Putusan KPU Cerminkan Kehormatan dan Kewibawaan

NABIRE - Putusan hasil sengketa Pilkada Nabire yang diajukan pasangan calon bupati, Drs. Fabianus Yobee dan calon wakil bupati, Yusuf Kobepa, SH,MM akan menjadi ujian bagi KPU Nabire dalam mengambil keputusan itu memang benar sesuai aturan atau tidak. Pasalnya, bila putusan Panwas Pilkada Nabire meloloskan pasangan Yobee dan Kobepa ini maka dengan sendirinya keputusan KPUD Nabire Nomor : 9/KPTS/KPU Nabire/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nabire, gugur dan batal demi hukum.

“Ini citra buruk bagi KPUD Nabire, karena putusan KPU itu mencerminkan kehormatan dan kewibawaan lembaga dalam menegakkan aturan. Dari awal, banyak pihak mencurigai keputusan KPU tidak cermat dalam mengambil  sebuah keputusan sekalipun KPU menempuh upaya banding di tingkat atas,” Demikian penjelasan Ketua Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua (YPMKP) Neles Dogomo, SE kepada Papuapos Nabire via SMS Rabu, (9/9)kemarin.
Lebih lanjut ditulis Neles Dogomo, Panwas Pilkada Nabire tidak sekedar memberikan rekomendasi atas permohonan sengketa yang diajukan pihak Fabianus Yobee-Yusuf Kobepa, tapi juga berwenang dalam mengadili dan memutuskan.
“Hal ini sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Ini saya luruskan jangan sampai KPU Nabire salah dalam menafsirkan aturan perundang-undangan yang ada,” tulis Neles.
Di tempat berbeda, berkaitan dengan proses Pemilukada yang sedang berlangsung di Kabupaten Nabire Wakil Rektor III USWIM Nabire, Petrus Tekege, SH.,M.H menilai, pelaksanaan Pilkada secara nasional sudah pasti bahwa proses yang dilakukan tentu mengacuh pada aturan. Karena, aturan itu menjadi suatu legalitas dimana semua orang, baik itu pribadi maupun kelompok yang mengusung kandidat maupun calon kandidat yang ingin maju sebagai peserta Pemilukada mengacu pada aturan sehingga kenyamanan, keteraturan dalam proses seleksi calon bupati yang tentunya kini terseleksi tujuh pasangan calon yang telah ditetapkan nomor urutnya oleh KPUD Nabire ini dianggap sudah sesuai dengan aturan.
Tapi, faktanya tidak. Kenapa tidak? Karena, ternyata bahwa setelah nomor urut ditetapkan oleh KPU maupun telah melakukan deklarasi kampanye damai dilakukan ada pasangan yang merasa keberatan dan mencoba menempuh melalui jalur hukum yaitu melalui Panwas dan Panwas sudah memutuskan, mengabulkan sebagian permohonan pasangan Fabianus Yobe dan Yusuf Kobepa dan Panwas juga telah merekomendasikan untuk mengakomodir pasangan Yobee dan Kobepa sebagai calon yang kedelapan. Sementara, penetapan nomor urutnya sudah selesai dilakukan.
“Artinya bahwa, satu sisi Panwas perlu hati-hati dalam hal ini saya selaku mantan ketua tim seleksi Panwas Kabupaten Nabire dan Waropen mengingatkan untuk Panwas perlu hati-hati jangan sampai menimbulkan ketidaksinkronan aturan yang sudah ada yang harus dipedomani oleh KPU dan Panwas. Karena kalau tidak, bisa saja menimbulkan kekacauan hukum,” ujar Petrus
Dijelaskannya, dengan keputusan Panwas untuk merekomendasikan Yobee dan Kobepa menjadi peserta Pilkada ini juga turut membuka peluang bagi calon lain yang pernah mendaftar terutama Petrus Makai, SE dan Yan Tebai, S.Sos untuk menuntut kembali supaya berkasnya dapat diterima sama dengan pasangan Yobee dan Kobepa. Ini ciri atau tanda-tanda kekacauan hukum, berkaitan dengan proses seleksi itu sendiri. Sehingga yang kita kuatirkan apa yang sedang terjadi ketidakkonsisitenan KPU terhadap apa yang sudah diputuskan.
