Pimwan Tak Campuri Internal Partai

NABIRE - Pimpinan Dewan (Pimwan) tidak bisa mencampuri urusan internal

partai, karena masing-masing partai mempunyai Anggaran Dasar (AD) dan

Anggaran Rumah Tangga (ART) sendiri-sendiri. Partai lain tidak bisa

mencampuri urusan internal partai lain. Apabila ada masalah di dalam

partai, masalahnya diselesaikan secara internal partai sesuai dengan

AD/ART partai.

 

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Marcy Kegou, S.Sos, Kamis (27/8)

menanggapi adanya pendapat dari Panitia Khusus (Pansus) Pimpinan

Definitif DPRD, khususnya jabatan Ketua DPRD yang menyatakan apabila

tidak ada dana perjalanan Pansus untuk mengecek rekomendasi dari

partai PKB di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB dan Dewan Pimpinan

Wilahyah (DPW), akan meminta pimpinan dewan dan Sekretaris DPRD untuk

memproses SK Ketua DPRD Nabire sesuai dengan rekomendasi dari DPP PKB.

Marcy mengatakan, pimpinan dewan dan Sekwan tidak bisa mencampuri

persoalan internal partai. Persoalan tarik menarik jabatan Ketua DPRD

Kabupaten Nabire diantara kader partai harus diselesaikan oleh partai

itu sendiri. Setiap partai punya AD/ART sehingga partai lain tidak

bisa mengintervensi masalah dari partai lain. Oleh karena itu,

pimpinan dewan dan Sekwan tidak bisa mencampuri urusan internal

partai.

Ia menambahkan, keliru dan salah kalau pimpinan dewan ikut mencampuri

persoalan internal partai lain. Masalah dari masing-masing partai

harus diselesaikan di internal partai itu sendiri. Partai lain tidak

mencampuri masalah partai lain, karena masing-masing partai diatur

lewat AD/ART partai.

Oleh sebab itu, legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini

menilai keliru kalau dipaksakan memproses SK Ketua DPRD Nabire ketika

masih bermasalah antar kader diinternal partai PKB. Pimpinan DPRD dan

Sekwan tidak bisa memproses ketika masih ada persoalan internal

partai.

Menyinggung soal dana perjalanan Pansus pimpinan definitif, Wakil

Ketua mengatakan, persolannya bukan di bendahara dan Sekwan DPRD

Nabire, tetapi masalahnya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset

Daerah (BPKAD) tidak ada di Nabire, pasca Sidang Paripurna DPRD

sepekan lalu.

Oleh karena itu, Plt Sekwan tidak bisa memproses dana perjalanan sebab

pejabat yang menandatangi persetujuan permohonan dana tidak ada di

tempat, sedang keluar daerah. Sekretariat DPRD tidak bisa mengajukan

dana karena kepala BPKAD Kabupaten Nabire tidak berada di tempat.

(ans)

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2