Menanti Pelantikan Pinwan Tanpa Kepastian

NABIRE - Komposisi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah jelas, siapa-siapa yang akan menduduki Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Nabire. Karena, Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua tentang susunan dan komposisi jabatan pimpinan DPRD Kabupaten Nabire sudah ada sejak pekan lalu. Namun, memasuki pertengahan minggu ini, belum jelas kapan dilaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikannya.

Pelantikan tersebut hanya untuk jabatan Wakil Ketua I atas nama Marce Kegou dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Wakil Ketua II atas nama Roy Wonda dari Partai Demokrat. Sementara posisi ketua dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum ada SK karena konflik internal partai.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Nabire, Marce Kegou saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/7) mengatakan belum bisa dipastikan kapan akan dilaksanakan pelantikan pimpinan DPRD Nabire yang definitif, karena rencana semula yang mengagendakan pelantikan wakil ketua I dan wakil ketua II dilaksanakan hari ini (Rabu,8/7) batal karena surat undangannya belum ditandatangani oleh ketua sementara sehingga undangannya belum diedarkan. Tidak tahu kepastiannya, kapan kan dilaksanakan pelantikan  pimpinan DPRD yang definitif karena pimpinan sementara belum meneken undangan. Jadwal bisa dipastikan ketika ketua sementara meneken surat undangan pelantikan pimpinan DPRD.
Kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, sebetulnya staf sekretariat dewan sudah berusaha menghubungi ketua sementara, tetapi tidak berhasil ditemui karena tidak berada di kediamannya. Oleh sebab itu, Plt Sekretaris DPRD Nabire memerintahkan staf Sekretariat untuk mencari ketua sementara, agar bisa menandatangani undangan pelantikan pimpinan definitif  DPRD Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu, hingga kemarin siang, belum dipastikan, kapan akan dilaksanakan pelantikan pimpinan DPRD khususnya posisi wakil ketua I dan wakil ketua II. Karena ketua sementara, belakangan ini tidak masuk kantor.
Puteri Yaro ini menilai, persoalan internal partai mengorbankan kepentingan daerah dan aktifitas anggota dewan tidak berjalan normal. Oleh sebab itu, ia berharap partai PKB semestinya ikut berperan dalam mempercepat pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Nabire. Karena, ketua sementara dari Partai PKB sehingga ketika salah satu kadernya membandel, partai ikut berperan memediasi konflik internal kader partai yang duduk di lembaga legislatif agar mekanisme di lembaga tidak terhambat. Padahal, masyarakat, anggota DPRD, caretaker bupati dan Muyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) ada mendesak agar segera melaksanakan pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Nabire yang definitif. (ans)

 

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2