KPUD Nabire Dinilai Mengamankan Diri

NABIRE - Tindakan anggota KPUD Nabire yang meloloskan lima pasangan

calon (Paslon) dinilai tindakan mengamankan diri saja. Pasalnya, jika

dilihat dari data yang ada beberapa Paslon jalur perseorangan ini

mendapat dukungan yang sangat minim, sehingga tak pantas untuk

diloloskan. Mestinya, KPUD Nabire berani dan mampu menjelaskan kepada

para kandidat dan kepada publik yang tidak layak lolos. Namun,

kenyataannya membuktikan bahwa anggota KPUD meloloskan para kandidat

yang tidak layak, hal ini  berarti anggota KPUD Nabire tidak melakukan

tugasnya secara maksimal.

 

“Mestinya, KPUD Nabire bisa bekerja kerja sama dengan PPS, PPD dan

Panwas yang ada soal menjelaskan Paslon yang tidak layak masuk dalam

bursa calon,” Demikian seperti disampaikan Direktur Eksekutif Yayasan

Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua (YPMKP), Neles Dogomo, SE

ketika bertandang ke redaksi media ini Kamis (27/8) malam.

Dijelaskannya, YPMKP mencatat sejumlah fakta-fakta mulai dari

penyerahan syarat dukungan tahap pertama sampai dengan tahap akhir,

fakta-fakta dimaksud adanya protes dari warga yang tidak memberikan

dukungan, tapi kenyataannya KPUD mengakui dukungan kepada bakal calon.

KPUD dan Panwas nampaknya bersikap pasif tanpa mau menindaklanjutinya

sebagai suatu pelanggaran. Selain itu, pada saat penelitian syarat

dukungan KPUD belum memberikan informasi kepada Paslon terkait dengan

jumlah sebaran yang harus dipenuhi agar selanjutnya dapat diperbaiki

pada tahap akhir perbaikan syarat dukungan.

“Selanjutnya fakta berikutnya, ada kandidat yang memprotes kepada

anggota KPUD karena jumlah dukungan yang dikumpulkan mencapai 29.000

setelah dilakukan verifikasi administrasi berkurang hingga tinggal

17.000. Semestinya, pada tahap ferivikasi faktual di tingkat PPS dan

PPD, semestinya kurang lagi dari 17.000. Tapi faktanya, dalam pleno

keputusan KPUD Nabire malah mengalami peningkatan yang cukup

signifikan yaitu telah mencapai 24.469,” ujar Neles.

Lebih jauh kata Neles, dengan melihat fakta-fakta tersebut pleno KPUD

Nabire atas penetapan bakal calon bupati dan wakil bupati Nabire yang

dilakukan beberapa hari lalu terkesan dipengaruhi oleh ancaman dan

teror  terhadap anggota KPUD Nabire, agar selanjutnya ditetapkan

sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Nabire. Semestinya, KPUD

Nabire sebagai salah satu independen dalam mengambil keputusannya

tidak harus dipengaruhi oleh seseorang ataupun suatu kelompok.

“Dengan melihat fakta-fakta seperti itu, saya merekomendasikan DPRD

Nabire segera menyurati BPK untuk melakukan audit secara menyeluruh

terhadap KPUD Nabire yang menggunakan dana yang cukup besar, namun tak

diimbangi dengan kinerjanya di lapangan. Audit dana Pilkada juga

sejalan dengan semangat transparansi sebagaimana tertuang dalam aturan

perundang-undangan. Ada tiga hal yang harus diaudit yaitu, audit

kinerja, audit keuangan dan audit investigasi,” tegas Neles seraya

menambahkan mendukung pernyataan mantan bupati Nabire, Drs. A.P. Youw,

M.Si bahwa KPUD Nabire jangan melempar batu sembunyi tangan. (rik)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2