Polda Papua Bahas Situasi Papua

JAYAPURA - Kepolisian Daerah Papua menggelar pertemuan Lintas Sektoral dengan sejumlah pihak dan pejabat Pemerintahan di Papua guna membahas situasi di Papua, pasca penembakan Perwira TNI di Mamberamo Raya, penyerangan Polsek Sinak dan kaburnya 13 Narapidana dari Lapas Abepura, awal Januari.
Pertemuan yang berlangsung hampir 4 jam itu, dipandu Kapolda Papua, Irjen (Pol) Paulus Waterpauw, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian. Tak hanya itu sejumlah Bupati dihadirkan dalam pertemuan itu, termasuk pihak Lapas Abepura dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua.


Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw dalam keterangan persnya memaparkan ada beberapa pokok masalah yang dibahas dalam pertemuan itu. Pertama, berkaitan dengan situasi yang terjadi November hingga Desember 2015, terkait kekerasan di Mamberamo Raya dan Sinak.
Kedua, lanjutnya, masalah kriminalitas konvensional secara bersamaan, baik di Mimika maupun Kota Jayapura yang melibatkan antar kelompok masyarakat. Tak kalah penting, pembahasan mengenai kaburnya 13 Narapidana dari Lapas Abepura, 8 Januari 2016.
“Dari sekian banyak pembahasan, yang dianggap krusial adalah kaburnya 13 Napi itu. Kami bersinergi dengan berbagai pihak baik Kumham maupun Lapas. Kami sudah melakukan berbagai upaya,” kata Waterpauw.
Mengenai 13 Napi, Kapolda menyebutkan masih dalam pantau tim gabungan yang ditugaskan untuk menangkap mereka kembali. Pihaknya pun menyakini cepat atau lambat, para Napi itu akan tertangkap kembali.
“Kami akan melakukan penangkapan. Tapi kalau melawan, akan kami tindak tegas namun terukur. Lebih baik mereka kembali dari pada dikejar-kejar semua aparat. Bisa saja kami melumpuhkan. Tergantung situasi,” ujarnya.
Sementara itu mengenai penyerangan Polsek Sinak pada 27 Desember 2015 lalu, Kapolda menilai peristiwa itu telah mencoreng kondisi daerah tersebut, sehingga patut mengundang para Bupati untuk bersama-sama menyingkapinya.
“Mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan terhadap anggota yang sedang melayani masyarakat. Kami akan bekerja bersama bagaimana melakukan penegakan hukum. Kami menjelaskan kepada bupati duduk persoalannya,” jelasnya.
Menurut Kapolda, kehadiran para Bupati ini dimaksudkan agar paham ketika adanya upaya penegakan hukum di wilayah masing-masing mereka. Polda Papua pun berharap para pejabat di daerah bisa membantu memberikan penjelasan kepada semua pihak, termasuk masyarakatnya.(syaiful)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2