Home Nabire Di PSU Pilkada Nabire, Suara Ikat Jadi Suara Tak Sah

Di PSU Pilkada Nabire, Suara Ikat Jadi Suara Tak Sah

Suroso  Rabu, 7 April 2021 19:28
Di PSU Pilkada Nabire, Suara Ikat Jadi Suara Tak Sah

NABIRE – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk PSU Pilkada Nabire sudah jelas. PSU dilakukan dengan pemilihan secara langsung, dan dilarang menggunakan sistim noken, ikat, kesepakatan atau cara lain sejenisnya. Jika ada pihak-pihak yang masih mempraktekkan pemilihan dengan menggunakan sistim noken, ikat, maupun kesepakatan, ada konsekuensi yang harus diterimanya. Selain akan berhadapan dengan hukum, hasil suara dari praktek cara ini terancam akan dijadikan sebagai surat suara yang tidak sah.

Komisioner Bawaslu Nabire, Yulianus Nokuwo, saat dikonfirmasi Papuapos Nabire, membenarkan hal itu. Kata dia, apabila terdapat sistim noken, ikat, maupun kesepakatan yang dilakukan oleh oknum PPS, oknum, oknum kepala kampung atau oknum lainnya di daerah terpencil maupun di kota, suara tersebut akan tetap dihitung. Tetapi akan dimasukan ke dalam surat suara yang tidak sah, sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan dengan hal ini. Sementara terhadap orang yang melakukan cara-cara ini akan ditindak secara hukum. 

“Kami juga meminta partisipasi masyarakat untuk bersama-sama Bawaslu Nabire saling mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin akan dilakukan oleh para pihak di TPS-TPS. Apabila terjadi pelanggaran diharapkan masyarakat untuk mengambil foto atau video dan melaporkan langsung ke Bawaslu agar kami bisa menindaklanjutinya,” tutur Nokuwo ditemui Papuapos Nabire di ruang kerjanya, Rabu (7/4/21) kemarin. 

Dalam penanganan pelanggaran di Bawaslu, ada namanya temuan dari Bawaslu dan ada juga laporan. Kalau laporan, maka pihak pelapor melaporkan ke Bawaslu dengan membawa bukti-bukti. Dari Bawaslu akan memberikan formulir untuk diisi, selanjutnya diproses lanjut memanggil pelapor untuk diklarifikasi dan dilanjutkan dibuat kajian untuk putuskan persoalan ini masuk di unsur pidana, administrasi atau kode etik. 

“Kalau masuk ke unsur pidana maka kami meneruskan ke Sentra Gakkumdu untuk selanjutnya melakukan pembahasan pertama hingga sampai pelimpahan ke kepolisian,” tuturnya. 

Ditegaskannya, sesuai Perbawaslu formulir laporan harus diisi. Selain berisi identitas pelapor, dalam formulir juga ada pokok-pokok aduan.

“Hasil penjelasan itu yang kami akan undang kembali untuk proses lanjut. Bawaslu tidak bisa hanya menerima laporan lisan tapi harus disertai dengan pengisian formulir laporan. Berbeda kalau temuan, otomatis kami dari Bawaslu. Mekanismenya sama hanya formulirnya yang berbeda,” ujarnya.

Pihaknya meminta kepada distrik di bagian luar yang susah dijangkau, untuk tetap membantu Bawaslu dalam hal pencoblosan dilakukan secara langsung dan tidak menggunakan sistim noken, ikat, maupun kesepakatan. 

“Kami Bawaslu juga meminta kepada penyelenggara untuk tetap mengkondisikan logistik ke kampung masing-masing, tidak hanya sampai distrik. Dan KPPS harus sudah siap di tiap-tiap kampung, besoknya baru dijemput. Sehingga masyarakat di kampong-kampung juga memberikan hak suaranya secara langsung. Dan jika ada sisa surat suara tidak terpakai di TPS, harus disilang dan tidak boleh dibagi-bagi kepada kandidat tertentu,” ujarnya. (ros)

Suroso  Selasa, 2 Februari 2021 2:31
"Rasisme Dalam Kajian Psikoanalisis Freud"
Oleh: Abdy BusthanSecara sederhana, rasisme bisa diibaratkan sebagai iblis masa lalu yang terus menghantui siapa saja hingga kini.Ya, perbua
Suroso  Selasa, 8 September 2020 9:28
WILLPOWER PERJUANGAN DALAM PENDIDIKAN, PERSEPSI PEMUDA RANTAU ASAL ASSOYELIPELE, WALESI, WAMENA
 Oleh : Dr. Sarmini, S.Pd.,MM.Pd Masih dalam memaknai kemerdekaan, pemuda, perjuangan dan pendidikan, adalah 3 kata yang sangat erat ko
Agenda Nabire
JADWAL MUSYAWARAH SENGKETA PILKADA NABIRE 2020
 Senin, 10 Agustus 2020 3:30

SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA NABIRE TAHUN 2020

 

Akan digelar sidang penyelesaian sengketa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 :

Tempat : Kantor Bawaslu Nabire, Jl. PDAM Nabire

Pukul  : 11.00 s/d Selesai, 14.00 s/d selesai

Agenda : Jawaban Termohon (KPU Nabire)

 

 

HAHAEEE...
Tanah milik KODIM dan POLRES
 Rabu, 29 Januari 2020 1:16

  Ada Pace dua dong pasang Patok di dorang pu lahan. Pace yang satu de tulis : “Tanah ini milik KODIM”. Pace yang satu lagi tulis : "Tanah ini milik POLRES"

Satu kali begini, Komandan Kodim dan Kapolres yang baru menjabat pi lihat lahan itu dan truss merasa bertanggung jawab. Jadi masing-masing kerahkan dong pu anggota bersihkan lahan. Pas lahan su bersih dan rapi, Pace yang pu tanah datang ucap terima kasih.

“Adoo Bapa Komandan hormat… terima kasih su kasi bersih tong dua pu lahan… perkenalkan sa pu nama KOrneles DIMara.. disini dong biasa panggil sa KODIM. Sa yang pu lahan ini. Yang di sebelah tuu sa pu teman punya dia pu nama POLy RESubun biasa dong panggil dia POLRES

Info Loker

Iklan dan berlangganan edisi cetak
Hotline : 0853 2222 9596
Email : papuaposnabire@gmail.com

Berlangganan
KELUHAN WARGA TERHADAP PELAYANAN UMUM
Identitas Diri Warga dan Keluhan Warga

Isi Keluhan