harus ada surat persetujuan dari pihak yang berwewenang.

Jadi bukan SK pengunduran diri tetapi SK pemberhentian.

KPU lembaga yang diberikan wewenang untuk menyeleksi seluruh berkas persyaratan calon.

Bawaslu menerima SK pemberhentian dari kedua pasangan calon.

Pengacara dari Koalisi Nabire Hebat, Eliezer Murafer, SH mengatakan setiap surat yang dikeluarkan oleh pejabat bersifat baku.

Menyangkut SK pemberhentian, harus dikaitkan juga dengan pemberhentian ASN dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), termasuk yang mengatur tentang eselon dan siapa yang berhak menghentikan bagi ASN yang menduduki eselon dan mengacu dengan peraturan tentang pemberhentian ASN nomor 3 tahun 2020.

Oleh sebab itu, Eliezer Murafer menilai, untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat sehubungan dengan pejabat dan ASN hendaknya mengacu dengan dasar-dasar hukum yang terkait antara peraturan ASN, penempatan eselon dan siapa yang berhak menandatangani SK Pemberhentian.

Komisioner Bawaslu, Adriana Sahempa tidak menanggapi saran dari pengacara, Elieser.

Tetapi, sebelumnya, Adriana mengatakan hasil verifikasi KPU terhadap berkas calon tersebut, SK pemberhentian akan diumumkan KPU Nabire, 23 November mendatang. 

Bertemu KPU Nabire Setelah menyampaikan pernyataan di Kantor Bawaslu, Tim Koalisi Nabire Hebat melanjutkan dengan mendatangi Kantor KPU Nabire.

Di Kantor KPU, tim diterima oleh Ketua KPU Nabire, Wihelmus Degei yang didampingi salah seorang anggota KPU Nabire, Nelius Agapa.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan tim di Kantor Bawaslu Nabire.

Hal yang sama juga disampaikan tim ke KPU Nabire, mulai dari DPC acak, KPPS, pelantikan pejabat di daerah serta soal pemberhentian dua calon bupati dari statusnya sebagai PNS.

Menanggapi pertanyaan tim, Ketua KPU Nabire menjawab, soal pelantikan pejabat itu domainnya pemerintah daerah.

Kata dia, memang ada aturan yang menyebtukan tidak boleh melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum Pilkada.

Lanut dia, jika ada ditemukan hal-hal yang dianggap tidak sesuai aturan, silahkan tim untuk menyampaikan laporan ke Bawaslu.  

“Kalau soal DPC yang dikatakan diacak, saya pikir tidak secara keseluruhan.

Teapi memang di beberapa tempat saya mendapat laporan.

Tadi saya sudah perintahkan Ketua PPD Distrik Nabire untuk melakukan pengecekan pada TPS-TPS dimana saja sehingga sebelum debat kandidat KPU akan turun cek itu,” ujar ketua.  

Lebih lanjut dikatakan Wihelmus, hari ini KPU Nabire sedang mencoba mengembalikan demokrasi yang sesungguhnya.

Dirinya sebagai ketua telah memerintahkan kepada penyelenggara tingkat bawah untuk tidak boleh bermain api dengan kepentingan-kepentingan tertentu. 

“Saat pemungutan suara tanggal 9 Desember nanti, warga Nabire yang sudah masuk DPT itu yang berhak, tidak ada namanya mobilisasi orang dari mana-mana.

Saya sudah keluarkan surat himbauan kepada penyelenggara saya, jadi besok yang punya hak suara di Nabire adalah orang-orang Nabire ber-KTP elektronik yang sudah masuk dalam DPT,” ujarnya. 

Pada kesempatan itu, kuasa hukum dari Paslon nomor urut 2, Eliezer Murafer, SH, sempat meminta penjelasan terkait soal syarat pencalonan dalam hal ini pengunduran diri dari ASN untuk Paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3.

Kata dia, yang jadi persoalan adalah prosedur keluarnya surat ini. 

Pertanyaan itu ditanggapi Ketua KPU Nabire, dirinya sudah menyurat ke BKN di Jakarta dan sudah mendatangi BKN Provinsi.

Dari hasil kunjungan di BKN Provinsi Papua, dirinya mendapati informasi jika BKN Provinsi sudah memblokir status kepegawaian keduanya. 

“Mereka berdua sudah bukan PNS lagi.

Status PNS sudah diblokir berdasarkan usulan dari pejabat langsung mereka.

Dalam waktu dekat saya akan bersurat kepada kedua calon untuk segera memasukan pemberhentian gaji,” ujarnya. 

Hendrik Andoi juga sempat mempertanyakan soal perekrutan KPPS.

