Home Nabire Penerapan SIPD Berimbas Keterlambatan Gaji ASN ?

Penerapan SIPD Berimbas Keterlambatan Gaji ASN ?

Suroso  Minggu, 21 Februari 2021 20:40
Penerapan SIPD Berimbas Keterlambatan Gaji ASN ?

NABIRE – Dikabarkan gaji ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire, terjadi keterlambatan pembayaran.

   Terjadinya gaji yang tertunggak ini imbas dari penerapan Sitim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ? Saat dikonfirmasi, Plt. Sekda Nabire, Daniel Maipon, S.STP, membenarkan adanya keterlambatan pembayaran gaji pegawai.

     Kata dia, keterlambatan itu disebabkan dampak dari penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang diberlakukan secara serentak mulai awal tahun ini di seluruh Indonesia.

    “Penyesuaian system itu penyebabnya.

     Keterlambatan gaji pegawai tidak hanya dialami Nabire, tetapi juga sebagian besar daerah di Papua bahkan Indonesia,” kata Daniel Maipon yang kini menjabat Plh. Bupati Nabire.

    Lebih lanjut dikatakan, penerapan SIPD merupakan amanat Undang Undang Pemerintah Daerah No 23/2014.

    Pengelolaan keuangan daerah harus transparan, efektif, dan adil sehingga mesti terencana serta tertata.

      Kata dia, sistem perencanaan dan penganggaran sudah rampung di Bappeda sehingga tinggal disahkan gubernur sebelum disetujui Menteri Dalam Negeri.

     Namun, penatausahaan keuangan, terutama pada penggajian belum dilaksanakan di Nabire.

   Dijelaskan Daniel Maipon, sistem penggajian seluruh ASN sebanyak 4.400 orang di Pemkab Nabire selama ini terpusat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire.

  Dengan pemberlakuan SIPD, pengaturan terhadap pencairan gaji pegawai dikembalikan kepada perangkat daerah masing-masing.

  Kata dia, setiap perangkat daerah harus melapor dan memasukan data pegawai mereka masing-masing.

     Tetapi baru 30 dari 45 perangkat daerah Nabire yang melaksanakannya.

  Walaupun pemberitahuan mengenai pendataan tersebut berulang kali dilakukan sejak November lalu.

 Jelas dia, data yang wajib dilengkapi pada formulir penggajian meliputi nomor induk pegawai beserta identitas pribadi dan seluruh anggota keluarga.

 Mereka juga harus melampirkan salinan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak, serta dokumen penting lain. 

“Nabire belum mendapat dropping (alokasi gaji pegawai) untuk Februari karena seluruh datanya belum lengkap.

 Itu sanksi (ketentuan) dari Kementerian Dalam Negeri,” lanjut Maipon.

 Dia berharap perangkat daerah segera merampungkan pendataan pegawai agar tidak merugikan yang lain.

 Jika seluruh pendataan rampung saat ini, laporannya bisa diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri pada pekan depan untuk proses pencarian anggaran pengajian pegawai.

 “Gaji untuk honorer tidak ada masalah.

 Mereka gajian setiap tiga bulan (dirapel) sehingga baru dibayarkan pada April,” ujar Maipon.

 Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Nabire Barnabas Watofa, menyatakan, keterlambatan gaji tidak semestinya menimpa seluruh pegawai. 

  “Jangan sampai menunggu perangkat daerah yang telat setor data.

  Itu sudah disepakati pada rapat bersama pimpinan daerah,” ujarnya. (ist/ros)

Suroso  Selasa, 2 Februari 2021 2:31
"Rasisme Dalam Kajian Psikoanalisis Freud"
Oleh: Abdy BusthanSecara sederhana, rasisme bisa diibaratkan sebagai iblis masa lalu yang terus menghantui siapa saja hingga kini.Ya, perbua
Suroso  Selasa, 8 September 2020 9:28
WILLPOWER PERJUANGAN DALAM PENDIDIKAN, PERSEPSI PEMUDA RANTAU ASAL ASSOYELIPELE, WALESI, WAMENA
 Oleh : Dr. Sarmini, S.Pd.,MM.Pd Masih dalam memaknai kemerdekaan, pemuda, perjuangan dan pendidikan, adalah 3 kata yang sangat erat ko
Agenda Nabire
JADWAL MUSYAWARAH SENGKETA PILKADA NABIRE 2020
 Senin, 10 Agustus 2020 3:30

SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA NABIRE TAHUN 2020

 

Akan digelar sidang penyelesaian sengketa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 :

Tempat : Kantor Bawaslu Nabire, Jl. PDAM Nabire

Pukul  : 11.00 s/d Selesai, 14.00 s/d selesai

Agenda : Jawaban Termohon (KPU Nabire)

 

 

HAHAEEE...
Tanah milik KODIM dan POLRES
 Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Info Loker

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan