Rakyat Nabire Butuh Legalitas Ijazah Cabup dan Cawabup

NABIRE - Penyelenggara pemilihan kepala daerah dalam hal ini, KPUD Nabire belum lama ini telah menetapkan Calon Bupati (Cabup) dan Cawabup Kabupaten Nabire 2015-2020 dan secara khusus ditetapkan kandidat setelah mengecek langsung kesebelas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik  sesuai dengan kursi yang ada di DPRD Nabire.


“Saya percaya bahwa, KPU sudah mengecek langsung ke-11 DPP yang sudah ada kursi di DPRD Kabupaten Nabire. Hal itu, bagian dari suatu demokrasi yang benar, yang baik dan sudah dinyatakan kepada publik di Nabire atas legalitas dukungan. Kita sama-sama sudah mengetahui, oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih,” Demikian seperti diungkapkan Ketua DPC PDI Kabupaten Nabire, Mesak Magai,S.Sos.,M.Si kepada media ini Senin (31/08) kemarin.
Kata Mesak, pengecekan langsung yang dilakukan KPUD Nabire ke DPP partai politik merupakan suatu hal yang positif, dengan demikian dirinya mengharapkan hal yang sama juga perlu dilakukan oleh KPUD Nabire atas penggunaan gelar yang digunakan oleh para Cabup dan Cawabup Nabire ke perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah. Mengapa demikian? Mengingat maraknya penggunaan ijazah palsu bukan saja di Indonesia, akan tetapi soal bisnis ijazah palsu di luar negeri pun cukup menjanjikan. Oleh karena itu, penggunaan ijazah palsu pejabat maupun calon pejabat perlu mendapat perhatian yang serius dari masyarakat dan Pemerintah Republik Indonesia.
“KPUD Nabire diharapkan kroscek status ijazah, asal sekolah atau tempat mengikuti pendidikan tinggi. Karena, kenyataan membuktikan bahwa banyak pejabat atau calon kandidat tertentu menggunakan gelar, akan tetapi tidak mengetahui asal perguruan tinggi, kapan kuliahnya, dimana yudisiumnya, dimana diwisudanya apa judul skripsinya dan dimana penelitiannya dilakukan. Oleh karena itu, kami rakyat Nabire juga butuh kepastian dan legalitas ijazah yang dimiliki semua Cabup dan Cawabup,” tegas mantan Wakil Bupati Nabire ini.

*Masyarakat tidak Terjebak dengan Uang
Dijelaskan Mesak, Kabupaten Nabire sejak dirinya menjadi anggota DPRD Nabire periode tahun 2004 sampai dengan 2009, APBD Nabire yang dikelola sangat kecil dan jangkauan pelayanan pemerintahannya hingga di Kabupaten Dogiyai sekarang. Akan tetapi, setelah Kabupaten Dogiyai kita lepas, wilayah pemerintah kecil sehingga pendidikan, infrastruktur, ekonomi nampaknya terbangun. Namun, disini sistimnya perlu kita evalusi agar kedepan pelayanan dapat berjalan secara maksimal.
“Rakyat Kabupaten Nabire ini sudah pintar, kabupaten Nabire ini kota sentral dari beberapa kabupaten yang ada di Papua Tengah. Sehingga  ibu rumah tangga saja sudah tau, sehingga kebijakan pemerintah itu sudah mengetahui dengan betul maka Pemilukada secara serentak pada tahun 2015 ini saya pesan kepada masyarakat Nabire jangan terjebak dengan uang lima puluh ribu atau seratus ribu yang hanya memanfaatkan potensi pemilih,” tuturnya.
Dijelaskannya, masyarakat Nabire perlu melihat figur yang mau merubah pembangunan kabupaten Nabire, terutama melihat kandidat yang mau menempatkan jabatan di lingkungan pemerintahan sesuai dengan disiplin ilmu. Hal ini dimaksudkan agar nantinya pendidikan dapat berjalan secara normal, infrastruktur jalan dan jembatan dapat dibangun dengan baik, bidang kesehatan dapat berjalan sesuai dengan harapan.
”Saya ambil satu contoh saja, penempatan kepala bidang bina marga adalah tenaga medis. Hal seperti ini kedepan tidak terjadi lagi di Nabire. Kalau hal seperti ini terjadi lagi, saya mau sampaikan bahwa, belajar nama jalan di wilayah Nabire saja membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi mau belajar tentang kontruksi bangunan,” katanya.
Menurutnya soal ekonomi, masyarakat kabupaten Nabire bersyukur karena di belakang Kabupaten Nabire masih ada tujuh kabupaten, sehingga sementara roda pemerintahan beberapa kabupaten di pegunungan tengah ini belum normal di segala bidang, keuangan dari beberapa kabupaten ini berhamburan di kabupaten Nabire. Sementara ekonomi di Nabire bisa dikatakan sudah tumbang, sehingga hal ini bagian yang perlu dievaluasi oleh berbagai pihak termasuk masyarakat.
“Uang dari beberapa kabupaten diatas ini berhamburan di Nabire, buruh kasar saja kita suplay dari Nabire, maka sayur kangkung yang dijual mama-mama di pasar bisa laku. Kalau kita hanya harapkan APBD Kabupaten Nabire kasihan masyarakat kita. Karena, ekonomi kita tidak tumbang seperti ini. Sekali lagi, hal ini bagian yang kita evaluasi kembali, sehingga kedepan masyarakat memilih bupati yang tepat untuk Nabire. Bupati yang mampu merubah segala sesuatu apalagi Nabire ini kini sudah dijuluki dengan kota sampah,”paparnya seraya menambahkan, dirinya melihat ada kandidat tertentu  menggunakan gaib dan mengharapkan dukungan penyelenggara. Namun demikian, ketika berbicara soal gaib, pemilih juga adalah ciptaan Tuhan sehingga tidak diombang ambingkan. Apalagi, penyelenggara, mereka tidak ada kebijakan tertentu karena semuanya akan mengacu kepada undang-undang yang ada. (rik)

 
 

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2