Dimana menurut dia, KPPS satu Distrik Nabire kalau mau ditelusuri ketuanya dari Ketua RT, sementara RT ini diangkat dengan SK bupati.

“Kami mau, KPPS itu penyelenggara tidak boleh terpengaruh dengan kepentingan apapun.

Menurut kami mereka-mereka ini sudah tidak netral.

Diusukkan jangan ada ketua RT yang masuk dalam penyelenggara di tingkat bawah,” tuturnya.

Menanggapi pertanyaan itu, anggota KPU Nabire, Nelius Agapa mengatakan, jika ada data nama-nama RT yang jadi KPPS untuk disampaikan ke KPU.

Sesuai aturan, jelas Nelius, memang tidak boleh seseorang menjabat KPPS selama dua kali.

Nelius mempersilahkan tim untuk menyampaikan nama-nama RT yang diindikasikan masuk menjadai KPPS. 

Menanggapi soal status PNS kedua calon bupati yang dipertanyakan, kata Nelius Agapa, status begini ada beberapa kabupaten yang calonnya dinyatakan memenuhi syarat dalam artian SK masih diproses.

Sesuai aturan dan arahan KPU RI, lanjut Nelius, terhadap calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yg menduduki jabatan tertentu pada saat pencalonan, diberlakukan sejumlah ketentuan dalam pemenuhan syarat calon.

PKPU No. 1/2020 pada Pasal 4 ayat (1) t.

menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon.  u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon.

PKPU 3/2017 Pasal 69 (1) Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Ayat 5) Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Penjelasan ketentuan tersebut, kata Nelius, ketentuan Pasal 69 ayat (5) PKPU 3/2017 dirumuskan dengan model perumusan negatif yaitu "tidak menyampaikan" dan "tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses", maka calon dinyatakan "tidak memenuhi syarat". 

Ketentuan Pasal 69 ayat (5) PKPU 3/2017 bila dimaknai dg model perumusan positif yaitu "menyampaikan" dan "dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses", maka calon dinyatakan "memenuhi syarat".

Berdasarkan ketentuan tersebut dan penjelasan terhadap ketentuan tersebut, bila sampai dengan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara, SK pemberhentian belum terbit, calon tersebut tetap MS dengan syarat, pertama, sudah tanda tangan pernyataan bersedia mengundurkan diri dalam Form BB1-KWK syarat calon.

Kedua, sudah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang.

Ketiga, sudah menyerahkan surat tanda terima surat nomor 2 dari pejabat yang berwenang.

Keempat, sudah menyerahkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yg menyatakan bahwa surat nomor 2 sedang dalam proses. (ans/ros)

Polling
Apakah anda setuju jika diberlakukan pembayaran parkir di sejumlah titik keramaian di dalam Kota Nabire ?
Suroso  Rabu, 14 Oktober 2020 22:52
Selisih Waktu Sebulan Rapatkan Barisan Tak Ada Ruang Rahasia Lembaga KPU Nabire
Oleh: Donatus Degei      SEBUAH catatan ‘sangat amat penting’ perhatian serius penuh kesungguhan, merapatkan
Suroso  Selasa, 8 September 2020 9:28
WILLPOWER PERJUANGAN DALAM PENDIDIKAN, PERSEPSI PEMUDA RANTAU ASAL ASSOYELIPELE, WALESI, WAMENA
 Oleh : Dr. Sarmini, S.Pd.,MM.Pd Masih dalam memaknai kemerdekaan, pemuda, perjuangan dan pendidikan, adalah 3 kata yang sangat erat ko
Agenda Nabire
JADWAL MUSYAWARAH SENGKETA PILKADA NABIRE 2020
 Senin, 10 Agustus 2020 3:30

SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA NABIRE TAHUN 2020

 

Akan digelar sidang penyelesaian sengketa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 :

Tempat : Kantor Bawaslu Nabire, Jl. PDAM Nabire

Pukul  : 11.00 s/d Selesai, 14.00 s/d selesai

Agenda : Jawaban Termohon (KPU Nabire)

 

 

HAHAEEE...
Tanah milik KODIM dan POLRES
 Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Populer

Bupati Dogiyai Grebek Rumah Warga Penampung PSK
Suroso  Jumat, 13 Nopember 2020 20:44
Sidang LKPJ Bupati Nabire Molor Setengah Hari
Suroso  Senin, 26 Oktober 2020 3:27
Penembakan Terjadi Lagi di Intanjaya
Suroso  Rabu, 7 Oktober 2020 21:42
TGPF Intan Jaya Langsung Kumpulkan Informasi
Suroso  Kamis, 8 Oktober 2020 23:18

Info Loker

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan