Sejumlah Parpol Belum Penuhi Syarat Minimal Keterwakilan Perempuan

NABIRE – Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2014 telah mendaftarkan para Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang diusungnya. Data yang dihimpun media ini, semua Parpol telah memasukan jatah Calegnya di empat Daerah Pemilihan (Dapil) yang ada di Kabupaten Nabire. Hanya saja, dari data Caleg yang masuk ke KPU Nabire, masih dijumpai adanya Parpol yang belum memenuhi syarat minimal keterwakilan perempuan dalam daftar Caleg yang diajukan. Masih ada sejumlah Parpol yang jatah Caleg perempuan di sejumlah Dapil yang masih berjumlah di bawah 30 persen.


Data yang dihimpun media ini, masih ada 7 Parpol yang mengusung Caleg perempuan masih di bawah 30 persen keterwakilan perempuan. Dari ketujuh Parpol itu kekurangan keterwakilan perempuan tidak di semua Dapil. Sejumlah Parpol yang prosentasi keterwakilan perempuan di bawah 30 persen ini, terlihat pada sebagian Dapil. Ada Parpol yang kekurangan keterwakilan di satu Dapil, ada juga yang kurang di dua Dapil bahkan ada Parpol yang kekurangan prosentasi perempuan di tiga Dapil.
Jika KPU Nabire berkomitmen untuk memegang aturan, sudah barang tentu akan ada sejumlah berkas Parpol yang dikembalikan karena kurang keterwakilan perempuan. Dan Parpol yang merasa diri kurang Caleg perempuan pun sudah harus mempersiapkan diri mengantisipasi kemungkinan dikembalikannya berkas itu. Karena jika tidak ada pengganti, tentu Parpol akan rugi di Pemilu 2014 mendatang.
Saat dimintai komentarnya terkait keterwakilan perempuan, anggota KPU Nabire, Valentin AS Wayar menegaskan, KPU Nabire sebagai penyelenggara Pemilu 2014 di Kabupaten Nabire tetap akan komitmen berjalan di atas aturan. Semua Parpol tanpa kecuali harus memenuhi syarat-syarat untuk mendaftarkan Calegnya. Tegas Valentin, tidak ada toleransi dari KPU terkait kelengkapan persyaratan.
“Di dalam persyaratan yang didasarkan pada aturan itu sudah jelas, bahwa harus ada keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Itu artinya, masing-masing Parpol suka tidak suka harus bisa memenuhi persyartan itu. Jika dari hasil verifikasi yang nantinya akan kita lakukan, dan didapati ada Parpol yang masih kurang keterwakilan perempuan, maka kita akan kembalikan ke Parpol untuk dilengkapi sesuai syarat,” ujarnya

Bersinergi Menguatkan Peran Perempuan dalam Politik

Perempuan memiliki peluang yang besar untuk menduduki kursi legislatif di berbagai tingkatan. Sebab secara demokrafi, penduduk Indonesia lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Hanya saja kekuatan politik perempuan belum terkonsolidasi dengan baik sehingga berbagai kebijakan afirmatif action (tindakan khusus) untuk perempuan belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Begitu juga kesadaran dan kapasitas politik perempuan perlu terus ditingkatkan. Sehingga ketika duduk di lembaga legislatif dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan arah kebijakan yang mampu mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan. Partisipasi tidak sekadar ikut bertarung dalam perebutan kursi kekuasaan tetapi lebih penting aktif dalam proses pembangunan di segala bidang.
Pemilu 2014 memiliki makna yang mendalam bagi penguatan hak-hak politik perempuan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD memberikan “hak istimewa” bagi perempuan dalam kepengurusan partai dan pengajuan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg).
Kepengurusan partai di semua tingkatan wajib mengakomodir sekurang-kurangnya 30 persen perempuan. Begitu juga dalam proses pengajuan Bacaleg wajib menyertakan 30 persen perempuan di setiap daerah pemilihan (Dapil).
Begitu juga dalam pengaturan pengajuan Bacaleg yang dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013 yang sudah diubah menjadi Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013. Partai politik wajib mengakomodir perempuan dalam daftar Bacaleg di setiap Dapil, sekurang-kurangnya 30 persen. Dalam pelaksanaannya, penempatannya tidak boleh sembarang tetapi diatur sedemikian rupa. Setiap tiga calon, wajib ada satu calon perempuan.
Memang tidak mudah mengubah persepsi perempuan tentang politik. Sebagian dari mereka terlanjur menilai politik itu tidak memberi harapan untuk perbaikan kehidupan. Karenanya butuh waktu, energi dan komitmen yang besar untuk mengedukasinya sehingga mereka mengetahui, menyadari dan memahami akan pentingnya peran institusi politik dalam membangun sebuah bangsa.
Tangung jawab KPU, menyelenggarakan Pemilu yang jujur dan adil, dan memfasilitasi masyarakat dengan sebaik-baiknya untuk dapat menggunakan hak politiknya. Begitu juga partai politik bertanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
Dengan pendidikan politik, masyarakat akan memiliki kesadaran tentang hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Partisipasi dan inisiatif politik masyarakat juga akan meningkat. Begitu juga kemandirian, kedewasaan dan karakter bangsa akan semakin kokoh dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Karenanya sinergi dari semua pihak baik penyelenggara Pemilu, partai politik, pemerintah dan masyarakat, sangat penting untuk makin menguatkan peran, partisipasi dan inisiasi politik perempuan dalam membangun demokrasi menuju kesejahteraan masyarakat. (ros)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2