Minta Copot Kapolda, SPMR-PHDP Sindir Anggota DPRP

 
Laporan: Ridwan/Tiara
JAYAPURA,- Ratusan massa  yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda  Mahasiswa Rakyat Peduli HAM Deiyai Papua (SPMR-PHDP) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Selasa (8/8) siang. 
Dalam aksi tersebut, massa pendemo meminta Presiden untuk mencopot Kapolda Papua. Permintaan tersebut menjadi salah satu point dalam aspirasi yang disampaikan kepada perwakilan rakyat di Kantor DPR Papua.
 “Presiden harus mencopot Kapolda Papua sebab selama kepemimpinannya di Papua banyak masalah yang terjadi bahkan banyak orang yang menjadi korban,” kata Abner Waine selaku coordinator umum ketika membacakan aspirasi di depan para wakil rakyat.
Selain itu, massa juga meminta agar DPR Papua bersama pemerintah agar membuat dialog terbuka terhadap seluruh pelanggaran yang dilakukan oknum aparat sehingga mengakibatkan banyak orang Papua menjadi korban. Mereka juga berharap adanya keterlibatan komisi hukum internasional PBB untuk turun tangan dan menyelesaikan semua pelanggaran yang terjadi di Papua. Sebab semua kejadian yang mengorbankan orang Papua selama ini, dinilai tidak pernah ada tindak lanjut bahkan terkesan dikesampingkan.
Point  aspirasi lainnya, kepolisian diminta untuk melakukan pencopotan terhadap anggota Brimop termasuk melakukan penarikan terhadap Kapolsek dan aparat yang bertugas di Deiyai.  Polisi diminta untuk menyelesaikan kasus tersebut secara transparan agar seluruh masyarakat Papua merasa adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Papua dan Bupati yang ada di seluruh Kabupaten dan kota di wilayah Papua juga diminta untuk mencabut ijin perusahan PT Putra Dewa Paniay, sebab perusahaan tersebut tidak melihat masyarakat, namun hanya mementingkan kekayaan dibawah perlindungan aparat.  
Diakhir point aspirasi, SPMR – PHDP  semua persoalan terkait kasus Deiyai harus diselesaikan  dalam bulan Agustus ini.  “Apabila aspirasi itu tidak terealisasi dalam bulan Agustus, maka kami akan menggalang massa yang lebih besar dan pelumpuhan aktivitas akademi dan pemerintahan di seluruh Tanah Papua pada 1 September 2017,” pungkasnya. 
Aksi yang melibatkan ratusan pendemo dari beberapa perguruan tinggi dan masyarakat Papua ini, melibatkan ratusan orang. mereka membawa sejumlah pamflet dan foto korban penembakan di Deiyai.  Terdapat juga sejumlah pamfelt yang bertuliskan ‘Papua Zona Darurat Kemanusiaan’, ‘Deiyai Berdarah Papua Berduka’, ‘Ternyata Aparat Keamanan adalah Kelompok Kriminal Bersejata’, ‘Aparat keamanan Indonesia adalah KKB illegal’ dan sejumlah  spanduk yang bertuliskan kekecewaan terhadap aparat penegak hukum, serta pemintaan adanya keadilan bagi korban  Deiyai.
Dari pantauan di lapangan, dalam aksi tersebut salah satu koordinator aksi, Norbet Bobii dalam orasinya mengatakan, DPRP harus memperjuangkan agar pelaku penembakan di Deiyai diproses hukum. Apalagi amunisi yang digunakan adalah peluru tajam, bukan peluru karet.
Sementara Ketua BEM Uncen, Paskalis Boma mengatakan, Indonesia tidak mampu dan gagal mensejahterakan OAP. Berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua belum terungkap selama ini.
Hal yang sama dikatakan Ketua Germas PMKRI. Menurutnya, DPRP harus punya data jelas berapa jumlah OAP.
"Sejak integrasi Papua ke dalam NKRI, terjadi pembunuhan. Kami bukan separatis. Kalau negara tidak mampu, kami keluar dari NKRI. Ini bulan sakral, bulan perayaan kemerdekaan NKRI, 17 Agustus tapi apa arti kemerdekaan itu," katanya.
Menurutnya, sejak menjabat Boy Rafli menjabat Kapolda Papua, terjadi pembunuhan berentetan. "Kami minta DPRP bentuk pansus telusuri masalah HAM di Papua, Jangan hanya duduk digedung putih ini saja," katanya.
Sementara Kepala suku besar, suku Mee, Yulianus Gobai mengatakan, beberapa tahun lalu, kasus sama terjadi. "Sampai kapan ini terjadi Kami berdiri di hadapan gedung yang tidak pernah melaksanakan harkat dan martabat OAP," kata Gobay.
Aksi demo yang dilakukan di halaman kantor DPR Papua, diterima langsung oleh Ketua DPR Papua, Yunus Wonda  bersama sejumlah Anggota DPR, Elvis Tabuni, Derk Tabuni, Gerson Soma, H. Samsunar, Laurenzius Kadepa,  Marthe Mama Young, Nason Utty, Decky Nawipa, H Mustakim.
Yunus Wonda mengatakan, negara memberikan senjata kepada aparat bukan untuk membunuh rakyat. "Pernyataan selalu ada dimana sikap DPRP? Kami tahu apa yang akan kami buat dan kami lakukan. Aspirai ini akan kami sampaikan ke semua fraksi untuk sikap politik dan dibahas dalam sidang," kata Wonda.
Menurutnya, kondisi kini kian meyakinkan dunia internasional kalau ada masalah di Papua, masalah pelanggaran HAM. "Tidak perlu buat surat karena akan berhenti di tengah jalan. Aspirasi yang disampaikan kepada kami, kami akan menyurat resmi kapada kapolda dan semua instansi di tanah itu," ujarnya.
Kata Yunus Wonda, DPR Papua tentu akan menyikapi kasus itu dan aspirasi itu akan diserahkan ke semua fraksi yang ada untuk dibacakan sikap politiknya dalam sidang nanti.
Terkait PT Putra Dewa Paniai, lanjut Yunus Wonda, pihaknya akan mengecek dan jika ia mengerjakan pekerjaan dengan anggaran dari Pemprov Papua, maka akan dihentikan.  “Kami akan buat surat agar perusahaan itu dihentikan,” ujarnya.
Yang jelas, kata Yunus Wonda, aksi demo yang dilakukan rakyat Papua sudah diketahui dunia internasional.  “Itu menyakinkan kepada dunia bahwa Papua terus terjadi pelanggaran HAM. Kami terus katakan kepada pemerintah pusat untuk berhenti menembak orang Papua,” tegasnya.
Yunus Wonda mengatakan, DPR Papua akan menyurat kepada Kapolda dan pihak terkait aspirasi ini. Soal memecat dan mengganti bukan kewenangan DPRP, tapi kami hanya menyampaikan surat aspirasi rakyat Papua dan peristiwa yang terjadi. “Kami tidak akan tinggal diam, kami akan lakukan sesuai tufoksi,” imbuhnya.
 

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2