Anggota Pansel 14 Kursi DPRP Dilantik

JAYAPURA - Lima anggota Panitia Seleksi (Pansel) provinsi pengangkatan 14 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) resmi dilantik oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.
Pelantikan dan pengambilan sumpah janji dilakukan di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, dihadiri Ketua MRP Papua, Wakil Ketua III DPR Papua, Sekda Papua, Forkompinda Papua dan tamu undangan lainnya, Selasa (17/11).
Kelima anggota Pansel yang dilantik adalah Vince Yarangga, Simson Jikwa dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Yoel Luis Mulait dari unsur agama, dan Apolos Safanpo, Ishak Rumbaran dari unsur akademisi.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan pengangkatan anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan ini sebagai wujud kebijaksanaan afirmasi bagi orang asli Papua yang terkandung dalam undang-undang Otonomi Khusus Tahun 2001.
Untuk itu, kepada semua pihak harus memahami secara seksama, dinamika yang terjadi dan berkembang saat ini, merupakan proses demokratisasi yang diawali dengan penyususan perdasus, peraturan gubernur sampai dengan proses pelantikan Pansel provinsi.


Enembe menjelaskan, Pansel provinsi memiliki tugas merencanakan penyelenggaraan seleksi pengangkatan anggota DPRP, menyususn dan menyampaikan anggaran kebutuhan pelaksanaan seleksi, membentuk panitia seleksi daerah pengangkatan, mengkoordinasi, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan seleksi.
Selain itu menetapkan waktu dan jadwal pelaksanaan seleksi anggota DPRP, menetapkan calon anggota DPRP dalam daftar calon tetap dan calon terpilih, dan melaporkan hasil seleksi calon anggota DPRP kepada gubernur yang selanjutnya diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan atau peresmian.
Disamping tugas tersebut, Pansel provinsi juga memiliki kewenangan untuk mengambil alih proses tahapan seleksi yang dilakukan panitia seleksi daerah pengangkatan apabila batas waktu tahapan seleksi panitia seleksi daerah pengangkatan tidak diselesaikan atau ada kejadian istimewa lainnya.
Mengambil alih proses pendaftaran bakal calon yang dilakukan oleh panitia seleksi kabupaten/kota tidak diselesaikan atau ada kejadian istimewa lainnya.
Mengambil alih proses tahapan seleksi yang dilakukan oleh Pansel daerah pengangkatan dan menerima berkas panitia seleksi kabupaten/kota apabila batas waktu tahapan seleksi panitia daerah pengangkatan dan panitia seleksi kabupaten/kota tidak diselesaikan atau ada kejadian istimewa lainnya. "Dalam menggunakan kewenangan tersebut Pansel provinsi perlu melaporkan kepada gubernur," ucapnya.
Dia menambahkan, tugas Pansel tidak mudah sehingga diperlukan kebersamaan, kekompakan dan sinergitas dari unsur terkait dalam rangka membantu mengamankan dan mempercepat proses seleksi yang dilakukan mulai dari tahapan persiapan pelaksanaan yang terdiri dari penjaringan atau pendaftaran di tingkat kabupaten/kota dan seleksi bakal calon yang dilakukan panitia seleksi daerah pengangkatan sampai pada penetapan calon terpilih ole Pansel provinsi.
"Selamat bekarya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, kiranya kerja sama yang baik akan membuahkan hasil yang baik pula," kata Enembe.
Sementara itu Ketua Sementara Pansel Seleksi 14 kursi Apolos Safanpo seusai dilantik kepada wartawan menjelaskan langkah pertama yang akan dilakukan Pansel adalah akan menyusun jadwal untuk melakukan tahapan dalam proses seleksi yang akan dilaksanakan. Kemudian berkoordinasi dengan Kesbangpol di tingkat provinsi maupun di seluruh kabupaten/kota.
“Setelah itu kami akan membentuk panitia seleksi di tingkat daerah pengangkatan. Setelah panselnya terbentuk, selanjutnya akan dibentuk pansel pada setiap kabupaten dan kota. Selanjutnya itu kita akan membuka pendaftaran untuk proses pengangkatan,”terangnya.
Dikatakannya lagi Pansel yang sudah dibentuk ini tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Selain itu juga jangan takut karena sudah mengikat dengan amanat UU No,. 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, yang mana dijabarkan dalam Peraturan Daerah Khusus No. 6 tahun 2014 tentang proses pengangkatan anggota DPRP dan mekanisme pengangkatan. Begitu juga dengan Peraturan Gubernur No. 31 tahun 2015.
Untuk membentuk Pansel di daerah, kata Apolos sesuai dengan aturan yang ada paling lambat selama 21 hari diberikan waktu membentuk pansel di daerah pemilihan. Kemudian ada 25 hari untuk pembentukkan Pansel di kabupaten dan kota. (Bams)

