150 Rekomendasi HAM Indonesia Diterima Anggota PBB

JAYAPURA,- Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa mempunyai kewajiban melaksanakan dan menyampaikan proses
perkembangan Universal Periodic Revie (UPR) ke Dewan HAM PBB.
Hal ini menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global
yang berkomitmen melakukan upaya penghormatan, perlindungan,
pemenuhan, penegakkan dan pemajuam HAM bagi masyarakat Indonesia.


Meski demikian, Indonesia sendiri telah dinilai implementasi HAM pada
siklus pertama di 2008 dan kedua di 2012. Pada siklus kedua tersebut,
Indonesia telah menerima 180 rekomendasi (150 diterima, 30 ditolak)
dari 74 negara anggota PBB.
“Dari semua rekomendasi yang diterima tersebut, dapat dikelompokkan
menjadi 15 cluster, diantaranya ratifikasi instrumen internasional
HAM; penguatan institusi HAM, pendidikan dan pelatihan HAM, Ranham dan
kemitraan; hak anak, perempuan dan kelompok rentan lainnya, kebebasan
beragama; serta hak atas pendidikan dan kesehatan”.
“Kemudian, kerja sama dengan mekanisme HAM PBB, keadilan dan
penegakkan hukum, revisi KUHP, perdagangan orang, pembela HAM,
kemiskinan dan hak ekonomi sosial, Papua, pekerja migran, kerja sama
regional di bidang HAM serta kebebasan menyatakan pendapat,” kata
Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutan tertulis yang dibacakan
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Elia
Loupatty pada, kegiatan jaring masukan daerah penyusunan laporan
nasional Universal Periodic Revie (UPR) Dewann HAM dan persiapan
kunjungan pelapor khusus dewan untuk hak atas kesehatan, di Jayapura,
Kamis (19/1).
Sementara terkait, rekomendasi Papua, lanjut dia, ada hal yang menjadi
perhatian untuk dapat ditindak lanjuti, yaitu mengenai penyelesaian
kasus HAM di Papua dan akses kepada Palang Merah Internasional ke
Papua.
“Sebab dari rekomendasi yang disampaikan itu, perlu dilihat sebagai
harapan baik oleh berbagai negara anggota PBB yang selama ini
mendukung transformasi demokratis dalam upaya penghormatan,
perlindungan, pemenuhan, penegakkan dan pemajuan HAM di Indonesia,
khususnya di Papua,” kata dia.
Sementara itu, UPR adalah proses yang dengan melibatkan penilaian
terhadap implementasi HAM dari semua negara anggota PBB yang dilakukan
4 tahun sekali.
UPR merupakan mekanisme penilaian dibawah naungan Dewan HAM yang
memberikan kesempatan bagi setiap negara untuk menyatakan tindakan apa
yang telah dilakukan, guna memperbaiki situasi HAM dan memenuhi
kewajiban HAM di negara anggota PBB. Sebagai salah satu fitur utama
dari Dewan, UPR dirancang untuk menjamin perlakuan yang sama bagi
setiap negara ketika situasi HAM mereka dinilai.

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2