Pertanyakan SK, Honorer K1 dan K2 Datangi Kantor BKD

NABIRE – Dalam rangka mempertanyankan Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai negeri sipil  sekitar 150 orang tenaga honorer, baik Kategori 1 (K1) dan K2 yang belum memiliki SK, Selasa (25/8) kemarin mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Nabire. Pada kesempatan itu, para honorer ini diterima langsung Kepala BKD Nabire, Petrus Agapa, S.Pd beserta stafnya.

 

Arahan singkatnya, Petrus Agapa mengatakan, dulu soal Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Jakarta kirim SK Bupati ketik di kantor BKD setempat, setelah kita proses lalu bagikan SK tersebut, tapi sekarang tidak. Sekarang pengumuman naik, mereka yang ada nama diumumkan itu baru berkas, SK honornya dan sebagainya baru diproses.

Terang Petrus, di Jakarta juga ada satu tim bantu dari BKN pusat, karena seluruh Papua banyak termasuk kita di Nabire ini yang bentuk tim-tim banyak untuk amankan, sehingga kami juga berupaya untuk membantu BKN pusat supaya pemeriksaan berkas perorang itu cepat. Di Papua ada 26 kabupaten, hanya Nabire yang duluan masuk jadi kita ramai-ramai kebagian banyak.

“Waktu itu sebelum SBY turun, kami sudah izin dan terima informasi kita akan buka atau terima penerimaan formasi tahun 2014 mendatang, sehingga bapak ibu punya nasib itu kami akan urus cepat karena kami mau terima penerimaan formasi 2014 lagi,” katanya.

Sementara itu, selaku Koorlap Aksi tersebut, Yonatan Pigai menyampaikan orasinya, pada tahun 2005 intruksi dari presiden melalui bupati untuk segera mempersiapkan setiap SKPD tenaga honorer masing-masing SKPD 10 orang tenaga honorer dan diminta persyaratan juga dilengkapi semua. Dan waktu itu tim dari Jakarta dan Jayapura datang di Nabire mengambil data tenaga honorer yang mengabdi di setiap SKPD yang benar-benar melaksanakan tugas, selanjutnya diberitahukan kepada honorer siapkan persyaratan yang diminta  dan kemudian tim waktu itu mengatakan besok ada nama keluar siap pakai pakaian dinas.

Terkait itu, Petrus Agapa menjelaskan, waktu itu kami isi data basenya 5.000 orang, tetapi setelah diselidiki baik-baik dan diverifikasi dari Biak pada tahun 2005. Setelah verifikasi itu kategori pertama 340 orang dan K2 330 orang. Lalu hasil data basesnya sudah kasih naikan di Dinas P dan P Kabupaten Nabire waktu itu dan nama-mana tersebut itu  benar-benar honorer, tapi tidak masuk kategori sehingga dilaksanakan demo waktu itu, lalu aplikasi ulang kembali lagi menjadi dinaikan benar-benar diisi data basenya K1 sebanyak 58 orang dan K2 berjumlah 42 orang.

Mendengar penjelesan tersebut, Yonatan, kembali mengatakan, kami akan berjuangkan nasib kami dan selalu datang  untuk koordinasi terus ke BKD, agar harapan kita cepat teralisasi. Karena kami tidak mau menciptakan situasi yang tidak diinginkan kita bersama di daerah ini agar proses pesta demokrasi dapat berjalan dengan baik. “Nasib kami sekitar 150 orang yang belum terima SK segera teralisasi cepat dalam bulan September kebawah. Seandanya tidak memberikan SK cepat kami akan lakukan aksi mogok kerja di Kantor BKD dalam waktu yang ditentukan,” ungkapnya. (modes)

 
 

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2