Add comment


Security code
Refresh

No result...
Papua Harus Menjadi Kedamaian Bagi Indonesia
Minggu, 07 Mei 2017
Laporan: Bams JAYAPURA,- Gubernur Papua, Lukas Enembe menuturkan, pelaksanaan demokrasi di tanah Papua harus berjalan damai. Oleh karena itu butuh dukungan semua pihak untuk bersama bersinergis dalam...
Februari 2017, Pengangguran di Papua Meningkat
Minggu, 07 Mei 2017
Laporan: Bams JAYAPURA,- Jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua pada Februari 2017 mencapai 1.753.858 orang, bertambah 31.696 orang dibanding kondisi Agustus 2016.
Pemuda Tanah Tabi Dukung LE Lanjutkan Kepemimpinan di Papua
Minggu, 07 Mei 2017
Laporan: Bams JAYAPURA,- Pemuda dari berbagai wilayah Kota/Kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom dan Mamberamo Raya  yang tergabung dalam satu nama bersama yakni ‘Pemuda Tanah Tabi’ Sabtu...
Dasril Sahari Terpilih Sebagai Ketua Umum HIPMI Papua
Senin, 27 Maret 2017
JAYAPURA - H. Dasril Sahari terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua periode 2017-2020 melalui Musyawarah Daerah (Musda) XII DPD HIPMI Papua di Kota Jayapura, pada,...
Terkendala Dana, Gubernur Minta Pemkab Gelar Pilkada Tindaklanjuti
Senin, 23 Januari 2017
JAYAPURA - Sejumlah kabupaten yang melaksanakan Pilkada Serentak, bulan Februari 2017 mendatang dan masih mengalami kendala dana, salah satunya Kabupaten Dogiyai. Oleh sebab itu pemerintah Provinsi...
Pendanaan Pilkada, Pemda Diminta Segera Selesaikan
Kamis, 19 Januari 2017
JAYAPURA,- Pemerintah kabupaten/kota penyelenggara pilkada serentakpada Februari 2017 untuk segera menyelesaikan permasalahan keuanganyang akan digunakan untuk menyukseskan pesta demokrasi...
Dua ASN Belum Ajukan Surat Pengunduran Diri
Kamis, 19 Januari 2017
JAYAPURA,- Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Dogiyai yangikut serta dalam pesta demokrasi pada Februari 2017 hingga kini belummenyerahkan berkas pengunduran diri.
Satpam Harus Punya Skill Dalam Pengamanan
Kamis, 19 Januari 2017
JAYAPURA,- Satuan Pengamanan (Satpam) diharapkan mampu memberikanpengamanan di setiap institusi. Demikian ungkap Kapolda Papua, IrjenPol, Drs Paulus Waterpauw ketika ditemui disela-sela HUT Satpam Ke...
Pemprov Siapkan 60 Tenaga Pendamping Gerbangmas
Kamis, 19 Januari 2017
JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi Papua akan menunjuk setiap kampung satutenaga pendamping untuk 60 kampung Untuk lebih memaksimalkan danmengawal penggunaan dana program Gerakan Bangkit, Mandiri...
150 Rekomendasi HAM Indonesia Diterima Anggota PBB
Kamis, 19 Januari 2017
JAYAPURA,- Indonesia sebagai salah satu negara anggota PerserikatanBangsa-Bangsa mempunyai kewajiban melaksanakan dan menyampaikan prosesperkembangan Universal Periodic Revie (UPR) ke Dewan HAM...

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2