Kalau terjadi ketidakkonsistenan KPU terhadap apa yang diputuskan, misalnya tujuh pasangan yang sudah ditetapkan itu berarti bahwa tentu akan membuka satu peluang yang lebar bakal calon yang terdaftar yaitu Makai dan Tebai mendaftarkan kembali sementara tahapan ini dianggap sudah selesai. “Karena itu, kita harap konsitensi terhadap penerapan aturan jangan karena ada kepentingan sehingga ikut bermain didalam lantas aturan yang ada tidak diindahkan,” ingatkan Warek III USWIM ini.
Menurutnya, mestinya perlu dibangun pendekatan persuasif yang oleh KPU dalam mendekatkan dengan mereka yang merasa dirugikan. Perlu penjelasan mendetail, apa alasan kenapa ditolak atau kenapa tidak diakomodir sehingga dapat dipahami secara rasional lepas dari emosi. “Karena, masing-masing kandidat ini tentunya memiliki massa dan pendukung  sehingga bisa saja terjadi kekacauan yang menimbulkan masalah dan hukum lain seperti, pengrusakan fasilitas umum yang dapat merugikan kepentingan umum,” ungkapnya.
Petrus menambahkan, jangan-jangan dengan fenomena yang sedang terjadi seperti ini ketidakkonsistenan hukum yang diterapkan oleh Panwas dan KPUD, kemudian KPU bekerja tidak mengacuh pada aturan pada hal mengakunya bekerja sesuai dengan prosedur.
“Jangan sampai proses tahapan yang telah ditetapkan menjadi terganggu sehinga menunda Pilkada Nabire pada tahun 2017. Selain itu, jangan sampai KPU tidak mencari tahu aturan secara baik, bakal calon punya berkas itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak.  Seperti, mengecek ijazah yang digunakan. Karena, ada beberapa tempat diketahui ada calon pemimpin yang menggunakan ijazah asli tapi palsu (Aspal), atau ijazahnya  beli dan dapat digunakan untuk melengkapi persyaratan.
Mestinya seleksi administrasi dilakukan secara baik sejak awal. Jangan sampai kekacauan pada hari ini atau besok Pilkada Nabire tertunda pada tahun 2017 nanti. Oleh sebab itu, sebagai penyelenggara dalam hal ini KPU harus bertanggung jawab, karena secara administratif pemeriksaan berkas itu saja belum maksimal. “Ya kelihatannya sudah jalan, akan tetapi belum maksimal sebagaimana yang diharapkan,” tegasnya.(rik)

 

Add comment


Security code
Refresh

Ingin menulis artikel atau opini anda?

Segera kirimkan email ke alamat : redaksi[at]papuaposnabire.com
Tulisan anda akan kami muat pada harian Papuaposnabire

Makna Natal Bukan Dentuman Petasan
Kamis, 08 Desember 2016
HAMPIR setiap tahun bahkan terkesan menjadi sebuah tradisi bagi anak-anak dan remaja mengekspresikan perayaan Natal dengan keramaian petasan dan dentuman meriam rakitan. Di kota yang berbukit seperti Jayapura, kaum remaja menggemahkan dentuman...
Potensi Emas Alluvial, Elluvial di Nabire Belum Dimanfaatkan Efektif
Senin, 21 Maret 2016
Oleh : Marthen AgapaSEJAK lama daerah ini (Nabire) dikenal dengan kota emas, potensial dan daerah mineralisasi. Daerah lain bisa mengenal kota Nabire, karena potensi emas yang terkandung didalam perut bumi, tetapi kini tinggal simbol daerah tanpa...
BANNER TEST 280X200
YM: Redaksi 1
YM: Redaksi 2
Redaksi 1
Redaksi 2