Home Nabire Tim Pendiri Yayasan Katolik dan Kabid SMK Papua Bahas Kelengkapan Izin Pendirian SMK

Tim Pendiri Yayasan Katolik dan Kabid SMK Papua Bahas Kelengkapan Izin Pendirian SMK

Suroso  Minggu, 21 Februari 2021 20:31
Tim Pendiri Yayasan Katolik dan Kabid SMK Papua Bahas Kelengkapan Izin Pendirian SMK

NABIRE - Bertempat di ruang tamu Aula Paroki Santo Yosep Nabire Barat, telah dibahas terkait dengan kelengkapan izin pendirian SMK Yayasan Katolik yang direncanakan akan dibuka di Paroki Santo Yosep Nabire Barat, akan diterima penerimaan pendaftaran siswa baru dibuka pada bulan Juni 2021, pada hari Sabtu (20/2) kemarin.

  Tim Pendiri SMK Yayasan Katolik, Guru Eman Goo melalui sambungan telepon seluler mengatakan, kami atas kesediannya Kepala Bidang (Kabid) SMK Provinsi Papua yang mana datang dan hadir untuk memberikan saran bersama dengan tim disini, kami ucapkan terima kasih.

    Dan kami akan membuka dua jurusan, pertama Jurusan Peternakan dan kedua Jurusan Perkebunan.

  Untuk yang lain-lain kami atur secara teknis kedalam sehingga kami ingin membuka sekolah ini modelnya P5 di Moanemani yang dulu, maka siswa praktek lebih banyak dari pada terima teori sekolah.

  Selain itu, akan dibuka sekolah formal dan sekolah nonformal hingga umur sekolah suami/istri 21 tahun kebawah kami akan diterima.

   Katanya, orang tua niat mereka mau ingin berjuang juga kami akan terima lalu mereka adalah khusus kelas tersendiri, kerja atau praktek di lapangan dan akan dilaksanakan pengawasan oleh guru-guru, begitu pun siswa yang kami terima nanti juga harus ada pengawasan dari sekolah.

  Di kesempatan yang sama, Kabid SMK Provinsi Papua, Yanus Kuayo memberikan penjelasannya jurusan yang kalian pilih, khusus untuk Nabire ini dua minggu yang lalu untuk revitalisasi SMK disini, jadi disini itu SMK negeri itu ada 5, khusus SMKN 1 dia mengelola argobisnis teknologi.

  TPDB nya itu mulai ditetapkan pada 19 April 2021 nanti. TPDB itu kami dari provinsi sudah putuskan pada tanggal 19 April itu sudah mulai TPDB jalan, jadi begitu sudah hingga kalian punya izin-izin surat pengantar dan SK dikirim, maka akan diproses dalam satu minggu itu dengan dasar itu kita akan prosesnya jadi sudah keluar NPWP.

  Dikatakan, kalau sudah keluar NPWP berarti sekolah ini sudah terdaftar secara resmi dan diakui oleh pemerintah.

  Selanjutnya, Kepsek dan operatornya mengaktifkan data Dakodik pendidikan hingga operator dapat menguasai aplikasi komputernya karena banyak tugas yang akan dilaksanakan hingga yang belum lengkapi itu semua selesai SK dalam minggu ini juga bisa keluar. 

  Minggu depan SPM yang bisa keluar ini tidak lama proses dalam waktu seminggu.

 Sekarang kalian mau lanjut bisa lapor kepada Pastor Paroki dulu, maka sekarang kita sudah putuskan jadi konsekwensinya apapun kita harus laksanakan, keputusan bisa jalan maka sekarang lokasi sudah ada oleh karena itu yang berikut adalah izin-izinnya.

  Pertama itu harus izin pendirian SMK degan syarat-syaratnya antara lain studi kelayakannya, dalam bentuk proposal dibuat lalu ditujukan ke Gubernur Papua lewat Dinas Perizinan Terpadu Satu Atap Provinsi.

  Lanjutnya, nanti mereka yang keluarkan izin pendiriannya, tapi sementara secara internal kami dari dinas keluarkan agar supaya PSN mudah keluar tapi kalian tetap siapkan.

  Dengan izin operasional nanti, tapi untuk sementara dapat urus dengan PSN yang jalan.

    Kedua, izin operasional program keahlian, bidang keahlian atau skill dan ketrampilan.

  “Jalau izin pendirian tadi oleh lembaga sekolah itu akan ditujukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cq SMK surat pengantarnya, lalu surat pengantar izin operasional itu nanti dilampirkan dengan SK Kepala Sekolah Yayasan dan SK operator dari yayasan itu ditujukan ke Gubernur Cq Dinas Terpadu Satu Atap,” jelasnya.

  Tembusan ke dinas pendidikan dan izin operasional bidang keahlian dan kompotensi keahlian itu dapat ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Cq Bidang SMK dilampirkan dengan SK Kepsek dan SK operasional.

    “Kalau surat kedua-duanya kalian urus cepat dalam minggu ini, maka minggu depan izin bisa dikeluarkan, setelah kami keluarkan izinnya nanti saya yang hubungkan antara operator provinsi dan Kepsek disini untuk pengurusan SPN setelah NPWP masuk pengurusan Dakodik dan pengurusan lain-lain semua masuk disitu,” pungkasnya.(modes)

Suroso  Selasa, 2 Februari 2021 2:31
"Rasisme Dalam Kajian Psikoanalisis Freud"
Oleh: Abdy BusthanSecara sederhana, rasisme bisa diibaratkan sebagai iblis masa lalu yang terus menghantui siapa saja hingga kini.Ya, perbua
Suroso  Selasa, 8 September 2020 9:28
WILLPOWER PERJUANGAN DALAM PENDIDIKAN, PERSEPSI PEMUDA RANTAU ASAL ASSOYELIPELE, WALESI, WAMENA
 Oleh : Dr. Sarmini, S.Pd.,MM.Pd Masih dalam memaknai kemerdekaan, pemuda, perjuangan dan pendidikan, adalah 3 kata yang sangat erat ko
Agenda Nabire
JADWAL MUSYAWARAH SENGKETA PILKADA NABIRE 2020
 Senin, 10 Agustus 2020 3:30

SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA NABIRE TAHUN 2020

 

Akan digelar sidang penyelesaian sengketa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 :

Tempat : Kantor Bawaslu Nabire, Jl. PDAM Nabire

Pukul  : 11.00 s/d Selesai, 14.00 s/d selesai

Agenda : Jawaban Termohon (KPU Nabire)

 

 

HAHAEEE...
Tanah milik KODIM dan POLRES
 Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Info Loker

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan