Home Pemda Intan Jaya Isu Pengungsi Tak Benar, Covid di Intan Jaya Zero

Isu Pengungsi Tak Benar, Covid di Intan Jaya Zero

Suroso  Senin, 15 Februari 2021 23:17
Isu Pengungsi Tak Benar, Covid di Intan Jaya Zero

SUGAPA - Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, SS., M.Si menegaskan, di Kabupaten Intan Jaya tidak ada pengungsi.

Bahkan dari delapan distrik yang diisukan pihak tertentu, tidaklah bentar dan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pun zero (0) kasus. 

    Meskipun demikian pihak Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tokoh masyarakat dan tokoh agama, menyebutkan hingga saat ini Kabupaten Intan Jaya aman, meskipun adanya gangguan Kamtibmas oleh

        “kelompok sebelah”.

  Keadaan ini sesuai pantauan dan pengamatan langsung awak media ini pasca kejadian penembakan awal pekan lalu dan Jumat siang kemarin.

     Secara khusus menyangkut kedua hal tersebut, Sabtu (13/02/2021) Bupati Natalis Tabuni didamping Ketua DPRD Intan Jaya, Panus Wonda, S.Sos, Kapolsek Sugapa, Danki Penugasan dan beberapa tokoh masyarakat serta tokoh agama Intan Jaya menegaskan, apa yang diisukan atau dikatakan Maximus Tibagau dari Yayasan Simotuwa bahwa di Intan Jaya ada 8 distrik warga mengungsi dan ada virus corona itu tidak benar.

Pihaknya, tegas Bupati Intan Jaya di Sugapa kepada sejumlah awak media, di Intan Jaya tidak ada pengungsi.

    "Itu bukan saya yang mengatakan, setelah kami berada disini (di Intan Jaya, red) selanjutnya memantau, melakukan koordinasi dan melakukan pertemuan apa yang dikatakan bersangkutan tidak benar, bahkan terlalu mengada-ada alias berlebihan," tandas Natalis Tabuni.

 Dan menyangkut Covid-19 itupun, kata Bupati Intan Jaya dan Ketua DPRD dan tokoh masyarakat serta tokoh agama Intan Jaya, hingga kemarin belum ditemukan kasus positif corona di Intan Jaya.

     Walaupun demikian pihak pemerintah Kabupaten Intan Jaya tetap dan selalu mengimbau hingga mengharapkan penerapan protokol kesehatan di Intan Jaya tetap dilaksanakan. 

 Pada kesempatan tersebut, Bupati Natalis Tabuni.

       Ketua DPRD Panus Wonda, beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama meminta kepada pihak tertentu dan tak bertanggung jawab untuk tidak menyebarkan isu-isu yang tidak benar diluar, lantaran sampai hari kemarin Kabupaten Intan Jaya dalam keadaan aman terkendali.(wan)

Suroso  Selasa, 2 Februari 2021 2:31
"Rasisme Dalam Kajian Psikoanalisis Freud"
Oleh: Abdy BusthanSecara sederhana, rasisme bisa diibaratkan sebagai iblis masa lalu yang terus menghantui siapa saja hingga kini.Ya, perbua
Suroso  Selasa, 8 September 2020 9:28
WILLPOWER PERJUANGAN DALAM PENDIDIKAN, PERSEPSI PEMUDA RANTAU ASAL ASSOYELIPELE, WALESI, WAMENA
 Oleh : Dr. Sarmini, S.Pd.,MM.Pd Masih dalam memaknai kemerdekaan, pemuda, perjuangan dan pendidikan, adalah 3 kata yang sangat erat ko
Agenda Nabire
JADWAL MUSYAWARAH SENGKETA PILKADA NABIRE 2020
 Senin, 10 Agustus 2020 3:30

SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA NABIRE TAHUN 2020

 

Akan digelar sidang penyelesaian sengketa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 :

Tempat : Kantor Bawaslu Nabire, Jl. PDAM Nabire

Pukul  : 11.00 s/d Selesai, 14.00 s/d selesai

Agenda : Jawaban Termohon (KPU Nabire)

 

 

HAHAEEE...
Tanah milik KODIM dan POLRES
 Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Info Loker

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan