MEMAKNAI KONSEP DEMOKRASI DAMAI DI PAPUA

 

 

                                                Oleh Ernest Pugiye

 

Dalam hiruk-pikuknya masa penantian pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang jatuh pada 15 Februari 2017, para politisi, para calon pemimpin, team suksesnya, aparat keamanan (TNI/Polri), penguasa dan pengusaha serta institusi tertentu (selanjutnya anda baca:pemerintah) Indonesia masih tetap tidak mau memaknai sendi-sendi kehidupan demokrasi secara kontekstual bagi rakyat di Papua.

Penyebab utamanya adalah adanya praktek “bohir politik” yang penuh dengan berbagai masalah dan kepentingan politik yang semakin kompleks. Itu artinya meskipun ada unsur pertentangan secara jelas dengan esensi demokrasi di Indonesia, bohir politik sudah secara sengaja dijadikan sebagai suatu perekat dasar pembangunan demokrasi bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia (NKRI) 17 Agustus 1945 di Yogyakarta. Pemerintah dengan gerakan bohir politik sudah semakin membungkam daya kritis, menghancurkan hak-hak asasi dan kemampuan kerja rasio setiap warga untuk menentukan masa depan yang baik sesuai dengan perjuangan ideologi perdamaian Papua secara kontekstual. Keberadaan rakyat dari hari ke hari hanya biasa dipandang dan diperlakukan sebagai benda dan modal keuntungan bagi para pemangku kepentingan (All stake holders) di Indonesia.

 

 Sejarah mengajarkan, bohir politik ini juga telah tetap  dinyatakan secara berulangkali dengan memperbaharui dan memperbanyak (amandement) undang-undang dari pergantian pemimpin ke pemimpin NKRI di seluruh Indonesia. Perubahan dan memperbanyak produk hukum ini dibuat bukan dari dan demi keselamatan rakyat, tetapi hanya didorong oleh kepentingan dan emosi politik pemerintah demi kesejahteraan tertentu bagi kelompok pemerintah tertentu di Indonesia. “Hukum dibuat untuk pemerintah yang berujung pada pengorbanan nyawa rakyat dan keselamatan nyawa pemerintah. Tak ada pemimpin negarawan di Indonesia sejak dulu hingga sekarang”. Realitas demokrasi yang berkonsentrasi pada hukum pemerintahan tambal sulam, penuh bermasalah dan tidak bermoral ini kemudian justru memperburuk citra dan konsep demokrasi di Indonesia bila dibandingkan dengan realisasi konkret dari pemberlakuan esensi hukum dalam hidup berdemokrasi sehari-hari di Negara luar, seperti di Amerika dan Israel. Maka kita tidak perlu heran hanya jika pemerintah, tanpa musyawarah dan dialog yang demokratis di Papua, masih tetap mengembangkan radikalisme politik yang ditandai dengan diskriminatif dan militerisme, kriminalitas murni dan kekerasan, pemenjaraan para pejuang kebenaran dan memusnahkan orang asli Papua yang tidak bersalah, kegagalan pembangunan realitas manusia dan  alam hidup yang berbudaya Papua serta pemeliharaan para koruptor di kalangan pemerintah sendiri yang meraja rela di seantero Papua serta masih semakin melakukan alienasi keberadaan rakyat asli Papua dalam berbagai aspek termasuk dalam konteks konstruksi demokrasi serentak 2017 di tanah Leluhur. Itu sudah!

 

 

 

Konsep Demokrasi

 

Untuk menuntaskan berbagai persoalan tersebut dan sekaligus mencegah kemungkinan akan terjadinya konflik yang sama di masa depan, kita dipanggil untuk memperbaharui konsep demokrasi bagi Papua. Perubahan ini menuntut pemahaman yang kontekstual, baik dan substansial tentang  konsep demokrasi bagi setiap pihak. Secara esensial, konsep demokrasi damai secara kontekstual bagi Papua itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sambil menghargai para pemikir terdahulu asal Papua, menurut saya, makna demokrasi bagi Papua adalah bukan tujuan akhir, melainkan cara, sarana dan media bersama serta ruang dan waktu di mana setiap kita bertindak bebas dan terbuka sebagai warga Indonesia berdasarkan kehendak bebas, dijiwai oleh akal sehat dan dilaksanakan dalam hukum kebenaran suara hati nuraninya untuk menyerap aspirasi rakyat guna menciptakan Papua, Tanah damai.

