emanfaatan Kartu Pengawasan DPA-SKPD Capai 30 %, BPKAD Gelar Bimtek

NABIRE - Pemanfaatan kartu pengawasan Dokumen Pengguna Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Nabire sangat rendah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nabire menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Bendaharawan SKPD se-Kabupaten Nabire.


Bimtek yang digelar di Aula Kantor BPKAD Kabupaten Nabire, Rabu (5/8) itu dibuka langsung Kepala BPKAD Nabire, yang diwakili Kepala Bidang Anggaran, Slamet, SE.,M.Si selaku pelaksana harian BPKAD Kabupaten Nabire.
Dalam sambutannya, Slamet, sangat memberikan apresiasi dan dukungan terhadap sosialisasi penggunaan kartu pengawasan DPA - SKPD bagi PA dan bendahara SKPD se-Kabupaten Nabire. Berdasarkan hasil evaluasi, baru 30 persen SKPD menerapkan kartu pengawasan DPA sedangkan sisanya belum sama sekali menerapkannya.
Lanjut Slamet, pada tahun 2016 kami menargetkan semua SKPD wajib menggunakan kartu pengawasan DPA. “Pimpinan SKPD diharapkan selalu mendeteksi dini supaya sistem pengendalian keuangan lebih baik kedepan,” harapnya. Lebih lanjut dikatakan Kabid Anggaran itu, kelebihan realisasi terjadi karena tidak maksimal dalam fungsi pengawasan.
Sementara, dalam laporannya, Kepala Bidang Belanja BPKAD Kabupaten Nabire, Yan Douw, S.Pd, SH menerangkan, tujuan dilaksanakannya Bimtek itu dalam rangka memberikan pemahaman yang utuh tentang pemanfaatan kartu pengawasan DPA bagi PA dan bendaharawan untuk memudahkan pengawasan terhadap pengajuan pencairan dana.
Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang alokasi dana berbagai kegiatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang bertitik tolak pada Anggaran Berbasis Kinerja (ABK).
Lanjutnya, implementasi Kartu Pengawasan DPA-SKPD sangat diharapkan karena sebagai alat kontrol terhadap besarnya dana yang diajukan oleh bendahara SKPD sesuai belanja, sehingga besarnya dana di Surat Persediaan Dana (SPD) dari anggaran Sub Bidang Otorisasi dan pagu dana yang tertera di Kartu Pengawasan DPA-SKPD yang bersangkutan dapat diketahui dan juga ini dipergunakan sebagai alat kendali belanja sesuai pagu anggaran tiap SKPD agar tidak terjadi over belanja sehingga diharapakan pemanfaatan anggaran lebih efisien, berimbang, terarah, terukur dan terencana.
Kata Kabid Belanja, ini langka inovasi baru dalam rangka penataan pelaporan pengelolaan keuangan daerah agar kedepan kita mampu meminimalisir potensi kerugian negara sebagai dampak dari kesalahan dalam pencatatan kembali tagian yang diajukan bendahara masing-masing SKPD.
Untuk itu, harap Yan Douw, kedepan pihaknya akan menerapkan dua kartu pengawasan DPA, satu lembar untuk bidang belanja sebagai arsip dan satu lembar lagi diserahkan kembali ke bendahara SKPD yang bersangkutan untuk dapat dijadikan alat kontrol terhadap batasan dana tagian berikutnya dari setiap jenis belanja, baik itu tagihan berupa UP/GU/TU/LS serta belanja barang dan jasa. Peserta yang tampak hadir pimpinan SKPD serta bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire. (ist)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2