Laoly : Mengelola Napi Lapas Bukan Persoalan Mudah

NABIRE - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Yasonna H.  Laoly menegaskan dewasa ini pemasyarakatan menghadapi tantangan yang beragam. Setiap hari disuguhi informasi tentang Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang semakin padat. Tentu ini membawa dampak tersendiri, terutama menjadi tidak optimalnya pelaksanaan program pembinaan di Lapas, sehingga dapat dikatakan bahwa mengelola Narapidana (Napi) di Lapas bukanlah persoalan mudah, namun masyarakat memiliki harapan besar agar pelaksanaan tugas permasyarakatan tetap menjunjung nilai keadilan.

Oleh sebab itu, terang Yasonna Laoly dalams sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Lapas Kelas IIB Nabire, Yosef Benyamin Sembise,SH.,MH dalam acara pemberian remisi hari raya Idul Fitri, Jumat kemarin, selalu dilakukan perumusan untuk mencari jalan keluar atas pelaksanaan tugas permasyarakatan agar berjalan efektif dan maksimal.
“Dengan begitu, narapidana dapat kembali ditengah masyarakat dengan berkelakuan baik.
Pelaksanaan program pembinaan narapidana harus dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Pembinaan narapidana sebagai bagian yang intren dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia merupakan suatu hal yang krusial untuk terus dikembangkan,” tandasnya. Jelasnya, keberhasilan pembinaan narapidana, bukan hanya terkait dengan upaya nation character building, namun juga sekaligus dalam rangka menghilangkan hambatan dan gangguan berjalannya pemerlihatan dan pembangunan dalam bentuk perilaku yang melanggar hukum. Disisi lain, disadari pula bahwa negara belum sempurna memberikan daya dukung yang optimal, negara mempunyai keterbatasan dalam menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Untuk itu sudah saatnya dikembangkan social participation social support dari masyarakat dalam membantu pelaksanaan pembinaan narapidana.
Lanjut Yembise, Kementerian Hukum dan HAM di tahun ini telah menyiapkan 62 Lapas untuk merehabilitasi narapidana pengguna Narkoba yang terlanjur masuk didalam Lapas dan menjalin kerjasama dengan beberapa rumah sakit, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) serta pemerintah daerah untuk merehabilitasi narapidana pengguna Narkoba. Pecandu Narkoba tidak seharusnya masuk kedalam Lapas, mereka seharusnya direhabilitasi di tempat-tempat rehabilitasi diluar Lapas. Menyatuhkan narapidana pengguna dengan narapidana kasus lain dalam satu Lapas dikwatirkan justru akan menyuburkan penyebaran Narkoba masuk kedalam Lapas.
Beberapa hal juga harus segera dilaksanakan diantaranya adalah dengan mengambil langkah positif dan kontruktif terhadap kehidupan Napi di Lapas. Sarana hurian yang ada di Lapas saat ini belum seluruhnya memenuhi standar minimum yang telah ditentukan, kebutuhan gizi narapidana dan peralatan medis juga belum memadai. Setiap narapidana harus mendapatkan kesehatan dan pendidikan yang layak walaupun mereka saat ini sedang dalam masa hukuman. Kami sedang mengusahakan agar narapidana yang belum mendapat jaminan kesehatan agar nantinya memperoleh layanan kesehatan yang memadai.
Tambahnya, kebutuhan akan dukungan sistem administrasi yang ideal dan modern sudah semestinya diberlakukan, pengembangan sistem pindai sidik jari bagi narapidana dan pengunjung yang akan memasuki Lapas sudah seharusnya diprogramkan secara menyeluruh, hal tersebut selain untuk membuat sistem database online penghuni Lapas juga ditujukan untuk mempermudah pengawasan keberadaan napi di Lapas.“Perbaikan-perbaikan perangkat kantor dan kemampuan petugas pengelola administrasi perlu ditingkatkan, karena pengelolaan administrasi yang baik dan modern akan sangat mempengaruhi pola pembinaan.
“Saya berpesan kepada seluruh jajaran permasyarakatan, untuk melaksanakan tugas dengan penuh integritas, professional dan ketulusan dengan terus berupaya untuk menjaga agar Lapas dan Rutan  tetap dalam suasana kondusif, aman, serta tidak melakukan perbuatan yang merusak nama baik instansi permasyarakatan pada khususnya dan Kementerian Hukum dan HAM pada umumnya,” pesan Menteri Laoly.
Pada kesempatan ini, saya atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya  kepada jajaran pemerintah daerah dan seluruh instansi serta lembaga sosial terkat yang telah turut serta berpartisipasi dan memberi dukungan dalam melaksanakan tugas-tugas permasyarakatan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mengiringi keinginan luhur kita untuk selalu bekerja bersih, penuh inovasi dan bermartabat.
“Kepada seluruh narapidana dan anak pidana yang pada hari ini mendapatkan remisi, khususnya yang bebas hari ini, saya mengucapkan selamat dan mengingatkan agar tetap berupaya meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai landasan saudara menjalani kembali kehidupan di tengah-tengah keluarga dan sebagai anggota masyarakat. Jadilah insan yang taat hukum, berakhlak dan berbudi luhur serta insan yang mempunyai makna dan berguna dalam hidup dan kehidupan,” imbuhnya. (modes/wan)

 

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2