 

Demokrasi yang didasarkan pada suara hati merupakan realisasi konkret dari suara Allah. Karena intelektualitas-Nya sudah mengakar, memuncak dan terpancar dalam realitas hati rakyat. Di sanalah, Allah sudah sebenarnya berdiam untuk menggenapi misteri kehendak-Nya secara definitif bagi semua orang di Papua. Ini sudah nampak ketika rakyat Papua mengandalkan Sang Pengada dalam hidup konkret karena telah diarahkan-Nya pada penemuan dirinya secara sejati. Pada titik inilah, Pengada biasanya diimani dan dipahami secara total sebagai Sang Pendamai, Pembebas dan Sang Hidup sejati bagi Papua. Ia adalah juga Sang Ibu dan sekaligus Bapa yang baik bagi rakyat dan alam Papua. Bahkan Pengada telah menempati dan merajai di dalam hati rakyat Indonesia, meskipun mereka harus menanggung segala konsekuwensi. Dia telah merajai untuk hendak akan menyatakan misteri kehendak-Nya yakni kedamaian dan kebebasan universal bagi Papua. Maka setiap manusia terutama rakyat Papua senantiasa berkenan dituntut untuk menanggapi pernyataan diri Sang Pengada dan misi kedamaian-Nya dengan mengatakan “Ya”, dengan menyerahkan diri dan hidup setiap kita secara total kepada-Nya.

 

Agenda demokrasi damai di atas itu telah sesungguhnya adalah ideology bersama yang harus akan diperjuangkan oleh kedua pihak di Indonesia baik pemerintah maupun rakyat. Perjuangan ideology demokrasi damai ini hendaknya perlu dinyatakan dengan menyerap aspirasi rakyat terlebih dahulu ketika sudah terciptanya pelaksanaan demokrasi pilkada serentak 2017 di Papua. Tentunya, agenda damai itu dilaksanakan atas dasar penegakkan hukum, ideologi damai dan keadilan. Karena sejatinya, aktor utama demokrasi di Papua adalah rakyat sendiri dan dapat dibantu oleh pemerintah seturut dengan tuntutan nilai asas kebenaran, damai dan adil demi terciptanya penghormatan terhadap martabat manusia secara total. Tanpa rakyat, pemerintah tidak pernah berada sejauh berada.

 

Sambil menghargai tugas utama semua pihak yang berwewenang, kedudukan rakyat dalam demokrasi ini mendahului pelaku demokrasi yang lain seperti Panwaslu, KPU dan aparat keamanan di Indonesia. Rakyat Papua inilah yang menyebabkan akan adanya kedudukan semua pihak yang lain di Papua. Keberadaan rakyat asli Papua adalah juga segalanya bagi yang lain di Indonesia. Bahkan mereka adalah penyebab utama berdirinya NKRI, yang saat ini sedang dihancur-hancurkan secara sewenang-wenang oleh pemerintah sendiri. Maka kedaulatan harkat dan martabat rakyat asli Papua, betapapun minoritas dan lemahnya mereka di tanah Leluhurnya sendiri, tidak hanya seharusnya perlu dihargai dalam ranah demokrasi politik serentak 2017, tidak juga dalam konteks demokrasi pembangunan, tetapi juga dalam seluruh dinamika hidup manusiawi dan rohaniawi. Bahkan martabat setiap kematian orang asli Papua pun sudah sesungguhnya perlu dihargai dengan segera melaksanakan dialog Jakarta-Papua tersebut. Dialog Jakarta-Papua yang melibatkan pemerintah Indonesia dan rakyat Papua untuk berbicara tentang konflik Papua demi menciptakan Papua, tanah damai. Karena itu, sambil memproses pelaksanan dialog Jakarta-Papua atas dasar nilai-nilai universal seperti pelaksanaan dialog yang didaskan pada kebenaran, dijiwai oleh nilai kasih dan didorong oleh kedamaian serta dilaksanakan dalam persekutuan secara cepat, demokrasi damai di Papua justru hendak perlu akan dikonstruksikan bersama sebagai jalan menuju kebenaran rakyat dan kekuasaan pemerintahan rakyat dari budaya dan tanah Leluhurnya.

