LMA Ogeiye ‘Diyoweitopoke’ Tolak PPI, Terima PT Kopaikabu Kelola PLTA Kali Yawei

DEIYAI - Masyarakat adat Ogeiye bersama Lembaga Masyarakat Adat Ogeiye ‘Diyoweitopoke’ secara tegas menolak kehadiran PT. Power Papua Indonesia (PPI) dan hanya menerima kehadiran PT. Kopaikabu Papua Indonesia, untuk mengelola PLTA Kali Yawei di Kopaikabu, Distrik Kapiraya Kabupaten Deiyai. Aksi penolakkan yang dilakukan dalam bentuk demo, kemarin di Deiyai ini, berjalan secara aman dan diterima oleh Wakil Bupati Deiyai Agustinus Pigome, di Halaman Kantor Bupati Deiyai.

Sebelumnya melakukan aksi demo, sejumlah massa melakukan aksi longmart sambil membawa sejumlah spanduk mengeliligi kota Waghete - Deiyai hingga finish di Kantor Bupati Deiyai. Salah satu spanduk bertuliskan ‘PT. Kopaikabu Papua Indonesia adalah satu satunya investor swasta murni yang bekerja sama dengan masyarakat hak ulayat melalui LMA Ogeiye Diyoweitopoke’. Massa juga menuliskan spanduk yang menyebutkan, ‘Kami masyarakat Adat Ogeiye menolak kehadiran PT. Power Papua Indonesia mengelola PLTA Kali Yawei’.
Selain aspirasi dituliskan lewat spanduk, para pendemo melalui perwakilannya membacakan sejumlah pernyataan sikap yang disaksilakan langsung Wabup Deiyai dan sejumlah anggota DPRD Deiyai serta unsur Muspida Kabupaten Deiyai, tentang penolakkan PPI di Kabupaten Deiyai, dan pernyataan tersebut diserahkan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Deiyai untuk diteruskan kepada yang berkepentingan.
Dihadapan Wabup Agustus Pigome serta ribuan masyarakat adat Deiyai, Ketua LMA Ogeiye Diyoweitopoke Agusten Anou, dalam orasinya mengatakan, seluruh masyarakat adat menyampaikan bahwa PT. PPI dan perusahaan lain yang berada di wilayah hukum LMA Ogeiye adalah ilegal, karena tidak melakukan jaringan koordinasi dengan masyarakat adat pemilik hak ulayat melalui LMA Diyoweitopoke di wilayah selatan Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Dogiyai.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa masyarakat adat menyampaikan bahwa seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan oleh PT Power Papua Indonesia dan perusahaan lain tanpa mengetahui LMA Ogeiye Diyoweitopoke setempat dan Pemkab Deiyai sehingga dianggap ilegal karena kenyataannya PT. Power Papua Indonesia bekerja sama dengan lembaga adat Paniai pimpinan John Gobai yang bukan pemilik hak ulayat, dan juga dengan Pemkab Mimika.
Sedangkan pemberian nama Sungai Urumuka adalah fiktif dan ini adalah menurut Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika serta pihak lain yang berkepentingan, maka nama sungai yang sebenarnya menurut cerita nenek moyang masyarakat Adat Suku Mee adalah Sungai Yawei di Kopaikabu Distrik Kapiraya Kabupaten Deiyai.
Sementara itu, mantan Kepala Distrik Kapiraya, yang juga sebagai pemilik hak ulayat, Marthen Anouw menjelaskan bahwa LMA Ogeiye Diyoweitopoke menyampaikan bahwa sosialisasi AMDAL yang dilakukan oleh tim Provinsi Papua dan pihak investor pada tanggal 14 Oktober 2011 lalu, bertempat di Aula Katolik Waghete II bersama Pemerintah Kabupaten Paniai, Deiyai dan Kabupaten Dogiyai, pada saat itu masyarakat adat melalui LMA Ogeiye Diyoweitopoke telah menuntut tanggapan tentang resume yang telah dibuat, namun tidak direspon oleh Pemerintah Provinsi Papua.
“Kami Lembaga Masyarakat Adat Suku Mee Ogeiye (LMA.O) tidak pernah memberikan atau mengeluarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah kepada PT. Power Papua Indonesia dan perusahaan lainnya. Namun kami LMA.O telah mengeluarkan atau memberikan surat pelepasan hak atas tanah adat dan Ulayat kepada PT. Kopaikabu Papua Indonesia, bukan perusahaan-perusahaan lainnya, seluruh masyarakat adat dengan tegas menolak berdasarkan penolakkan Bupati Deiyai. Oleh karena itu, pemerintah provinsi mendukung perusahaan swasta yang dibentuk oleh LMA.O yaitu PT. Kopaikabu Papua Indoneia di Kabupaten Deiyai,” tegasnya.
Sementara itu, seorang Tua Adat Ogeiye Kopakabu, Karel Badokapa, menyampaikan, seluruh masyarakat Adat Ogeiye Selatan Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Dogiyai dengan tegas menolak kehadiran PT. Power Papua Indonesia (PPI) dan perusahaan-perusahaan lain yang berada di wilayah hukum lembaga masyarakat Adat Suku Mee Ogeiye Diyoweitopoke di Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Dogiyai berdasarkan Surat Bupati Deiyai tentang Penolakkan PT. PPI dan perusahaan-perusahaan lainnya yang berada di wilayah hukum LMA.O Diyoweitopoke dan surat dukungan Bupati Deiyai tentang penetapan lokasi PLTA oleh PT. Kopaikabu Papua Indonesia, dan surat dukungan bupati tentang surat ijin prinsip oleh PT. Kopaikabu Papua Indonesia.
“Kami seluruh masyarakat adat dan LMA.O Diyoweitopoke menyampaikan bahwa Pemkab Deiyai dapat menanggapi aspirasi masyarakat secara serius dan aspirasi ini agar disampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua” ujar Karel.
Tambahnya, hasil pernyataan masyarakat adat Ogeiye Diyoweitopoke ini agar lembaga DPRD dapat menanggapi aspirasi ini dan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) dari daerah untuk mengklarifikasikan persoalan ini lebih lanjut.
Usai menyampaikan orasi tersebut, Wabup Deiyai Agustinus Pigome, didepan ribuan masyarakat menjelaskan bahwa, kalau masyarakat menolak pemerintah juga menolak, karena segala kebijakkan ada di tangan masyarakat adat.
Selain itu, ia juga menjelaskan, seluruh rangkaian penyataan masyarakat ini, pemerintah bersama masyarakat adat akan menemui Gubernur Papua dan pihak terkait untuk tetap diperhatikan hak ulayat masyarakat, salah satunya dengan PT. Kopaikabu Papua Indonesia menjadi pengelola PLTA Kali Yawei. “Saya siap menerima penolakkan ini, karena itu aspirasi murni masyarakat yang datang menemui saya di halaman kantor bupati,” ujar Wabup Pigome.
Usai diterima pernyataan dan aspirasi masyarakat itu, seluruh unsur masyarakat melakukan penandatangan di lembaran kain putih di sekitar halaman Kantor Bupati Deiyai, sebagai bentuk penolakkan kehadiran PPI di Deiyai. (ris)