 

 

 

 

 

Hak Prerogatif

 

Sebagai rakyat pribumi yang memiliki akal sehat seperti sehalnya dengan apa yang sudah diajarkan oleh budaya dan tanah Melanesia, “mereka punya hak prerogatif dan mutlak untuk menentukan apa yang baik dan bermanfaat bagi semua orang dan daerahnya”. Budaya Melanesia mengajarkan, penggunaan hak prerogative dari rakyat secara damai, adil dan bijaksana adalah dasar penilaian utama dalam memilih yang terbaik bagi banyak orang di Papua. Ini yang sudah berada dalam warisan nilai-nilai budaya dan Leluhur Melanesia. Maka dalam memaknai esensi demokrasi, keberadaan rakyat dengan ideology kebenaran dan kedamaiannya tidak perlu ditentukan oleh partai politik atau oleh kelompok elit politik tertentu atau oleh institusi, Panwaslu dan KPU daerah dan pusat tertentu demi kepentingan tertentu bagi kelompok tertentu di Indonesia. Dikatakan demikian karena rakyat Melanesia melalui ajaran budaya dan Lehurnya sudah saling mengetahui secara baik dan substansi tentang apa yang sungguh-sungguh menjadi harapan bersama, realitas kedaulatan alam Leluhur, prinsip-prinsip mendasarnya, masalah fundamental dan solusi menyeluruhnya, sejarah, tujuan serta ideologi bersamanya yang harus akan diperjuangkan secara efektif dan tepat sasaran di tanah Leluhur. Setiap kita dapat merasakan Papua, Tanah damai hanya jika semua unsure ini dapat dipahami, didiskusikan dan direnungkan dan dilaksanakan dalam agenda pilkada serenta di Papua. Karena itu, berdasarkan kesadaran mendalam ini, demokrasi digunakan sebagai cara, sarana dan bukan tujuan untuk mengungkapkan semua unsur mendasar tersebut dari rakyat, oleh rakyat  dan untuk rakyat guna terciptanya realitas kebenaran dan kedamaian bersama di Papua.  

 

Menurut perspektif budaya Papua, rakyat melalui musyawarah dan dialog biasanya dapat menyelesaikan berbagai persoalannya dan menata hidup bersama sebagai manusia berdamai, beradat dan berperadaban. Dari ajaran budayanya, jalan musyawarah, mufakat dan dialog yang digunakan mereka itu sudah merupakan perekat dasar lahirnya demokrasi damai di Papua untuk menyatakan kesejatian bangsa Papua. Sesuai dengan ideology demokrasi damai yang diperjuangkan selama ini, orang Papua disatukan dalam satu pemahaman fundamental bahwa ternyata rakyat Melanesia di tanah Melanesia ini adalah bangsa sejati, bangsa yang berperadaban tinggi, bangsa yang sudah hidup baik, damai dan bebas dalam kebersaamaan dan dijiwai oleh kasih dari diri dan negerinya sendiri, tanpa meminta-minta dan mengatur kebebasan secara politik dari bangsa dan Negara lain seperti yang diwariskan oleh generasi muda Papua saat ini.

 

Orang Papua berdasarkan budayanya, mereka dibentuk untuk menjadi dan bertindak sebagai makhluk sejati melalui jalan dialog damai dan yang demokratis. Melalui dialog dan musyawarah dari dalam budayanya, mereka juga merumuskan prinsip-prinsip dasar kehidupan sejati bagi masa depan bangsanya dalam suasana demokrasi yang benar, adil dan transparan dari tempat yang demokratis dan baik di tanah Leluhur. Bahkan demokrasi pun dimaknai sebagai media masyarakat di mana rakyat hendak dapat “bersepakat” memilih suatu tindakan pilihan HIDUP sejati, transparansi dan baik dalam kebebasan dan persekutuan dari semua aspek. Maka demokrasi serentak 2017 di Papua merupakan momentum terbaik bagi rakyat dan pemerintah Papua untuk memilih dan menentukan pemimpin sejati dan bijaksana, yang berjiwa besar=baik, memasyarakat dan yang berkonseptor secara kontekstual, punya rendah hati, punya kepercayaan rakyat, menjadi harapan dan dijiwai oleh kasih serta diurapi oleh roh-roh budayawan Papua. Dalam sejarah yang paling panjang, sosok pembebas sejati seperti inilah telah dinanti-nantikan oleh kitorang untuk secara bersama bertindak membebaskan Papua dari berbagai realitas masalah HAM terutama bagi mereka yang kecil dan lemah di tanah Leluhur.

 

 

 

Penulis adalah Mahasiswa pada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi “Fajar Timur” Abepura

 

Add comment


Security code
Refresh

IMAGE Kontingen Pesparawi Nabire Hilangkan Lelah di Pantai “Kelapa” Rawaudo
Jumat, 22 September 2017
NABIRE - Setelah mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi)...
IMAGE Nabire Peringkat 5 Besar Pesparawi XII se-Tanah Papua
Jumat, 22 September 2017
NABIRE - Dari sejumlah Kategori Lomba yang di lombakan pada Pesta...
IMAGE 228 Peserta Kontingen Pesparawi Nabire Dikembalikan ke Pemda Nabire
Jumat, 22 September 2017
NABIRE - Setelah tiba di Kabupaten Nabire, Selasa (19/9), akhirnya...

Berita Nabire

IMAGE Kontingen Pesparawi Nabire Hilangkan Lelah di Pantai “Kelapa” Rawaudo
Jumat, 22 September 2017
NABIRE - Setelah mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) XII Se- Tanah Papua di Kaimana Provinsi Papua Barat, Kamis (21/9) Kontingen Pesparawi Nabire melepaskan penat dan lelahnya di Pantai...
IMAGE Nabire Peringkat 5 Besar Pesparawi XII se-Tanah Papua
Jumat, 22 September 2017
NABIRE - Dari sejumlah Kategori Lomba yang di lombakan pada Pesta Paduan Suara Gerejawi XII se-Tanah Papua di Kota 1001 Senja Indah Kaimana Provinsi Papua Barat sejak tanggal 7 – 20 September 2017,...
IMAGE 228 Peserta Kontingen Pesparawi Nabire Dikembalikan ke Pemda Nabire
Jumat, 22 September 2017
NABIRE - Setelah tiba di Kabupaten Nabire, Selasa (19/9), akhirnya Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) XII se-Tanah Papua Kabupaten Nabire, Rabu (20/9) bertempat di halaman Kantor...
IMAGE Kontingen Pesparawi Nabire Diarak Keliling Kota Nabire
Jumat, 22 September 2017
NABIRE - Setelah mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) XII se-Tanah Papua di Kota 1001 Senja Indah Kaimana, Provinsi Papua Barat, sejak tanggal 9 hingga 16 September 2017, akhirnya...

Berita Papua

Minta Copot Kapolda, SPMR-PHDP Sindir Anggota DPRP
Selasa, 08 Agustus 2017
  Laporan: Ridwan/Tiara JAYAPURA,- Ratusan massa  yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda  Mahasiswa Rakyat Peduli HAM Deiyai Papua (SPMR-PHDP) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua...
Papua Harus Menjadi Kedamaian Bagi Indonesia
Minggu, 07 Mei 2017
Laporan: Bams JAYAPURA,- Gubernur Papua, Lukas Enembe menuturkan, pelaksanaan demokrasi di tanah Papua harus berjalan damai. Oleh karena itu butuh dukungan semua pihak untuk bersama bersinergis dalam...

Berita Papua barat

Kontingen Nabire Ramaikan “Makan Ikan Bakar 30 Ton” di Kota 1001 Senja
Selasa, 19 September 2017
KAIMANA - Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) XII Nabire, Minggu (17/9) pukul 11.00 WIT ikut meramaikan pesta makan ikan bakar 30 ton pada Pesparawi XII se tanah Papua yang digelar di...
Nabire Tampil Beda di “Parade Devile” Pesparawi XII
Selasa, 19 September 2017
KAIMANA - Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) XII se Tanah Papua yang berlangsung di Kota Senja Indah Kaimana Povinsi Papua Barat, dibuka dengan “Parade Devile”, Jumat (15/9) para peserta...

Berita Papua Tengah

Menekan Tingkat Pencurian Aset Kantor, Perlu Pengawasan Ketat
Jumat, 22 September 2017
DEIYAI – Pemerintah Kabupaten Deiyai telah membangun sejumlah Kantor OPD di lokasi perkantoran Tigido, Waghete, dengan menggunakan anggaran yang cukup besar jumlahnya, namun asset kantor pada...
IMAGE Warga Tigi Barat Meriahkan HUT ke-10
Jumat, 22 September 2017
WAGHETE – Warga Tigi Barat memeriahkan HUT ke-10 yang dimekarkan dari Kabupaten Paniai pada tahun 2008 silam. Kegiatan HUT yang dilaksanakan di Lapangan Kantor Distrik Tigi Barat, tanggal 19...

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2