 

Add comment


Security code
Refresh

Menekan Tingkat Pencurian Aset Kantor, Perlu Pengawasan Ketat
Jumat, 22 September 2017
DEIYAI – Pemerintah Kabupaten Deiyai telah membangun sejumlah Kantor OPD di lokasi perkantoran Tigido, Waghete, dengan menggunakan anggaran yang cukup besar jumlahnya, namun asset kantor pada...
IMAGE Warga Tigi Barat Meriahkan HUT ke-10
Jumat, 22 September 2017
WAGHETE – Warga Tigi Barat memeriahkan HUT ke-10 yang dimekarkan dari Kabupaten Paniai pada tahun 2008 silam. Kegiatan HUT yang dilaksanakan di Lapangan Kantor Distrik Tigi Barat, tanggal 19...
Pemdis Tibar Telah Salurkan Raskin ke-22 Kampung
Senin, 04 September 2017
DEIYAI – Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) di Distrik Tigi Barat (Tibar), Kabupaten Deiyai telah disalurkan ke 22 kampung yang ada di wilayah ini berdasarkan data warga yang ada di masing-masing...
Warga Suku Kamoro Klaim Masuk Wilayah Distrik Kapiraya
Senin, 04 September 2017
DEIYAI – Sebagian besar warga Suku Kamoro yang mendiami di perbatasan  Deiyai - Mimika, mengklaim akan masuk di wilayah kabupaten Deiyai. Mereka berkeinginan untuk masuk jadi warga Deiyai, karena...
Secilius Kedeikoto: “Saya Baru Diangkat Jadi Pimpinan Kantor Koperasi dan UKM Dogiyai”
Senin, 04 September 2017
DOGIYAI – Mantan Kepala Distrik Mapia Tengah (Mateng) dan Mapia Barat (Mabar) Secilius Kedeikoto, SE, sekarang menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Dogiyai. 
A. Zonggonau: Incamben Menang Pilkada Intan Jaya Karena Kena Peraturan
Minggu, 03 September 2017
INTAN JAYA – Pilkada di Kabupaten Intan Jaya merupakan salah satu Pilkada yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dalam tahap ke II yang telah selesai dengan berbagai masalah. Namun,...
Pemda Diharapkan Buka Rute Subsidi Pesawat Kecil Deiyai-Kapiraya
Minggu, 03 September 2017
DEIYAI - Sesuai kondisi wilayah yang ada, terutama jangkauan medan dari ibukota Distrik Kapiraya ke Deiyai yang begitu jauh dan tidak adanya akses jalan darat yang dibangun untuk menyambungkan dari...
Komisi B DPRD Dogiyai Akan Gelar Pertemuan Segitiga
Minggu, 03 September 2017
NABIRE – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai akan menggelar pertemuan segitiga antara eksekutif yang melibatkan Bupati Dogiyai, Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan...
Perlu Penegasan Dinas Terkait terhadap Tenaga Guru di Kapiraya
Senin, 28 Agustus 2017
DEIYAI – Pemerintah Kabupaten Deiyai melalui dinas terkait telah membangun sebuah gedung Sekolah Dasar (SD) di Ibukota Distrik Kapiraya, namun hingga saat ini tampaknya tenaga guru yang pemerintah...
Diharapkan Pemkab Bangun Kantor Distrik Kapiraya yang Layak
Senin, 28 Agustus 2017
DEIYAI – Dengan melihatnya kondisi Kantor Distrik Kapiraya, Kabupayen Deiyai yang sangat memprihatinkan dan bangunannya rusak berat, maka diharapkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deiyai dapat...

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2